TEL AVIV – Israel, Rabu (7/4) menyetujui rencana pembangunan permukiman baru di wilayah pendudukan Israel di Yerusalem Timur. Ini akan menjadi permukiman Yahudi pertama yang dibangun Israel pada era kepemimpinan Presiden Joe Biden di Amerika Serikat (AS).

Sebanyak 540 unit rumah akan dibangun di kawasan Bei Safafa dan Sharafat, di Yerusalem Timur. Laporan Haaretz menyebutkan, pembangunan ini adalah kelanjutan dari pembangunan sebelumnya yaitu Har Homa dan Givat Hamatos yang berada di bagian selatan Yerusalem Timur.  

“Saya senang dan bangga untuk menempatkan satu lagi batu Zion dalam rangka membangun Yerusalem,” ujar Moshe Leon, kepala pemerintahan daerah Yerusalem, dikutip Middle East Eye, Rabu.

Israel menduduki Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza  dalam perang 1967. Wilayah yang akan dibangun permukiman baru Israel kali ini, Beit Safafa dan Sharafat, berada di utara Kota Bethlehem, Yerusalem Timur. Kini wilayah tersebut adalah rumah bagi 25 ribu warga Palestina.

Semasa pemerintahan Donald Trump, AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017. Trump kemudian mengumumkan pemerintahannya tidak lagi menilai permukiman Israel di wilayah pendudukan sebagai pelanggaran hukum internasional. Kebijakan Trump ini berbeda dari kebijakan yang dipegang AS yang berlaku selama beberapa dekade.  

Pembangunan permukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina adalah illegal berdasarkan hukum internasional. Palestina berharap, negara berdiri dengan wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.  

Pembangunan tersebut pernah dikritik AS semasa mantan presiden Barack Obama dan wakilnya, Joe Biden. Pembangunan permukiman Israel di Ramat Shlomo pada 2010 telah menyebabkan gesekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Obama dan Biden. Bagi AS saat itu, permukiman Israel di wilayah Palestina dinilai menggerus prospek solusi dua negara.

Kini Biden telah berjanji akan mengembalikan sikap AS yaitu menentang permukiman Israel di wilayah pendudukan.

Bantuan AS

AS memulihkan bantuan finansial untuk Palestina. Washington mengumumkan akan mengucurkan 235 juta dolar AS. Sebanyak 150 juta dolar AS di antaranya bakal dialokasikan kepada Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan, negaranya bakal memulai kembali bantuan ekonomi, pembangunan, dan kemanusiaan untuk rakyat Palestina. Blinken mengungkapkan AS juga akan melanjutkan program bantuan keamanan penting.

"Semua bantuan akan diberikan sesuai dengan hukum AS. Bantuan ekonomi termasuk dukungan untuk pemulihan usaha kecil dan menengah dari efek Covid-19; dukungan untuk rumah tangga yang membutuhkan untuk mengakses kebutuhan dasar manusia, seperti sebagai makanan dan air bersih; dan bantuan untuk masyarakat sipil Palestina," kata Blinken, dikutip laman kantor berita Palestina, WAFA, Rabu (7/4).

Blinken mengungkapkan, sebagian dari pendanaan ini akan mendukung Jaringan Rumah Sakit Yerusalem Timur. Sebab mereka terus memberikan perawatan yang diperlukan bagi warga Palestina. "Dana ini merupakan tambahan dari 15 juta dolar AS dalam bantuan kemanusiaan untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan kerawanan pangan yang diumumkan AS pada Maret," ujarnya.

Keputusan AS ini ditentang Israel. "Dalam percakapan dengan Departemen Luar Negeri AS, saya menyatakan penyesalan dan penentangan saya terhadap keputusan untuk melanjutkan bantuan kepada UNRWA tanpa menerapkan reformasi yang diperlukan untuk menghentikan hasutannya dan konten anti-Semit yang diajarkan di sekolah-sekolahnya," kata Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan pada Rabu (7/4), dikutip laman Times of Israel. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat