JAKARTA — Kementerian BUMN mempertimbangkan skema debt to equity swap untuk membantu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk meringankan beban utang terhadap perbankan. Menurut kalangan ekonom, skema menukar utang dengan saham itu bisa membantu mengurangi tekanan likuiditas yang dialami Garuda.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, permasalahan utama yang sedang dihadapi Garuda adalah mengenai likuiditas yang sudah berkembang ke solvabilitas. “Permasalahan likuiditas disebabkan oleh pandemi. Penerbangan terbatas sehingga penerimaan lebih kecil daripada pengeluaran,” kata Piter kepada Republika, Kamis (10/6). 

Untuk mengatasi defisit arus kas dan permasalahan likuiditas, kata Piter, pengeluaran harus dikurangi. Pengeluaran yang harus dikurangi itu termasuk pembayaran cicilan pokok dan bunga utang.

“Dengan debt to equity swap, utang berubah menjadi modal yang tidak perlu dibayar pokok dan bunganya. Maka demikian permasalahan defisit arus kas atau permasalahan likuiditas menjadi berkurang,” ujarnya.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan bagi kreditur untuk melakukan skema debt to equity swap. Pertama, kata dia, harga saham Garuda Indonesia saat ini tergolong rendah.

Pekerja membongkar muat kargo dari pesawat Garuda Indonesia setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Sabtu (22/5/2021). Maskapai Garuda Indonesia akan menambah jadwal penerbangan di Provinsi Aceh yang saat ini hanya satu kali dalam sehari jika ada peningkatan penumpang dengan tetap menjalankan prosedur protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. - (AMPELSA/ANTARA FOTO)

SHARE    

Pada Kamis (10/6), nilai per lembar saham Garuda (GIAA) sebesar Rp 242. Nilai saham tersebut mengalami penurunan sebanyak 46,7 persen dalam enam bulan terakhir. Adapun nilai tertinggi GIAA pada tahun ini berada di level Rp 418 per lembar saham.

“Pertimbangan lain adalah prospek maskapai yang dilihat dari rencana Kementerian BUMN, salah satunya ingin melikuidasi Garuda. Ini memberikan risiko tinggi bagi kreditur,” kata Bhima, Rabu. 

Kendati demikian, Bhima menyebut skema debt to equity swap bisa ditawarkan ke bank BUMN. Namun, ia pesimistis kreditur swasta mau menerima tawaran tersebut. Selain itu, skema debt to equity swap bagi perbankan berimplikasi terhadap risiko laba karena angsuran bunga dan cicilan pokok ditukar dengan saham.

“Bagaimana prospek laba bank BUMN apabila menerima debt to equity swap belum bisa dipastikan. Kreditur perlu ekstra hati-hati dan melakukan analisis terkait risiko terhadap meningkatnya kredit macet,” ujarnya.

 

Aturan terkait penyertaan modal diatur dalam POJK Nomor 36 tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyertaan Modal.

TEGUH SUPANGKAT, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK

 

SHARE    

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai status utang yang akan dikonversi menjadi ekuitas dapat diambil untuk menyelesaikan permasalahan utang Garuda terhadap perbankan. “Aturan terkait penyertaan modal diatur dalam POJK Nomor 36 tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyertaan Modal,” ujar Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Teguh Supangkat ketika dihubungi Republika, Rabu (9/6).

Dalam POJK Nomor 36/POJK.03/2017 disebutkan bahwa penyertaan modal sementara merupakan penyertaan modal oleh bank, unit usaha syariah, atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. Penyertaan modal itu dilakukan dalam bentuk saham pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Sementara, Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK Anto Prabowo menambahkan, dari sisi ketentuan, bank diperbolehkan melakukan penyertaan modal, sedangkan penyelamatan kredit dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. “Perbankan silakan mengacu kepada ketentuan POJK 36. Sudah jelas aturannya, ini bagian penerapan prinsip kehati-hatian,” katanya.

Kementerian BUMN memiliki sejumlah opsi strategis dalam upaya menyelamatkan kondisi PT Garuda Indonesia (Persero). Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, salah satu yang menjadi fokus Garuda ialah menyelesaikan kewajiban atas kredit yang telah diperoleh dari perbankan, termasuk pada anggota Bank Himpunan Milik Negara (Himbara).

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan keterangan pers di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Dalam kesempatan tersebut Menteri BUMN menyampaikan sejumlah perkembangan terkait vaksin Sinovac, vaksin BUMN, maskapai Garuda Indonesia, komisaris BUMN, dan Asuransi Jiwasraya. - (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

SHARE    

Ia mengatakan, salah satu opsi itu adalah skema debt to equity swap. "Itu hanya satu dari beberapa opsi," kata Arya saat dihubungi Republika pada Kamis (10/6). Kendati demikian, Arya enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai perkembangan skema tukar utang dengan saham tersebut. 

Merujuk laporan keuangan perusahaan, Garuda Indonesia menderita kerugian hingga 1,07 miliar dolar AS atau Rp 15,19 triliun pada kuartal III 2020. Kerugian itu berbanding terbalik daripada sebelum pandemi. Pada kuartal III 2019, misalnya, Garuda membukukan laba bersih sebesar 122,42 juta dolar AS atau Rp 1,73 triliun.

Selama pandemi, pendapatan Garuda juga terjun bebas dari 3,54 miliar dolar AS (Rp 50,26 triliun) menjadi 1,13 miliar dolar AS alias Rp 16,04 triliun. Kerugian besar-besaran tersebut membuat perusahaan menawarkan pensiun dini bagi sejumlah karyawan. Utang Garuda pun membengkak dari Rp 20 triliun menjadi Rp 70 triliun.

Sebelumnya, Kementerian BUMN diketahui telah memiliki empat opsi dalam menyelamatkan Garuda. Dari dokumen yang diperoleh Republika, opsi pertama, yaitu pemerintah akan terus mendukung Garuda melalui pemberian pinjaman atau suntikan ekuitas. "(Opsi ini) berpotensi meninggalkan Garuda dengan utang warisan yang besar yang akan membuat situasi yang menantang pada masa depan," demikian tertulis di dokumen itu.

Opsi kedua, pemerintah akan menggunakan hukum perlindungan kebangkrutan untuk merestrukturisasi Garuda. Pemerintah menggunakan proses legal bankruptcy untuk merestrukturisasi kewajiban Garuda, misalnya, utang, sewa, dan kontrak kerja.

Opsi ketiga, pemerintah akan merestrukturisasi Garuda dan mendirikan perusahaan maskapai nasional baru yang akan mengambil alih sebagian besar rute domestik Garuda dan menjadi national carrier di pasar domestik. "Estimasi modal yang dibutuhkan 1,2 miliar dolar AS," demikian tertulis di dokumen tersebut.

Adapun opsi keempat, Garuda akan dilikuidasi dan sektor swasta dibiarkan mengisi kekosongan. Dalam opsi ini, pemerintah mendorong sektor swasta untuk meningkatkan layanan udara, misalnya, dengan pajak bandara atau subsidi rute yang lebih rendah. 

Erick Thohir juga menyatakan tak ingin manajemen hanya menawarkan pensiun dini kepada karyawan, tapi tidak mengurangi jumlah komisaris. Erick menilai, perampingan jumlah komisaris menjadi wujud keseriusan manajemen dalam menangani persoalan maskapai pelat merah yang tengah dalam kesulitan finansial akibat pandemi.

"Nanti jumlah komisaris kita akan kurangi, entah dua atau tiga," ujar Erick.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat