BOGOR — Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menonaktifkan operasional Rumah Sakit Lapangan pada Senin (19/4). Penghentian rumah sakit ini setelah beroperasi selama tiga bulan.

Meski sudah dinonaktifkan, ternyata ada beberapa alat kesehatan yang pembeliannya belum terbayar. "Masih ada beberapa kewajiban yang akan diselesaikan secara bertahap," kata Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, usai acara penutupan RS Lapangan, Senin.

Untuk itu, sambung Bima Arya, akan dilakukan review oleh inspektorat terkait pembelian alat kesehatan di RS Lapangan Kota Bogor. Di samping itu, dia menegaskan, dihentikannya operasional dari rumah sakit darurat ini karena sudah tidak ada kebutuhan mendesak untuk tempat tidur isolasi pasien Covid-19.

Tak hanya itu, kontrak dari rumah sakit darurat ini juga diketahui hanya tiga bulan beroperasi sejak Januari hingga April. Saat ini juga Pemkot Bogor terus berkoordinasi dengan BNPB yang akan melakukan evaluasi dan asesmen secara administratif.

“Kalau tidak ada kebutuhan maka tidak akan dilanjutkan, tetapi kita harus mengantisipasi jangan sampai ada gelombang kedua atau lonjakan lagi," kata Bima.

Terpisah, Humas dan Sekretariat RS lapangan Kota Bogor, Armein Sjuhary Rowi, mengatakan, dari dana Rp 16 miliar yang diberikan BNPB, untuk pengadaan alat kesehatan RS Lapangan memakan anggaran sebesar Rp 3 miliar.

"Dari Rp 16 miliar itu dibagi sesuai dengan kebutuhan. Kalau untuk alkes memang kita kebutuhan, seperti bed, infus, alkes medis, seperti stetoskop, oksigen, dan sebagainya itu kita udah perhitungan. Untuk alat kesehatan sendiri 18 sampai 19 persen dari Rp 16 miliar sekitar kurang lebih Rp 3 miliar," kata Armein.

Dari total Rp 3 miliar tersebut, dia memerinci, dana tersebut terbagi dari Rp 45 juta untuk pengadaan radiologi mobile, Rp 700 juta untuk pengadaan farmasi, dan sisanya alat kesehatan penunjang operasional. Selain itu, ada juga bed 2 crank untuk pasien, tiang infus, troli emergency, tabung oksigen, X-ray mobile, EKG, alat rekam jantung, alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur suhu, oxymetry, dan peralatan lain yang menunjang untuk memantau kondisi pernapasan pasien.

Dari total Rp 16 miliar anggaran yang digelontorkan BNPB untuk Kota Bogor, Armein menerangkan, anggaran terbesar digunakan untuk insentif tenaga kesehatan (nakes). "Paling besar pemberian insentif bagi sumber daya manusia, kedua untuk alkes, ketiga APD dan keempat makan minum untuk pasien," kata dia.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Sakit Lapangan Kota Bogor, Ari Priyoni, juga ikut angkat suara mengenai belum dibayarnya alat kesehatan di rumah sakit darurat tersebut. Ari mengatakan, seluruh alat kesehatan yang ada di RS Lapangan Kota Bogor belum dibayarkan ke pihak penyedia barang.

Keterlambatan pencairan dana ini tidak ada kaitannya dengan proses pengadaan alat kesehatan di Kota Bogor. Kejadian ini pun tidak hanya terjadi di Kota Bogor, tapi juga termasuk pada beberapa RS Lapangan yang berada di bawah BNPB, anggarannya juga tersendat.

"Mekanismenya dengan pengadaan barang dan jasa khusus pengadaan Covid-19, Perlem LKPP No. 3 Tahun 2020. Untuk pengadaan juga kita menggunakan e-katalog. Ini belum dibayar, bukan tidak dibayar. Semua sedang dalam proses," kata Ari.

Meski belum dibayarkan, Ari mengaku, tidak ada tenggat waktu pembayaran dari penyedia barang. Sebab, menurut keterangan pihak penyedia barang yang diterimanya, mereka sudah mengetahui akan ada keterlambatan pembayaran.

"Sampai sejauh ini dari penyedia belum melakukan hal tersebut (tenggat waktu), sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu," ujar dia.

Belum bisa dihibahkan

Meski sudah resmi berhenti beroperasi, Kepala RS Lapangan Kota Bogor, Yeti Hariyati, mengatakan, alat kesehatan yang ada di Rumah Sakit Lapangan Kota Bogor belum bisa dihibahkan ke puskesmas ataupun Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor. Sebab, alat kesehatan yang berada di sana menjadi aset BPBD Kota Bogor.

"Sebenarnya namanya barang stand by menjadi aset tuh paling enggak satu tahun. Menurut Bapak Ari dari PPK-nya. Kalau sudah setahun baru bisa untuk dihibahkan apakah ke Dinkes atau ke tempat yang memerlukan dari ketersediaan persiapan Covid ini," kata Yeti.

Tak hanya alat kesehatan, para tenaga kesehatan (nakes) yang saat ini sudah tidak ditugaskan kembali pun diminta untuk tetap bersiap. Karena dikhawatirkan ada gelombang kedua setelah Ramadhan.

Meskipun, kata Yeti, saat ini sudah ada beberapa nakes yang sudah direkrut ke rumah sakit lain. Namun, dia akan memanggil lagi nakes yang ingin kembali ke RS Lapangan Kota Bogor. "Yang direkrut 128 orang. Ada yang mungkin kalau masih menunggu bisa bekerja lagi di sini," kata Yeti.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat