YANGON – Pemerintah bayangan Myanmar menyambut baik seruan para pemimpin negara anggota ASEAN untuk diakhirinya kekerasan militer. Hal ini dikemukakan setelah dilakukannya pembicaraan krisis politik Myanmar di Jakarta oleh para pemimpin negara anggota ASEAN dengan pemimpin junta militer, Jenderal Min Aung Hlaing, pada Sabtu (24/4).

Seorang juru bicara dari pemerintahan bayangan Myanmar mengatakan bahwa kesepakatan ASEAN adalah berita yang menggembirakan. Seperti diketahui, dalam pemerintah bayangan ini banyak yang berasal dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi yang kini ditahan junta militer.

Anggota parlemen NUG saat ini dicari dengan tudingan pengkhianatan tingkat tinggi oleh junta. "Inilah yang diminta oleh Pemerintah Persatuan Nasional (NUG)," kata Menteri Kerja Sama Internasional NUG Dr Sasa yang saat ini bersembunyi dengan anggota parlemen lainnya.

"Kami sangat menantikan keterlibatan sekretaris jenderal (ASEAN). Kami menantikan tindakan tegas oleh ASEAN untuk menindaklanjuti keputusannya dan memulihkan demokrasi dan kebebasan kami untuk rakyat kami dan untuk kawasan," ujarnya menambahkan seperti dikutip laman Channel News Asia, Ahad (25/4).

Sejumlah peserta bersiap mengikuti aksi Gowes for Democracy di Gedung YLBHI, Jakarta, Sabtu (24/4/2021). Mereka menolak kehadiran pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing di ASEAN Leaders Meeting dan menyampaikan protes terhadap kericuhan yang terjadi di Myanmar. - (Prayogi/Republika.)

SHARE    

Sejak militer menggulingkan pemimpin sipil Suu Kyi dalam kudeta 1 Februari, Myanmar dilanda gelombang protes yang disikapi kekerasan aparat. Para pengunjuk rasa menolak kudeta militer dan mendesak dijalankannya hasil pemilu November 2020 yang memenangkan NLD.

Menurut kelompok pemantau Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), sejauh ini lebih dari 748 orang terbunuh dalam tindakan brutal militer. AAPP juga mengatakan, lebih dari 3.300 orang telah ditahan.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyampaikan sejumlah pandangannya kepada para pemimpin dan perwakilan negara-negara ASEAN saat menghadiri ASEAN Leaders' Meeting (ALM) di gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Sabtu (24/4).

ALM merupakan inisiatif Indonesia dan merupakan tindak lanjut dari pembicaraan Presiden Joko Widodo dengan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah selaku ketua ASEAN pada 23 Maret 2021 lalu terkait penyelesaian situasi Myanmar.

"Kekerasan harus dihentikan dan demokrasi, stabilitas, dan perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan. Kepentingan rakyat Myanmar harus selalu menjadi prioritas," ujar Jokowi dalam pernyataan persnya di gedung Sekretariat ASEAN, usai menghadiri ALM.

Jokowi juga menyampaikan pentingnya pemimpin militer Myanmar memberikan komitmen penghentian penggunaan kekerasan oleh militer Myanmar. "Di saat yang sama, semua pihak harus menahan diri sehingga ketegangan dapat diredakan," Presiden menambahkan.

Permintaan komitmen yang kedua, yakni proses dialog yang inklusif harus segera dimulai. Menurut Jokowi, tahanan politik di Myanmar juga harus segera dibebaskan dan perlu dibentuk utusan khusus ASEAN dari sekretaris jenderal (sekjen) dan ketua ASEAN untuk mendorong dialog dengan semua pihak di Myanmar.

Ketiga, yaitu pembukaan akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN yang dikoordinasi oleh sekjen ASEAN bersama dengan badan kemanusiaan ASEAN (AHA Centre). "Indonesia berkomitmen untuk mengawal terus tindak lanjut dari komitmen tersebut agar krisis politik di Myanmar dapat segera diatasi," ungkapnya.

Sebagian besar poin yang ditawarkan Indonesia tersebut disetujui menjadi konsensus pertemuan, akhir pekan lalu. Satu yang terbilang krusial namun tak diakomodasi adalah permintaan Jokowi agar para tahanan politik sejak kudeta militer bergulir dibebaskan.

Hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat Myanmar. "Pernyataan (ASEAN) tidak mencerminkan keinginan warga (Myanmar) mana pun. Terutama, untuk membebaskan narapidana dan tahanan untuk bertanggung jawab atas nyawa yang meninggal untuk menghormati hasil pemilihan dan memulihkan pemerintahan sipil yang demokratis," tulis Nang Thit Lwin dalam komentarnya di media domestik Myanmar tentang kesepakatan ASEAN.

Sejumlah aktivis juga mengecam anjuran agar "kedua belah pihak" menahan diri. "Gampang saja ASEAN dan PBB bilang jangan bertempur dan bernegosiasi untuk menyelesaikan masalah. Tapi, itu tak mencerminkan keadaan di lapangan," kata Khin Sandar dari Komite Kolaborasi Pembangkangan Umum yang menjanjikan akan melanjutkan unjuk rasa.

Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar, Tom Andrews, mengatakan, masih harus dilihat seberapa efektif keterlibatan blok ASEAN menyelesaikan krisis Myanmar nantinya. "Hasil KTT ASEAN akan terlihat di Myanmar, bukan (dalam) dokumen,” cicit Andrews pada Ahad.

"Apakah pembunuhan akan berhenti? Akankah teror lingkungan berakhir? Akankah ribuan orang yang diculik dibebaskan? Akankah impunitas tetap ada?" ia melanjutkan.

Andrews menambahkan bahwa dia sangat ingin bekerja dengan utusan khusus ASEAN. Sejak awal kudeta, junta telah membenarkan perebutan kekuasaannya sebagai alat untuk melindungi demokrasi dengan tuduhan kecurangan dalam pemilihan November yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi secara telak.

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong selepas pertemuan menyatakan bahwa Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan, tidak akan menentang kunjungan delegasi dari ASEAN untuk membantu menyelesaikan krisis politik di Myanmar.

"Dia (Min Aung Hlain) mengatakan, dia mendengar kami, dia akan mengambil poin-poin yang dia anggap berguna," ujar Lee. Menurutnya, junta juga berjanji tidak menentang peran konstruktif ASEAN, bantuan kemanusiaan, dan upaya terpadu dengan ASEAN melalui cara yang konstruktif.

Lee mengatakan, pemimpin ASEAN akan berkumpul lagi dan membentuk delegasi untuk mengunjungi Myanmar. Selain itu, ASEAN mulai mengoordinasikan upaya bantuan kemanusiaan untuk negara tersebut. "Jalannya masih panjang. Mengatakan Anda akan menghentikan kekerasan dan membebaskan tahanan politik adalah satu hal; sedangkan melakukannya adalah hal lain lagi," katanya.

Ia menambahkan, untuk melakukan diskusi inklusif guna mencapai resolusi politik merupakan hal yang lebih sulit. “Tapi, setidaknya ada beberapa langkah ke depan yang bisa kita ambil," ujar PM Lee melanjutkan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat