WASHINGTON--Inggris, Amerika Serikat (AS) dan negara lain yang tergabung dalam Group of Seven (G-7), sepakat menaikan pajak perusahaan-perusahaan multinasional seperti Amazon dan Google. Selain kenaikan pajak ini, disepakati juga pengurangan insentif apabila mereka pindah ke negara offshore rendah pajak.

Ribuan miliar dolar AS pun dapat mengalir ke negara-negara yang kehabisan pundi-pundi uang, akibat pandemi Covid-19. Setelah negara G-7 sepakat mengembalikan garis bawah tarif pajak perusahaan dunia setidaknya 15 persen.

Nick Clegg selaku wakil presiden Facebook untuk urusan global, menjelaskan, dalam sebuah pernyataan bahwa perusahaan telah lama menyerukan reformasi aturan pajak global dan menyambut kemajuan penting yang dibuat di G-7.

"Kami ingin proses reformasi pajak internasional berhasil dan menyadari ini bisa berarti Facebook membayar lebih banyak pajak, dan di tempat yang berbeda," tambah Clegg.

CEO Facebook Mark Zuckerberg. - (AP)

SHARE    

Google pun, lanjutnya, sangat mendukung aturan pajak internasional. Negosiasi untuk tercapainya keputusan ini ternyata memakan waktu cukup lama, yaitu delapan tahun.

Beberapa bulan terakhir, wacana ini kembali terangkat kembali. Setelah pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengajukan proposal mengenai terkait hal ini. "Menteri-menteri keuangan G-7 meraih kesepakatan bersejarah untuk mereformasi sistem pajak global yang disesuaikan dengan masa digital," kata Menteri Keuangan Inggris, Rishi Sunak, Ahad (6/6).

Pertemuan yang menghasilkan keputusan ini digelar di sebuah kastil dekat Buckingham Palace, London tengah. Pertemuan ini menjadi pertemuan tatap muka pertama menteri-menteri keuangan sejak pandemi terjadi.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan 'komitmen yang tak pernah terjadi sebelumnya, signifikan' ini mengubah apa yang ia sebut perlombaan tarif pajak minimum global. Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz mengatakan, keputusan ini merupakan 'kabar buruk bagi wilayah bebas pajak'.

Yellen juga melihat pertemuan ini menandakan kembalinya AS ke multilateral. Berbeda jauh dengan sikap mantan Presiden Donald Trump yang menjauhkan AS dari sekutu-sekutunya. "Apa yang lihat di periode kepemimpinan saya, kolaborasi dengan G-7 sangat mendalam, dan hasrat untuk berkoodinasi dan mengatasi lebih banyak masalah global," katanya.

Para menteri keuangan juga sepakat mendorong perusahaan mendeklarasikan dampak lingkungan dengan menambah lebih banyak standar. Dengan begitu para investor akan dapat lebih mudah memutuskan, apakah ingin membiayai perusahaan-perusahaan tersebut atau tidak. 

Tarif pajak perusahaan multinasional saat ini tidak berubah sejak era 1920-an. Perusahaan multinasional saat ini yang biasanya menjual jasanya secara jarak jauh, mendapatkan banyak keuntungan dengan menetapkan kekayaan intelektual di negara berpenghasilan rendah. "Kami ingin reformasi pajak internasional dilaksanakan hingga berhasil dan pengakuan ini artinya Facebook membayar lebih banyak pajak," kata Wakil Presiden bidang internasional Facebook Nick Clegg.

Italia saat ini juga sedang mencari dukungan internasional mengenai rencana terkait dalam pertemuan G-20 di Venice bulan depan. Yellen mengungkapkan, negara-negara di Eropa juga berencana mencabut pajak layanan digital.

Pajak ini dianggap tidak adil karena hanya perusahaan-perusahaan AS yang berdampak pada kebijakan tersebut. "Ada kesepakatan luas dua hal ini berjalan beriringan," katanya.

Pekerja membersihkan lokasi Menteri Keuangan G-7 di London, Inggris, Jumat (4/6/2021). - (EPA-EFE/HOLLIE ADAMS )

SHARE    

Sisa detail kesepakatan ini akan dibahas dalam beberapa bulan mendatang. G-7 mengatakan keputusan ini hanya berlaku pada 'perusahaan multinasional yang paling besar dan menguntungkan'.

Negara-negara Eropa khawatir perusahaan teknologi raksasa Amazon yang profit marginnya paling rendah tidak terdampak keputusan ini. Tapi Yellen mengatakan perusahaan e-niaga itu akan jelas terdampak terhadap keputusan ini.

Bagaimana pajak pendapatan akan dipecah juga belum diputuskan. Setiap kesepakatan, perlu mendapat persetujuan Kongres AS.

Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mengatakan ia terus mendorong agar tarif minimumnya lebih tinggi lagi. Menurutnya, tarif 15 persen harusnya 'hanya langkah awal'.

Meski akan menaikkan jumlah batas bawah para perusahaan raksasa, langkah ini masih dianggap kurang ambisius bagi sebagian pihak. Sejumlah organisasi non-profit pun mengecam rencana ini. "Mereka menetapkan batas bawahnya sangat rendah sehingga perusahaan-perusahaan dapat melangkahinya," kata kepala ketimpangan ekonomi Oxfam, Max Lawson. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat