BOGOR -- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor mengusulkan kelanjutan pemanfaatan program Wi-Fi publik, untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) siswa. Hal itu karena selama PPKM Darurat, proses belajar mengajar dilakukan secara daring.

Kepala Diskominfo Kota Bogor, Rahmat Hidayat, mengatakan, Wi-Fi publik yang diajukan untuk penggunaan Agustus hingga Desember 2021. Dia menyebut, Wi-Fi publik tidak hanya digunakan untuk PJJ, tapi juga bisa dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif.

Dia berharap, penyediaan Wi-Fi publik bisa dimaksimalkan oleh pelaku usaha untuk menjual produknya secara daring. “Saat ini, sedang proses pengusulan di pergeseran anggaran,” kata Rahmat kepada Republika di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/7).

Pengadaan Wi-Fi publik pernah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pada 2020. Sejak awal pandemi Covid-19 hingga akhir 2021, siswa bisa mengakses internet di 68 titik kantor kelurahan dan 797 RW di Kota Bogor. Dengan begitu, siswa bisa tetap mengikuti pelajaran karena tersedia jaringan Wi-Fi.

Menurut Rahmat, Wi-Fi publik yang dirancang untuk lima bulan itu masih dalam proses penganggaran. Pihaknya perlu me-/refocusing// anggaran agar bisa dialokasikan untuk pengadaan jaringan internet nirkabel yang menjangkau seluruh Kota Bogor.

Dia memproyeksikan, anggaran untuk tahun ini dipastikan lebih besar daripada 2020. Pada tahun lalu, kata Rahmat, Wi-Fi publik menelan dana Rp 2,072 miliar untuk penggunaan selama September hingga Desember 2020. Adapun pada 2021, ia menargetkan seluruh cakupan wilayah yang ditinggali siswa bisa mendapatkan akses internet.

Sebenarnya, sambung dia, Diskominfo Kota Bogor pada April 2021, sudah mengajukan anggaran biaya Wi-Fi publik untuk PJJ sebesar Rp 1,757 miliar. Sayangnya, kebijakan itu dimentahkan karena tidak sesuai dengan kriteria Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sebagai kebutuhan mendesak.

“Saat ini detailnya masih dibahas. Karena waktu itu Covid kan sedang landai. Mudah-mudahan kalau sekarang bisa disetujui,” ujarnya.

Kepala Bidang Teknologi Informasi Diskominfo Kota Bogor, Taufik, menjelaskan, saat ini usulan mengenai Wi-Fi publik sudah diserahkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor. Pihaknya sedang menanti keputusan persetujuan anggaran agar program itu bisa dieksekusi. “Baru diusulkan, tapi belum diputuskan oleh TAPD,” tuturnya.

Taufik menyatakan, lokasi yang memiliki Wi-Fi publik sama dengan tahun lalu. Hanya saja, pada tahun ini, bertambah dua RW menjadi 799 lokasi. Adapun tahun lokasi Wi-Fi publik hanya mencakup 797 RW.

Dia menjelaskan, penambahan RW tersebut berada di Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal dan Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara. Menurut dia, di Kelurahan Sukaresmi terjadi pemekaran wilayah.

Dari sebelumnya terdiri atas tujuh RW, kini menjadi delapan RW. Sementara itu, di Kelurahan Cibuluh, yang sebelumnya terdapat sembilan RW, saat ini berkembang menjadi 10 RW. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat