BOGOR -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus membahas rencana pembangunan beberapa sekolah negeri. Kajian itu dilakukan untuk penyelesaikan permasalahan kekurangan sekolah di beberapa wilayah di Kota Bogor, Jawa Barat (Jabar).

Wakil Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim mengatakan, rencana pembangunan sekolah baru terkendala anggaran dan kewenangan. “Kajian penambahan sekolah kalau tidak salah sudah ada di kajian yang lama. Termasuk perencanaan pembangunan beberapa sekolah. Tapi, kira ada terkendala di masalah anggaran, ada juga kendala terkait kewenangan,” kata Dedie di Kota Bogor, Kamis (8/7).

Kewenangan yang dimaksud Dedie, antara lain sekolah menengah atas (SMA) kini berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar melalui Kantor Cabang Dinas (KCD) Kota Bogor. Pun, dengan anggaran Pemkot Bogor saat ini tersedot untuk penanganan Covid-19.

“Jadi, saya akan pastikan lagi terkait dengan upaya-upaya kita dalam rangka menyelesaikan permasalahan kekurangan sekolah di beberapa wilayah di Kota Bogor. Insya Allah, nanti kita bahas secara khusus,” ujar Dedie.

Kepala Disdik Kota Bogor Hanafi mengatakan, Kota Bogor memang kekurangan sarana dan prasarana fisik sekolah, terutama tingkat sekolah menengah pertama negeri (SMPN). Selain membangun sekolah satu atap di Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal, pihaknya juga sedang mengkaji membangun sekolah di wilayah lain. Hanya saja, penentuan lokasi sekolah baru itu masih dibahas bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor.

Saat ini, SMPN di Kota Bogor baru ada 20 sekolah. Padahal, jumlah sekolah dasar negeri (SDN) mencapai 200 sekolah. Alhasil, lulusan SDN yang ingin masuk ke SMPN banyak yang tidak tertampung. Salah satu solusi yang dibuat Disdik Kota Bogor adalah membangun sekolah satu atap, yang difungsikan untuk SDN dan SMPN. Pembangunan sekolah satu atap yang dikerjakan secara bertahap ditargetkan selesai pada 2023.

Hanafi menyebutkan, wilayah di Kota Bogor yang paling membutuhkan SMPN adalah Kecamatan Bogor Timur. Pasalnya, secara administratif di Kecamatan Bogor Timur hanya terdapat SMPN 18 Kota Bogor.

“Makanya orang-orang Bogor Timur agak kejauhan untuk mencari sekolah negeri. Tapi menurut zonasi, bisa memungkinkan untuk ke SMPN 3 di Kecamatan Bogor Tengah. Atau diarahkan ke Kecamatan Bogor Selatan,” kata Hanafi.

Selain itu, kata dia, wilayah Kecamatan Bogor Barat juga mengalami kekurangan SMPN. Hal yang sama terjadi di Kecamatan Tanah Sareal. Oleh karena itu, Hanafi bertekad ingin membangun sekolah negeri sebanyak-banyaknya di Kota Bogor.

“Keinginan kita ya tambah sebanyak-banyaknya. Tinggal kita lihat dari skema pembiayaannya, apakah memakai anggaran pendapatan belanja daerah Kota Bogor, atau mengajukan ke Pemprov (Jabar) atau pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus (DAK),” ujarnya.

 

Keinginan kita ya tambah sebanyak-banyaknya. Tinggal kita lihat dari skema pembiayaannya.

 

 

SHARE    

Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Bogor, Irma Arlini Dewi, mengatakan, kajian pendirian sekolah negeri dilakukan bersama akademisi dari Universitas Pakuan. Dia menyatakan, kajian yang sudah dilakukan baru tahap focus group discussion (FGD) pertama.

Dia belum bisa membicarakan lokasi pendirian sekolah satu atap ke depannya. Hal itu lantaran tim Bappeda Kota Bogor baru turun ke lokasi untuk survei lapangan pada bulan depan. “Rencana akhir Juli atau awal Agustus direncanakan akan turun ke lapangan untuk survei dan wawancara,” kata Irman.

Belum meratanya jumlah sekolah negeri di Kota Bogor turut menjadi sorotan pimpinan dewan. Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengaku, tidak melihat adanya rencana Pemkot Bogor untuk menyelesaikan persoalan pelik itu.

Atang menilai, tidak meratanya jumlah sekolah negeri memunculkan masalah saat penerimaan peserta didik baru (PPDB). Menurut dia, para pelajar di Kota Bogor akan kesulitan untuk masuk ke sekolah negeri karena faktor zonasi. Dia pun mendorong agar masalah pendidikan menjadi prioritas utama yang harus ditangani Pemkot Bogor.

“Di Bogor Utara itu sulit untuk menjangkau sekolah negeri, di Bogor Barat juga begitu dan saya belum lihat di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022 ini adanya penambahan infrastruktur sekolah baru. Jangan sampai di pemerintahan wali kota sekarang jumlah sekolah tidak ada yang bertambah,” ucap politikus PKS tersebut.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat