Oleh IKHWANUL KIRAM MASHURI

OLEH IKHWANUL KIRAM MASHURI

Kalau ada seorang profesor yang telah membuat pusing para politisi, itu terjadi di Tunisia, negara Arab berpenduduk sekitar 11 juta jiwa di Benua Afrika paling utara. Sang profesor itu, Kais Saied, 63 tahun. Ia profesor hukum konstitusi. Julukannya sang profesor hukum.

Dua tahun lalu, Oktober 2019, sang profesor mengejutkan sekaligus bikin pusing para politisi di Tunisia saat terpilih menjadi presiden. Sebab, Saied hanyalah dosen. Ia bukan politisi dan tak pernah bergabung dengan parpol mana pun.

Sosok yang ia kalahkan, Nabil Karoui, 58 tahun, juga bukan orang sembarangan. Ia politisi top, konglomerat, dan raja media. Bisnis Karoui berkibar sejak sebelum revolusi Tunisia pada 2011, yang menggulingkan rezim Presiden Zainul Abidin bin Ali.

Sang profesor menang telak pula, 72,5 persen. Bukan hanya Karoui, sejumlah politisi lain dan bahkan penyandang nama besar, bertumbangan lebih dulu dalam pemilu presiden ronde pertama. Padahal, mereka dicalonkan partai politik yang sudah mapan.

Sang profesor sebenarnya tak berminat mengejar jabatan presiden. Ia merasa cukup dengan pekerjaannya sebagai pengajar dan hidup dengan istri dan tiga anaknya di sebuah apartemen kelas menengah.

 

Sang profesor sebenarnya tak berminat mengejar jabatan presiden. Ia merasa cukup dengan pekerjaannya sebagai pengajar dan hidup dengan istri dan tiga anaknya di sebuah apartemen kelas menengah.

 

 

SHARE    

Berbagai perwakilan anak mudalah yang membujuknya maju lewat jalur independen. Mereka sebel dengan politisi yang saling memperebutkan kekuasaan, sedangkan kemiskinan dan pengangguran belum terpecahkan.

Setelah jadi presiden, sang profesor kembali bikin pusing politisi. Pada Ahad (25/7) malam, ia mengambil alih semua kekuasaan negara: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Ia membekukan kewenangan parlemen dan mencabut kekebalan anggotanya selama 30 hari dan bisa diperpanjang. Ia memecat perdana menteri (PM) dan sejumlah pejabat tinggi lainnya. Ia yang akan menjalankan pemerintahan, dibantu PM yang ia tunjuk.

Ketua Parlemen Rached Ghannouchi menuduh Saied mengkudeta konstitusi. Ia mengancam menggerakkan rakyat, terutama konstituen Partai Ennahda yang ia pimpin, turun ke jalan hingga presiden mencabut keputusannya.

Pascakeputusan Presiden Saied membekukan parlemen dan memberhentikan PM Hicham Al-Mashishi, masyarakat terbelah, yang mendukung menganggap itu perlu untuk ‘meluruskan jalannya revolusi Tunisia’.

Sedangkan yang menentang, menuduh presiden melakukan ‘kudeta terhadap konstitusi’. Presiden menyatakan, keputusannya merujuk konstitusi negara, Pasal 80, yang memberi wewenang mengambil ‘keputusan luar biasa jika terjadi bahaya mengancam negara’.

 

Pascakeputusan Presiden Saied membekukan parlemen dan memberhentikan PM Hicham Al-Mashishi, masyarakat terbelah.

 

 

SHARE    

Penentangnya menganggap presiden salah menafsirkan pasal tadi. Mereka menyatakan, sistem demokrasi, hasil Revolusi 2011, hanya dapat dicapai melalui pemisahan dan keseimbangan kekuasaan, serta jaminan hak dan kebebasan individu dan publik.

Gonjang-ganjing politik di Tunisia kini sebenarnya buntut sistem politik yang tak tegas: tidak presidensial dan tidak parlementer. Misalnya, presiden simbol persatuan bangsa dengan kewenangan kebijakan politik luar negeri, keamanan nasional, dan pertahanan.

Sedangkan urusan ekonomi dan domestik lainnya, kewenangan PM. Ia dipilih dan bertanggung jawab kepada parlemen yang basisnya partai politik. Namun, yang harus digarisbawahi, PM dan menteri-menterinya dilantik presiden.

Jadi, kalau presiden tidak setuju dengan PM dan menteri, ia bisa menolak melantik mereka. Inilah yang terjadi selama hampir dua tahun terakhir.

Pada pemilu anggota parlemen September 2019, tak ada satu partai pun menang mutlak. Partai pemenang pertama, Ennahda, gagal membentuk pemerintahan. Begitu pula partai pemenang pemilu berikutnya.

Dalam kondisi ini, hanya ada dua pilihan. Pemilu ulang anggota parlemen atau presiden menunjuk PM. Pilihan terakhir ditempuh, Presiden Saied menunjuk Hicham Mashishi sebagai PM.

Pada proses politik berikutnya, PM Mashishi secara faktual lebih ‘loyal’ kepada parlemen, lantaran mungkin setiap menteri yang ia pilih harus mendapat persetujuan parlemen. Ia menyetujui sebagian besar menteri yang disodorkan partai di parlemen.

Namun, sang presiden ternyata menolak melantik sejumlah menteri, antara lain, karena menganggap di antara mereka terlibat korupsi. Hasilnya, menteri kesehatan berganti hingga lima kali dan sembilan menteri bertugas tanpa dilantik presiden.

 

Bedanya, unjuk rasa dulu menuntut penggulingan rezim diktator-otoriter, kali ini meminta PM Mashishi mundur dan parlemen dibubarkan.

 

 

SHARE    

Parahnya, Mashishi gagal memperbaiki ekonomi, juga tidak mampu mengendalikan penyebaran Covid-19. Selanjutnya, tiada hari tanpa unjuk rasa. Mula-mula kecil lalu membesar, hampir mirip ketika Revolusi 2011. Tak jarang unjuk rasa diwarnai tindakan anarkistis.

Bedanya, unjuk rasa dulu menuntut penggulingan rezim diktator-otoriter, kali ini meminta PM Mashishi mundur dan parlemen dibubarkan.

Hingga kemarin, Presiden Saied belum menunjuk PM, juga belum membuat ‘peta jalan’ untuk menyelamatkan Tunisia dari krisis. Yang jelas, tampilannya tidak berubah. Laki-laki tinggi besar dan setengah botak ini saat bicara matanya tetap memandang lurus ke depan.

Tak ada senyum menghias wajahnya. Kedua tangannya pun tak banyak bergerak. Namun, apakah tampilan sang profesor menggambarkan kebijakan yang juga lurus dalam memimpin negara?

Apakah ia akan menjaga Tunisia tetap dalam jalur demokrasi? Ataukah ia sudah tergoda kekuasaan? Waktu yang akan membuktikan. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat