Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan keterangan pers di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (2/6/2021). | ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
03 Jun 2021, 03:45 WIB

Upaya Menyelamatkan Garuda Dimulai

Serikat pegawai Garuda Indonesia menyurati Presiden Joko Widodo

OLEH MUHAMMAD NURSYAMSI, RAHAYU SUBEKTI

Kerugian besar yang dialami PT Garuda Indonesia (Persero) terus menjadi buah bibir. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan, pemerintah tak akan diam saja melihat kondisi maskapai pelat merah tersebut.

Erick mengatakan, industri penerbangan seluruh dunia terdampak sangat parah karena penurunan jumlah pergerakan orang selama pandemi. Tak hanya industri penerbangan, moda transportasi lain seperti kereta api pun mengalami tekanan serupa yang hanya mampu terisi 15 persen sampai 20 persen dari total kapasitas.

"Industri penerbangan, mau yang punya pemerintah atau swasta, sangat terdampak. Tentu kita tidak boleh menutup diri atau berdiam diri, kita harus melakukan terobosan, harus melakukan perbaikan, tidak mungkin didiamkan," ujar Erick saat jumpa pers di kantor Kementerian BUMN, Rabu (2/6).

Terkait

Erick menyebutkan, pemimpin zalim adalah pemimpin yang mendiamkan. Pemimpin buruk ialah pemimpin yang tidak melakukan apa-apa. Pemimpin terbaik ialah pemimpin yang mengambil keputusan dan memperbaiki kesalahannya.

Tak hanya menyiapkan empat opsi strategi dalam menyelamatkan Garuda, Erick juga mendorong manajemen Garuda saat ini untuk terus melakukan negosiasi ulang dengan lessor alias pemilik leasing.

Erick mengatakan, Indonesia memiliki pasar domestik yang besar bagi industri penerbangan karena berupa negara kepulauan. Hal itu berbeda dengan negara-negara lain, seperti Singapura dan Uni Emirat Arab, yang amat bergantung pada pasar penerbangan internasional.

Oleh karena itu, Erick mengaku sudah meminta manajemen Garuda untuk memfokuskan diri pada pasar domestik daripada penerbangan internasional. "Sudah kita bicarakan pada November-Januari sebelum pandemi kepada direksi, kita sudah bilang fokus domestik. Kita ini bukan bisnis gaya-gayaan. Wah, terbang ke luar negeri, gaya," ucap Erick.

Erick menilai jumlah penumpang domestik berkontribusi jauh lebih besar kepada Garuda daripada penumpang mancanegara. Sebelum pandemi, kata Erick, 78 persen atau Rp 1.400 triliun merupakan penumpang domestik. Adapun penumpang mancanegara hanya berkontribusi 22 persen atau senilai Rp 300 triliun. "Kalau kita berbisnis, jelas ini market-nya," kata Erick.

photo
Pekerja membongkar muat kargo dari pesawat Garuda Indonesia setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Sabtu (22/5/2021). Maskapai Garuda Indonesia akan menambah jadwal penerbangan di Provinsi Aceh yang saat ini hanya satu kali dalam sehari jika ada peningkatan penumpang dengan tetap menjalankan prosedur protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. - (AMPELSA/ANTARA FOTO)

Merujuk laporan keuangan perusahaan, Garuda Indonesia menderita kerugian hingga 1,07 miliar dolar AS atau Rp 15,19 triliun pada kuartal III 2020. Kerugian itu berbanding terbalik daripada sebelum pandemi. Pada kuartal III 2019, misalnya, Garuda membukukan laba bersih 122,42 juta dolar AS atau Rp 1,73 triliun.

Selama pandemi, pendapatan Garuda juga terjun bebas dari 3,54 miliar dolar AS (Rp 50,26 triliun) menjadi 1,13 miliar dolar AS alias Rp 16,04 triliun. Kerugian besar-besaran tersebut membuat perusahaan menawarkan pensiun dini bagi sejumlah karyawan.

Erick Thohir juga menyatakan tak ingin manajemen hanya menawarkan pensiun dini kepada karyawan, tapi tidak mengurangi jumlah komisaris. Erick menilai perampingan jumlah komisaris menjadi wujud keseriusan manajemen dalam menangani persoalan maskapai pelat merah yang tengah dalam kesulitan finansial akibat pandemi.

"Nanti jumlah komisaris kita akan kurangi, entah dua atau tiga," ucap Erick.

Posisi dewan komisaris Garuda saat ini ditempati Komisaris Utama Triawan Munaf, Wakil Komisaris Utama Chairul Tanjung, Komisaris Independen Elisa Lumbantoruan, Komisaris Independen Yenny Wahid, dan Komisaris Peter F Gontha. Erick meminta waktu kepada masyarakat untuk memangkas jumlah komisaris Garuda.

photo
Pengunjung mengamati pesawat Garuda Indonesia bercorak khusus dengan visual masker pada bagian moncong pesawat di Hanggar GMF AeroAsia Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (8/12/2020). PT Garuda Indonesia memamerkan lima unit pesawatnya yang menggunakan visual masker yang menjadi program edukasi pemerintah melalui kampanye Ayo Pakai Masker. di tengah pandemi Covid-19. - (MUHAMMAD IQBAL/ANTARA FOTO)

Sebelumnya, Kementerian BUMN telah memiliki empat opsi strategi dalam menyelamatkan PT Garuda Indonesia (Persero). Pemerintah melakukan benchmarking atau penolokukuran dalam menetapkan empat opsi tersebut.

Dari dokumen yang diperoleh Republika, opsi pertama, yaitu pemerintah akan terus mendukung Garuda melalui pemberian pinjaman atau suntikan ekuitas. "(Opsi ini) berpotensi meninggalkan Garuda dengan utang warisan yang besar yang akan membuat situasi yang menantang pada masa depan," tulis dokumen tersebut.

Opsi kedua, pemerintah akan menggunakan hukum perlindungan kebangkrutan untuk merestrukturisasi Garuda. Pemerintah menggunakan proses legal bankruptcy untuk merestrukturisasi kewajiban Garuda, misalnya, utang, sewa dan kontrak kerja. Opsi yurisdiksi yang akan digunakan, yaitu US Chapter 11, foreign jurisdiction lain atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). "Tidak jelas apakah UU kepailitan Indonesia mengizinkan restrukturisasi," bunyi dokumen tersebut.

photo
Menteri BUMN Erick Thohir bersiap menyampaikan keterangan pers di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Menteri BUMN menyampaikan sejumlah perkembangan terkait vaksin Sinovac, vaksin BUMN, maskapai Garuda Indonesia, komisaris BUMN dan Asuransi Jiwasraya. - (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Meski restrukturisasi berhasil, opsi ini dinilai tidak memperbaiki masalah yang mendasarinya, seperti culture dan legacy. Contoh kasus yang menjadi rujukan ialah Latam Airlines milik Malaysia.

Opsi ketiga, pemerintah akan merestrukturisasi Garuda dan mendirikan perusahaan maskapai nasional baru yang akan mengambil alih sebagian besar rute domestik Garuda dan menjadi national carrier di pasar domestik. "Estimasi modal yang dibutuhkan 1,2 miliar dolar AS," tulis dokumen tersebut.

Opsi keempat, Garuda akan dilikuidasi dan sektor swasta dibiarkan mengisi kekosongan. Dalam opsi ini, pemerintah mendorong sektor swasta untuk meningkatkan layanan udara, misalnya, dengan pajak bandara atau subsidi rute yang lebih rendah. "Indonesia tidak lagi memiliki national flag carrier," lanjutnya.

 Opsi serikat

Serikat Karyawan Garuda (Sekarga), Asosiasi Pilot garuda (APG), dan Ikatan Awak Kabin Indonesia (Ikagi) tergabung dalam Sekretariat Bersama Karyawan Garuda Indonesia juga menyurati Presiden Joko Widodo dan pihak terkait lain mengenai strategi penyelamatan Garuda Indonesia.

Surat tersebut dikirimkan dengan memberikan penjelasan opsi penyelamatan Garuda versi para pekerja yang dinamakan “Penyelamatan dengan Semangat Merah Putih, Nasionalisme Harga Mati”.

photo
Mantan Direktur Teknik dan Pengelola Armada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Hadinoto Soedigno (kanan) mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/12/2020). KPK menahan tersangka Hadinoto Soedigno untuk kepentingan penyidikan perkara dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada Garuda Indonesia serta tindak pidana pencucian uang. - (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

"Ya, kami kirimkan suratnya hari ini," kata Ketua Harian Sekarga Tomy Tampatty kepada Republika, Rabu (2/6).

Tak hanya kepada Presiden, surat tersebut juga dikirimkan kepada MPR, DPR, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Menteri Ketenagakerjaan. Surat tersebut juga dikirimkan kepada ketua BPK, KPK, Kapolri, Jaksa Agung, hingga direksi dan komisaris Garuda Indonesia.

Tomy mengatakan, pembahasan penyelamatan kelangsungan Garuda Indonesia selama ini tidak menyentuh akar permasalahan utama. Menurut dia, akar permasalahan Garuda Indonesia selama ini yakni ketidakpastian dan ketidakjelasan posisi negara serta dukungannya. 

"Seharusnya, selain dilihat dari sisi kinerja bisnis, Garuda Indonesia juga harus dilihat dari statusnya sebagai maskapai nasional yang menghubungkan Indonesia sebagai negara kepulauan," ungkap Tomy.

Dalam opsi tersebut, Tomy menegaskan, negara harus mempunyai sikap yang jelas terhadap status maskapai nasional Garuda Indonesia. Dukungan nyata yang harus dilakukan adalah negara melakukan reformasi dengan meninjau kembali semua kebijakan dan regulasi mengenai rute domestik, golden route, dan golden time yang seharusnya 60 persen dikuasai negara melalui maskapai pelat merahnya.

"Perlakuan seperti ini menjadi hal yang biasa dilakukan di beberapa negara, di mana negara sangat memproteksi kelangsungan maskapai nasionalnya," ujar Tomy.


×