JAKARTA -- Demokrasi yang dibangun pemerintah pasca Reformasi dinilai menjadi dasar yang ideal bagi Indonesia. Presiden ketiga RI, BJ Habibie dinilai, mampu membawa Indonesia keluar dari keterpurukan krisis ekonomi sembari memulai demokrasi untuk Indonesia modern yang gemilang. Hal itu terungkap oleh berbagai narasumber sekaligus saksi sejarah dalam Webinar LP3ES “Memperingati 85 Tahun BJ Habibie”, Jumat (25/6) malam.

Pengamat sosial politik, Fachry Ali, mengatakan, langkah pertama Habibie seusai reformasi adalah mengubah Indonesia menjadi negara demokrasi. Menurut dia, langkah ini dilandasi Habibie yang memahami sistem politik demokrasi dari Barat. Habibie, saat itu banyak mendapatkan laporan dari bawahannya. Namun, banyak informasi itu saling bertentangan.

"Habibie mengatakan, maka satu-satunya jalan bagi saya, yaitu membuang semua informasi itu dan memerdekakan orang itu berbicara, dan karena itu saya tahu apa yang diinginkan rakyat tentang pemerintahan saya," kata Fachry.

Presiden Pertama Timor Leste, Kay Rala Xanana Gusmao (kanan) bersama putra Presiden ke-3 Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie, Ilham Akbar Habibie (kiri depan) menaburkan bunga saat berziarah ke makam Ibu Negara ke-3 Republik Indonesia Ainun Habibie Habibie di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Ahad (15/9/2019).. - (ANTARA FOTO)

SHARE    

Demokratisasi yang dilakukan Habibie itu kemudian didukung oleh teknokratisme yang masih tersisa dari proses pembangunan Orde Baru. Kebebasan yang diberikan kepada publik itu mengembalikan kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Dunia meyakini Indonesia betul-betul ingin menjadi negara demokrasi.

Sosok Habibie juga memiliki kesan tersendiri bagi dunia politik Indonesia. Ia menjadi pemimpin yang berlandaskan kekuatan ilmu pengetahuan. Berbeda dunia politik saat ini yang berbasis pada massa. "(Saat ini), Anda tidak punya arti apa-apa walaupun Anda highly educated, tidak punya arti apa-apa secara politik tanpa ada dukungan massa," kata Fachry.

 

Anda tidak punya arti apa-apa walaupun Anda highly educated, tidak punya arti apa-apa secara politik tanpa ada dukungan massa.

 

 

SHARE    

Ia berharap warisan Habibie tentang demokrasi yang modern itu hilang. Perlu ada pihak yang mendorong sistem politik yang tidak hanya dikuasai oleh penguasa ekonomi atau penguasa politik.

Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri tahun 1998-1999, Ginandjar Kartasasmita mengenang, sosok Habibie tidak hanya mampu mengatasi krisis ekonomi, tetap juga menumbuhkan budaya demokrasi di Indonesia.

Sejumlah anak bermain pesawat kertas di kompleks monumen Presiden Indonesia ke-3 Bacharuddin Jusuf Habibie di Isimu, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Jumat (13/9/2019). - (ANTARAFOTO)

SHARE    

Habibie dikenal sebagai presiden sekaligus ahli teknologi. Namun, jasanya yang sangat penting adalah menyelesaikan warisan krisis ekonomi dari pemerintahan sebelumnya. "Jasanya yang sangat prinsipil adalah menyelesaikan krisis ekonomi tahun 98. Manakala krisis 98 tidak terselesaikan, maka kita tidak akan ada di sini," kata Ginandjar.

Selama 1,5 tahun masa pemerintahan Habibie, sebanyak 64 Undang-undang (UU) dihasilkan. Sebagian di bidang ekonomi, politik, hukum, dan hak asasi manusia (HAM). Menurut Ginandjar, keberhasilan ini berkat kepemimpinan Habibie yang didukung DPR yang menyadari pentingnya UU baru.

Indonesia saat itu juga berubah menjadi negara yang sangat sentralistis menjadi terdesentralisasi. Pemilu 1999, menurut Ginandjar, menjadi puncak desentralisasi pemerintahan Indonesia.

Saat ini, dunia termasuk Indonesia memasuki krisis baru yang disebabkan pandemi Covid-19. Ginandjar berpendapat, pandemi perlu dijadikan momentum untuk meluruskan kembali arah pembangunan bangsa sesuai amanat konstitusi. "Kalau kita baca UUD, ada isyarat kemandirian, ada isyarat keadilan sosial. Apakah semua itu sudah tercermin dalam kehidupan kita semua ini?" ujar dia.

Sejumlah seniman yang tergabung dalam Aliansi Seniman Rudet Bandung (ASET Bandung) melakukan aksi kesenian memperingati tujuh hari wafatnya almarhum BJ Habibe di kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung, Selasa (17/9/2019). - (Abdan Syakura_Republika)

SHARE    

Ginandjar menilai, menangani krisis Covid-19 perlu berkaca pada krisis pada masa lalu. Pemerintah perlu menyusun strategi berkelanjutan dan berkeadilan. "Bukan hanya kelanjutan secara environment, tapi juga generasi ke generasi, dan berkeadilan. Berkelanjutan gampang saja, tapi keadilan itu yang kita mau," kata dia.

Setidaknya, strategi pembangunan harus bertumpu pada empat prinsip, yaitu ekonomi inklusif, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Ekonomi inklusif berarti menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai isu utama. "Berapa banyak rakyat akan memperoleh keuntungan, bukan hanya berapa banyak kita bisa menarik investasi atau berapa GDP-nya," kata dia.

Merosot

Mantan ketua MPR, Amien Rais, menilai, demokrasi di Indonesia terus mengalami kemerosotan. "Karena yang berlaku adalah korporat rezim," kata dia.

Menurut Amien, Indonesia harus menjadi negara yang berdaulat yang tidak didikte oligarki ekonomi dan intelijen. Indonesia juga tidak boleh terlalu percaya dengan Cina. "Karena kalau dulu Romawi punya Pax Romana, Inggris punya Pax Britannica, Amerika punya Pax Americana, ternyata sesungguhnya Cina yang katanya tidak ingin memegangi hegemoni atau supremasi global itu juga diam-diam mengembangkan Paxinica-nya itu," kata dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat