PADANG—Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di daerah Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan 2 tetap disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Sebagian daerah Level 3 dan 2 di luar Pulau Jawa dan Bali sudah menggelar PTM, tapi sebagian lain merencanakan mulai PTM pada pekan depan.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Barat, Adib Alfikri, mengatakan, pihaknya mengikuti kebijakan kabupaten kota soal PTM. Pola pembelajaran tatap muka sudah disiapkan sejak sebelum penerapan PPKM Darurat yang disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

"Semua tergantung dengan kondisi yang ada di daerah. Setiap daerah tidak sama kondisinya. Kalau soal siap, dari dulu sudah siap karena ini kan bukan kondisi baru," kata Adib, Jumat (13/8).

Di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatra Barat, SMA Negeri 1 Kecamatan Harau sudah menggelar PTM sejak Senin (10/8). Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kecamatan Harau, Afrizal menuturkan, pelaksanaan PTM dilakukan setelah Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota membolehkan tatap muka terbatas. Menurutnya, yang paling penting dalam pelaksanaan PTM adalah memastikan protokol kesehatan (prokes).

Sejumlah pelajar mengantre untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 di Islamic Center Surabaya, Jawa Timur, Kamis (12/8/2021). Pemkot Surabaya menggelar vaksinasi Covid-19 dosis kedua secara massal bagi pelajar Sekolah Menengah Pertama dengan target sekitar 5.700 penerima vaksin guna mewujudkan kekebalan kelompok. - (ANTARA FOTO/Didik Suhartono/foc.)

SHARE    

“Paling penting itu untuk di sekolah kita tetap memastikan pelaksanaan prokes secara ketat, setiap siswa harus memakai masker ketika datang ke sekolah," tuturnya, Jumat (13/8).

Afrizal menambahkan, pihaknya juga menerapkan pembagian atau shift bagi siswa. Pihak sekolah juga mengeklaim melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala.

Adapun Pemerintah Kota Bukittinggi juga sudah menerapkan PTM untuk wilayah PPKM Level 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, Melf Abra, mengatakan PTM sudah dimulai sejak Senin (10/8) untuk tingkat SD dan SMP. Meskipun, belum semua sekolah dilaporkan memulainya. Satu persatu sekolah di Bukittinggi sudah mulai pembelajaran tatap muka.

"Sudah boleh dimulai sesuai edaran wali kota. Sudah ada beberapa yang mulai kemarin, hari ini juga ada," kata Abra, Jumat.

PTM didasarkan edaran Wali Kota Bukittinggi Nomor 360/263/BPBD-Bkt/VIII/202 yang berisi perpanjangan status PKM level 3 hingga 23 Agustus 2021 di Kota Bukittinggi. Dalam surat edaran, proses belajar mengajar tatap muka sudah diperbolehkan.

Terpisah, Plt Kadisdik Kota Ternate, Bahtiar Teng juga mengakui, PTM di wilayahnya sudah diberlakukan sejak Kamis (12/8). Pemberlakuan sekolah tatap muka untuk PAUD hingga SMP yang tersebar di wilayah Kota Ternate telah disampaikan ke seluruh kepala sekolah.

“Telah dilakukan pemberlakuan belajar tatap muka di sekolah, akan tetapi untuk belajar nanti diwajibkan menaati disiplin protokol kesehatan," kata dia.

Kebut vaksinasi

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mendorong pemerintah daerah (pemda) mempercepat vaksinasi bagi usia sekolah. Pemda juga harus memastikan sekolah melaksanakan prokes secara ketat selama PTM.

"Tentu Apkasi juga mendorong agar program vaksinasi di kalangan siswa-siswi dapat dilaksanakan dan dipercepat sehingga tingkat ketenangan para orang tua juga semakin nyaman," ujar Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang kepada Republika, Kamis (12/8).

Sementara, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim meminta pemerintah memastikan guru dan siswa di sekolah yang menggelar PTM divaksin. Khususnya bagi anak berusia 12-17 tahun. Bagi anak yang belum divaksin, Satriwan menyarankan agar mereka diberi fasilitas pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Satriawan juga mendesak pemerintah melengkapi daftar periksa kesiapan sekolah. Ia menilai pengisian daftar periksa di laman Kesiapan Belajar Kemendikbudristek masih 57 persen. Satriwan mendorong agar Kemendikbudristek dan pemda berkoordinasi agar sekolah bisa segera mengisi daftar periksa tersebut.

Daftar periksa, lanjut Satriwan, harus betul-betul diperiksa secara langsung oleh pemda, tidak boleh hanya sekadar laporan dari sekolah. "Saya rasa ini bersifat saling melengkapi. Tidak bisa satu terpenuhi, tapi yang lain diabaikan," kata dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat