MANILA -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte berkomitmen untuk memilih secara damai menyelesaikan perselisihan diplomatik dengan Cina atas sengketa wilayah di Laut Cina Selatan (LCS). Ini merupakan tanggapan yang terukur setelah berhari-hari kritik keras dilontarkan para menteri dan jenderalnya.

"Kami akan terus menyelesaikan masalah pada Julian Felipe melalui saluran diplomatik dan melalui cara-cara damai," kata pernyataan dari Duterte yang dibacakan oleh juru bicaranya Harry Roque, Selasa (6/4).

Pernyataan Duterte mengacu pada Whitsun Reef di Laut Cina Selatan, yang dikenal sebagai Julian Felipe Reef oleh Filipina. Whitsun Reef adalah bagian dari Kepulauan Spratly yaitu rangkaian pulau, pulau kecil, dan atol yang kaya sumber daya.

Pernyataan lunak ini dilontarkan sehari setelah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Filipina menyatakan akan memprotes Cina setiap hari. Protes itu akan dilakukan jika Cina menolak menarik kapal-kapal Cina di wilayah yang diklaim sebagai hak kedaulatan Filipina.

Peta klaim Laut Cina Selatan - (Wikipedia)

SHARE    

Whitsun Reef

Kapal yang diyakini diawaki personel milisi maritim Cina, terlihat di Whitsun Reef, Laut China Selatan pada 27 Maret 2021. Cina membantah bahwa kapal-kapal itu membawa personel milisi maritim. Menurut diplomat Cina, kapal-kapal tersebut berlindung dari gelombang laut ganas. 

Kemudian pada 30 Maret, militer Filipina menemukan bangunan tak dikenal yang dipasang di terumbu karang dan pulau yang diklaim milik Filipina di Laut Cina Selatan. Dalam patroli maritim, Filipina telah melacak armada kapal penangkap ikan Cina di sekitar wilayah tersebut. 

Ketua Gabungan Panglima Angkatan Bersenjata Filipina Letjen Cirilito Sobejana mengatakan, the Laws of the Sea memberikan Filipina hak yang tak terbantahkan dan eksklusif atas wilayah tersebut. "Bangunan (yang ada di wilayah Whitsun Reef) adalah ilegal," ujar Sobejana. 

Wilayah Laut Cina Selatan diklaim oleh Brunei, Cina, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam. Namun, Cina mengeklaim sebagian besar wilayah itu berdasarkan batas "sembilan garis putus-putus".

Klaim Cina  ini ditolak putusan pengadilan PBB tahun 2016. Namun, Beijing telah menolak untuk mengakui keputusan Pengadilan Arbitrase Permanen yang berbasis di Den Haag, yang disebutnya "palsu". 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat