JAKARTA -- Kepala Korlantas Polri Irjen Istiono mengatakan, pihaknya telah menyiapkan 333 titik penyekatan terhadap masyarakat yang nekat melakukan mudik Lebaran 2021. Ratusan titik tersebut tersebar di seluruh wilaya Indonesia.

“Untuk itu (kebijakan) dilarang mudik harus kita persiapkan. Korlantas Polri telah menyiapkan 333 titik penyekatan di jalur arteri maupun jalur tol. Baik menuju Jawa maupun menuju luar Jawa," kata dia saat menggelar rapat persiapan pengamanan larang mudik Lebaran 2021 bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Jumat (2/4).

Dalam rapat yang digelar di gedung NTMC Polri, Jakarta itu, Istiono mengatakan, koordinasi dilakukan untuk menyamakan persepsi. Sehingga larangan mudik Lebaran 2021 bisa dilakukan dengan baik.

“Data menunjukkan bahwa setiap libur panjang itu terjadi peningkatan penularan Covid-19 yang cukup signifikan. Tidak ada kata lain adalah kita harus antisipasi semuanya,” jelasnya.

Istiono menjelaskan, 333 titik ini terutama dari Jakarta menuju Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kemudian yang diantisipasi jalur tol dan di jalur arteri baik jalur pantura, jalur tengah, jalur selatan hingga Jawa Tengah telah tetapkan titik penyekatan. "Nanti akan ada aturan khusus yang kita siapkan di lapangan," terang Istiono.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya juga telah memerintahkan para dirjen untuk berkoordinasi dengan Korlantas Polri dan Gugus Tugas Covid-19 membahas teknis pengamanan larangan mudik Lebaran 2021. Ia ingin penanganan larangan mudik tetap humanis, tapi tegas.

“Oleh karenanya saya menugaskan Dirjen Hubdar dan Dirjen lain untuk koordinasi dengan Kakorlantas dan gugus tugas, insya Allah apa yang dilakukan itu tetap tegas tetapi humanis,” kata Budi. Ia meminta agar koordinasi ini tidak hanya di tingkat pusat, tapi juga di tingkat daerah.

Pemerintah secara resmi melarang masyarakat melakukan mudik Lebaran pada 6-17 Mei 2021. Namun, aturan teknisnya masih disusun sampai saat ini. Budi menyebut teknis soal pengamanan larangan mudik 2021 akan diumumkan pada konferensi pers Senin (5/4/) mendatang.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebutkan, pelarangan mudik diambil untuk mencegah dampak jangka panjang berkaitan dengan pandemi. Berdasarkan pengalaman sepanjang 2020 lalu, sejumlah momen libur panjang terbukti membuat lonjakan kasus Covid-19. Kondisinya mulai membaik sejak awal tahun setelah pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro.

Wiku mengatakan, pemerintah tidak ingin dibebaskannya mudik akan membalikkan lagi tren kanaikan kasus yang telah menurun sejak Februari. "Pada beberapa sesi konpers, satgas juga sampaikan data yang menjelaskan implikasi langsung dari mudik saat libur panjang dengan kenaikan kasus. Setelah satu tahun hadapi Covid sudah saatnya kita ambil keputusan berdasarkan pembelajaran selama setahun terakhir," kata Wiku dalam keterangan pers, Kamis (1/4).

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah menyiapkan upaya pencegahan bagi masyarakat yang tetap nekad mudik lebaran. Pemerintah juga mengantisipasi jika masyarakat mengakali kebijakan dengan bepergian sebelum 6 Mei.

"Memang larangannya itu kan dari tanggal (6-17 Mei), tapi kita mempersiapkan sebelum itu, mereka yang mendahului sebelum tanggal itu sudah disiapkan penangkalan-penangkalannya," kata Ma'ruf, Selasa (30/3).

Wapres juga mengungkap kebijakan larangan mudik tahun ini diumumkan lebih awal sebelum Ramadhan. Hal itu karena pemerintah tidak ingin pengumuman larangan mudik terlambat seperti lebaran tahun lalu, yang membuat sejumlah masyarakat tetap mudik.

"Pengalaman tahun yang lalu, walaupun sudah dilarang tapi karena terlambat larangannya, maka yang mudik itu besar," kata Ma'ruf.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat