JAKARTA -- Menteri Sosial Tri Rismaharini memahami kekhawatiran masyarakat terkait peluang anggaran bantuan sosial (bansos) dikorupsi sejumlah pihak tak bertanggung jawab. Stigma negatif terhadap manajemen bansos oleh pemerintah menguat setelah terkuaknya kasus korupsi yang menyeret mantan mensos dari PDI Perjuangan, Juliari Peter Batubara, tahun lalu.

Risma menyampaikan, ada tiga cara yang dilakukan jajarannya untuk menutup celah korupsi bansos. Pertama, dilakukan perbaikan kualitas data di Kemensos. Risma mengaku sejak awal memimpin Kemsos, ia menginstruksikan adanya sinkronisasi data di seluruh kementerian.

"Kemudian kita memadankan dengan data kependudukan, sehingga sempat kemarin saya sampaikan, kita tidurkan 21 juta data karena ada (data) ganda dan sebagainya. Pertama yang kami lakukan itu," kata Risma dalam keterangan pers usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Senin (26/7).

Cara kedua adalah perbaikan mekanisme penyaluran bansos. Semua penyaluran bansos tunai ditransfer lewat bank pemerintah. "Nah, khusus untuk beras, pengadaan beras, dilakukan Bulog. Bulog langsung mengirim ke keluarga penerima. Seperti itu," kata Risma.

Cara ketiga adalah memperluas opsi masyarakat untuk membelanjakan bantuan sembako. Jika sebelumnya dana kartu sembako hanya bisa dibelanjakan di e-warong, bansos kali ini bisa dibelanjakan lewat e-commerce.

"Kita sudah siapkan software, kami dibantu BI, dan dengan pengawasan OJK. Dibantu juga teman-teman muda di fintech dan e-commerce untuk menggunakan aplikasi. Jadi, nanti belanja bisa di mana saja, tidak hanya di e-warong, tapi bisa di mana saja menggunakan fitur itu," kata Risma.

Selain itu, sistem yang terintegrasi dengan e-commerce secara otomatis mengeliminasi pilihan belanja yang 'terlarang', seperti minuman keras dan rokok. Masyarakat hanya bisa membelanjakan uang untuk produk keperluan sehari-hari.

Presiden Joko Widodo pada Senin (25/7) berjanji untuk mempercepat penyaluran bansos untuk masyarakat yang terdampak kebijakan PPKM. Pemerintah juga akan meningkatkan penyaluran bansos untuk warga terdampak lainnya dan pelaku UKM.

Risma mengaku telah menerima usulan tambahan sebanyak 5,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk bantuan pangan nontunai (BPNT). Tambahan ini sejalan dengan verifikasi dan validasi data yang dilakukan pemerintah daerah sepanjang semester I 2021.

"Nah, 5,9 juta ini juga kami usulkan kepada Kemenkeu untuk mendapat bantuan sebesar Rp 200 ribu per bulan. Itu akan diberikan mulai Juli sampai dengan Desember," kata dia.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui adanya keterlambatan penyaluran bansos. Salah satu penyebabnya, sejumlah kepala daerah khawatir dapat menyalahi aturan.

Tito menyarankan kepala daerah mengajak polisi dan kejaksaan negeri setempat menandatangani berita acara penyaluran bansos kepada masyarakat. "Duduk bersama dengan Kapolres, dengan Kajari, bila perlu tanda tangani sama-sama berita acaranya, sehingga rekan-rekan merasa aman nantinya," ujar Tito, kemarin.

Menurut dia, kejaksaan, Polri, BPKP, serta KPK telah mendukung pelaksanaan penyaluran bansos. Tito mengaku sudah melaksanakan rapat koordinasi secara virtual dengan para kepala daerah untuk mempercepat penyaluran bansos. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat