PURBALINGGA—Pemerintah Kabupaten Purbalingga mulai secara tegas menerapkan Perda Nomor 16 Tahun 2020 mengenai penanggulangan penyakit menular. Menyusul Perda tersebut, Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 yang mengatur soal sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan penanggulangan Covid-19.

''Dengan ditanda-tanganinya perbup, pelanggaran protokol kesehatan bisa dikenakan denda Rp 10 ribu sampai Rp 50 juta, atau saksi kurungan enam bulan penjara,” tutur Bupati, Ahad (13/6).

Dia menyebutkan, meski Pemda sudah memiliki Perda No 16 Tahun 2021 sejak tahun 2020, namun pemberian sanksi pada pelanggar prokes sebelumnya masih lebih ditekankan pada bentuk sanksi sosial. Antara lain, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menghafalkan Pancasila, atau push up.

''Sekarang dengan adanya perbup, sanksi denda sudah bisa diterapkan. Mereka yang melanggar Prokes, bisa mendapat sanksi denda atau sanksi kurungan sesuai ketentuan,” tegas Bupati. Bahkan bagi pelaku usaha, bisa diberikan sanksi lebih berat. Selain dikenakan sanksi denda, juga bisa dilakukan penutupan tempat usaha.

Petugas gabungan memberikan sanksi berupa push up kepada warga yang kedapatan melanggar protokol kesehatan di Desa Peguyangan Kangin, Denpasar, Bali, Senin (7/6/2021).  - (ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo)

SHARE    

Menurutnya, Pemkab Purbalingga secara bertahap menerapkan sanksi tersebut, semata-mata ditujukan agar pandemi Covid 19 tidak semakin meluas. ''Dalam kondisi seperti sekarang, kita berharap warga Purbalingga semakin meningkatkan kedisiplinannya dalam menerapkan prokes,'' katanya.

Berdasarkan data di website Corona.Purbalinggakab.go id, jumlah pasien Covid 19 tercatat mengalami peningkatan pada beberapa hari terakhir. Bahkan berdasarkan data per 7 Juni 2021, jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit ada sebanyak 201 orang. Mereka terdiri 53 pasien yang sudah terkonfirmasi Covid 19, dan 148 pasien yang masih suspek karena hasil tes PCR belum keluar.

Sedangkan pasien yang melaksanakan isolasi mandiri karena hanya menunjukkan gejala ringan atau OTG, ada sebanyak 105 orang. Mengenai jumlah pasien yang meninggal akibat Covid 19, per 7 Juni 2021 tercatat ada sebanyak 267 orang.

Kepala Pelaksana BPBD Purbalingga, Mochammad Umar Faozi, mengakui, kasus kematian di Purbalingga melonjak dalam beberapa hari terakhir. Ie mengaku, hampir setiap hari ada jenazah pasien Covid-19 yang harus dimakamkan. Rerata satu hingga dua jenazah yang harus dimakamkan.

Meskipun, Faozi juga mengaku petugas pemakaman Covid-19 pernah dalam satu hari memakamkan enam jenazah. “Kalau sudah begini, mereka (petugas pemakaman) benar-benar harus bekerja berat,” ujarnya.

Pekerja membawa masuk kursi saat menutup warung kopi (warkop) pada batas jam operasional protokol Kesehatan Covid-19 di Pusat Kota Lhokseumawe, Aceh, Rabu (2/6/2021). - (ANTARA FOTO/Rahmad)

SHARE    

Faozi menambahkan, jumlah tenaga relawan BPBD yang khusus menangani jenazah Covid-19 ada sebanyak 25 orang. Dengan jumlah ini, para relawan bisa bertugas bergantian dalam menangani jenazah.

''Kalau kondisi pandemi agak reda, biasanya mereka masih memiliki waktu untuk istirahat. Namun kalau sedang melonjak, tugas mereka menjadi lebih berat,'' jelasnya.

Petugas relawan pemakaman jenazah pasien Covid-19, memiliki risiko cukup besar untuk terpapar Covid-19. Terkait hal ini, BPBD Purbalingga yang membawahi para petugas tersebut, mewajibkan mereka untuk melakukan tes swab tiga bulan sekali.

''Mereka kita wajibkan untuk tes Covid 19 setiap tiga bulan sekali. Ini untuk mengantisipasi kemungkinan mereka terpapar Covid-19,” tegas Kepala BPBD Faozi. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat