KUPANG—Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate mengatakan, pemerintah akan membangun pusat data di Labuan Bajo. Pembangunan pusat data ini dalam rangka mendukung pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik (e-goverment).

Menkominfo meminta dukungan Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kabupaten Manggarai Barat untuk mewujudkan itu. "Saya minta dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk bersama-sama kita meneliti lokasi dibangunnya pusat data pemerintah di Labuan Bajo dalam rangka layanan pemerintahan digital kita," katanya dalam rapat koordinasi Percepatan Pembangunan BTS Kemenkominfo di NTT bersama Gubernur NTT serta para kepala daerah se-NTT di Kupang, Senin (28/6).

Ia mengatakan, Kemenkominfo merencanakan pembangunan pusat data di empat lokasi. Salah satunya di Labuan Bajo, selain di Jakarta dan titik potensial lain, yakni Batam Kepulauan Riau, dan Kalimatan Timur.

Menteri Johnny menjelaskan, saat ini untuk melayani penerapan pemerintahan berbasis sistem elektronik secara nasional menggunakan 2.700 pusat data. Jumlah ini sangat tidak efisien dan dari 2.700 pusat data ini hanya tiga persen yang memenuhi standar global.

Hal ini yang yang mengakibatkan kesulitan dalam hal interopabilitas untuk menghasilkan satu data nasional yang berdampak pada kebijakan yang sangat variatif atau berbeda satu dengan yang lainnya karena data Pusat Datanya berbeda. Untuk itu, kata dia, jika salah satu pusat data di Labuan Bajo dibangun maka akan menjadi pusat data untuk melayani Indonesia bagian tengah dan bagian timur melalui wilayah selatan dengan jaringan fiber optik.

"Posisi strategis ini yang akan dimanfaatkan. Kita sedang meneliti karena ada banyak syarat pembangunan pusat data untuk standar global," katanya.

Menteri Johnny menambahkan, pembangunan pusat data ini juga menciptakan banyak manfaat ekonomi berupa penciptaan lapangan pekerjaan, pengembangan kawasan, dan sebagainya. "Di samping itu juga untuk tujuan lain, yakni mewujudkan layanan pemerintahan cerdas melalui smart city untuk memudahkan layanan publik," katanya.

Di sisi lain, Menkominfo meminta pemerintah daerah ikut membantu mempercepat pembangunan base transceiver station (BTS) di wilayah terdepan, tertinggal, dan terpencil (3T). Johnny mengatakan, ada 421 BTS di wilayah NTT yang ditargetkan rampung tahun 2022. Percepatan pembangunan itu bisa dilakukan dengan dukungan penuh pemerintah daerah.

“Ada 421 BTS untuk 421 desa yang akan diselesaikan pada tahun 2021 ini, dan tahun depan 2022. Saya harapkan ini bisa dilakukan akselerasi sehingga lebih cepat,” ujarnya.

Johnny juga berharap penyediaan lahan untuk pembangunan BTS berada di lokasi yang dekat dengan permukiman, sarana pendidikan, dan pelayanan masyarakat. Hal itu diperlukan agar tidak lagi beredar informasi siswa maupun guru harus naik ke gunung untuk mencari akses sinyal internet.

"Agar di wilayah di mana ada coverage sinyalnya, di situlah nanti permukiman masyarakat. Di situlah nanti kantor layanan pemerintahan. Di situlah nanti sekolah-sekolah dan kegiatan-kegiatan lainnya,” katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat