JAKARTA -- Dugaan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid II lewat proses alih fungsi status pegawai menjadi asisten sipil negara (ASN) semakin kuat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menduga dalang pelemahan KPK adalah para koruptor yang dendam atau yang merasa takut perbuatannya akan segera ketahuan.

"Orang yang merasa punya data lain, mungkin koruptor-koruptor bener yang dendam, koruptor yang belum ketahuan, tapi takut ketahuan, ini sekarang bersatu hantam itu (KPK)," ungkap Mahfud dalam dialog terbuka yang digelar Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui akun Youtube UGM, Senin (7/6).

Menurut Mahfud, upaya perobohan KPK bukan kali ini saja terjadi. Saat menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi (MK), kata dia, upaya perobohan KPK dilakukan lewat peraturan perundang-undangan. "Saya ketua MK, 12 kali (uji materil) itu, mau dirobohkan lewat UU. Saya menangkan KPK terus," kata dia.

Seperti diketahui, pelemahan KPK jilid I terjadi pada 2019 dengan munculnya UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Baleid hasil revisi UU sebelumnya itu bahkan mengharuskan semua pegawai KPK menjadi ASN. Baik mahasiswa, aktivis antikorupsi, hingga pimpinan KPK saat itu menolak keras perubahan itu. Namun, pemerintah dan DPR tetap mengesahkan aturan tersebut. Terbaru, pimpinan KPK diduga mendesain tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menyingkirkan orang-orang profesional di KPK.

Mahfud mengatakan, keputusan tentang KPK tidak hanya berada di tangan pemerintah saja, tetapi juga ada di DPR, partai politik, serta masyarakat. Mahfud mengeklaim Presiden Joko Widodo sempat akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk menyikapi persoalan KPK. Namun, hantaman datang dari kanan dan kiri.

"Itu kan sudah mengeluarkan, hantam kanan-kiri. DPR-nya ndak setuju, partainya ndak setuju. Gimana, kalau mengeluarkan Perppu lalu ditolak? Artinya, permainan itu tidak mudah," kata dia.

Penyidik senior KPK, Novel Baswedan meyakini sedang terjadi upaya nyata pelemahan lembaga antirasuah. Ia khawatir ini adalah rangkaian dari upaya pelemahan KPK tahap akhir sehingga diperlukan bantuan perlawanan semua pihak. Sebab, pemberantasan korupsi adalah harapan masyarakat dari seluruh elemen.

"Saya khawatir kalau ini dibiarkan terjadi, maka harapan kita untuk memberantas korupsi dengan baik akan jauh dari yang diinginkan," kata Novel saat menemui Ketua Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Gomar Gultom, pekan lalu.

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujanarko (kiri) didampingi penyedik senior KPK Novel Baswedan (kanan) bersama pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) mendatangi Gedung KPK Lama, Jalan Kuningan, Jakarta, Senin (17/5).  - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati memandang polemik penyingkiran 75 pegawai KPK melalui TWK menunjukkan berlanjutnya peristiwa "Cicak vs Buaya". Istilah itu merujuk pada polemik antara KPK dan Polri satu dekade lalu. Bedanya, serangan kali ini memakai metode baru, yaitu dengan menguasai lebih dulu KPK.

"TWK sudah berhasil menunjukkan Cicak vs Buaya berlanjut, kalau dari jilid satu hingga jilid tiga serangan buaya dari luar berupa kriminalisasi, maka di jilid keempat ini serangan buaya dari dalam (internal KPK)," ujar Asfinawati dalam sebuah diskusi KPK the Endgame di Tangerang, Sabtu (5/6) malam.

Asfinawati melihat saat ini KPK praktis sudah dikuasai dari dalam setelah sejumlah orang bermasalah lolos menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023. "Indonesia ini sudah dikuasai koruptor. Jadi ini bukan hanya endgame KPK. Tapi ini endgame untuk rakyat, " tegasnya.

Sindiran TWK

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman melemparkan pernyataan bernada menyindir dalam rapat kerja dengan Polri, Kemenkumham, dan Kejaksaan Agung, Senin kemarin. Ia mengusulkan TWK dilakukan di kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Kemenkumham. Tujuannya agar ketiga lembaga tersebut profesional.

Namun ia mengingatkan, TWK bukan untuk memecat atau memberhentikan sosok tertentu di ketiga lembaga tersebut. "Tentu maksudnya bukan untuk memecat atau memberhentikan yang tidak suka dengan kita, tapi benar-benar dalam rangka menjalankan fungsi secara profesional. Supaya ada militansi, dan saya tidak melihat (militansi) itu ada di sini," ujar Benny.

Menanggapi itu, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono mengatakan ada tes penelusuran mental kepribadian (PMK) di Polri. Ia mengeklaim itu serupa dengan TWK. "Tentang bagaimana tes wawasan kebangsaan, sebenrnya setiap anggota Polri masuk itu sudah ada tes ini semua," ujar Gatot. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat