JAKARTA—Seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) atau calon pegawai negeri sipil (CPNS) resmi dibuka, Rabu (30/6). Plt Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Katmoko Ari Sambodo mengingatkan agar calon pelamar mempelajari terlebih dahulu mengenai jalur dan formasi yang akan diambil.

Ia mengatakan, terkait jalur dapat dipelajari melalui kebijakan yang dikeluarkan Kementerian PANRB. Kebijakan dimaksud adalah Peraturan Menteri PANRB Nomor 27/2021 tentang Pengadaan PNS, Permen PANRB Nomor 28/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021, serta Permen PANRB Nomor 29/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional.

Sedangkan, informasi terkait formasi dapat dilihat di persyaratan dan ketentuan di masing-masing instansi yang akan dilamar. “Hal ini menjadi penting untuk dipahami, karena pelamar hanya dapat memilih satu jalur dan satu formasi, dan tidak dapat diubah ketika sudah dilakukan pendaftaran,” tutur Ari di Jakarta, Rabu (30/6).

Pada penerimaan CPNS tahun ini, sebanyak 570 instansi pemerintah turut berpartisipasi untuk merekrut talenta terbaik bangsa. Terdiri dari 53 kementerian dan lembaga, 33 pemerintah provinsi, serta 484 pemerintah kabupaten dan kota.

Ke-570 instansi pemerintah tersebut akan merekrut 689.623 formasi kebutuhan ASN yang terdiri dari CPNS serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Khusus bagi instansi daerah, juga akan merekrut PPPK Guru.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeklaim mengupayakan mencegah terjadinya kecurangan seperti pelibatan joki selama tes dalam seleksi CPNS melalui berbagai inovasi. Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, inovasi itu di antaranya dengan membuat fitur face recognition yang bisa mengetahui kesesuaian antara data peserta ujian dengan yang mengikuti ujian.

"Kita buka kamera di komputer, kalau face-nya (wajahnya) tidak sesuai dengan foto (data peserta) maka kita tolak," katanya.

Fitur tersebut diharapkan bisa efektif mencegah praktik perjokian dalam seleksi CPNS dan calon PPPK. Pihaknya juga menghadirkan atau menerapkan barcode, tidak ada lagi pendaftaran secara manual, serta pengawasan ketat larangan membawa barang elektronik saat memasuki ruangan. "Jadi saat masuk (ruangan ujian), maka semua barang elektronik di badannya harus dilepas," ujarnya.

BKN juga menegaskan seluruh peserta atau calon yang akan mengikuti seleksi CPNS harus memiliki NIK untuk menghindari manipulasi data dan sebagainya. "Jadi semua harus punya NIK masa mau jadi PNS tidak punya NIK (nomor induk kependudukan)," ujarnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen memperkirakan pelamar seleksi CPNS maupun PPPK 2021 mencapai lima juta pendaftar. Jumlah ini mengacu pendaftaran tahun 2019 dengan formasi 150 ribu mampu menyedot pendaftar mencapai 4,2 juta orang.

"Di tahun 2021 ini karena formasinya luar biasa besar maka diperkirakan maka potensi pendaftarnya mencapai 5 juta orang," ujar Suharmen. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat