Internasional
Retno: Cina Dukung ASEAN Mediasi Myanmar
Sekurangnya 43 anak menjadi korban junta militer Myanmar.
JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melawat ke Cina dan bertemu Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi, Jumat (2/4). Menurut Retno, Wang mendukung Indonesia menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN untuk membahas persoalan Myanmar.
"Kami bahas soal situasi geopolitik saat ini. Cina mendukung inisiatif Presiden RI untuk menggelar KTT ASEAN untuk membahas hal ini. Kami khawatir dengan perkembangan situasi dan tidak mau melihat rakyat Myanmar semakin menderita," ujar Retno dalam konferensi pers, Jumat (2/4).
Ia mengacu pada dorongan Presiden Joko Widodo beberapa lalu agar ASEAN menyikapi konflik di Myanmar. Retno menjelaskan kondisi Myamnar tidak bisa dibiarkan begitu lama. Sudah banyak warga yang menjadi korban dari rezim yang tirani tersebut. Wang, kata Retno, juga punya pandangan yang sama terkait hal tersebut.
Retno juga menjelaskan Cina pun mendukung perlunya dialog antara negara untuk menyelesaikan persoalan di Myamnar. Selama ini, kata Retno, Cina juga sudah mendorong ASEAN untuk menyelesaikan persoalan di Myanmar.
Retno juga menjelaskan kerja sama di Indo Pasifik juga sangat diperlukan untuk bisa menahan adanya konflik antarnegara. Ia menilai, dengan kerja sama yang konsisten maka bisa menciptakan kawasan Indo Pasifk yang lebih baik ke depan.
"Kami tekankan bahwa konstelasi politik itu tidak akan membawa kemajuan bagi negara manapun. Perlu adanya kerja sama yang baik antarnegara agar bisa menciptakan kawasan yang lebih baik di tengah situasi dunia yang tidak menentu," ujar Retno.
Sementara itu media milik Pemerintah Cina, People’s Daily, juga melaporkan dukungan Wang pada penyelesaian konflik Myanmar dengan cara ASEAN. Ini diungkap Wang dalam konferensi pers usai bertemu Menteri Luar Negeri Malaysia Hishammuddin Hussein di Kota Nanping, Provinsi Fujian, Cina.
People’s Daily menyebutkan, Cina dan Malaysia sepakat masyarakat internasional harus menegakan norma dasar non-intervensi urusan internal dan menciptakan lingkungan yang baik untuk rekonsiliasi politik di Myanmar.
Wang mengatakan ia berharap pihak-pihak terkait di Myanmar terus mengutamakan kepentingan negara dan bangsa. Ia juga berharap mereka segera menggelar dialog dan konsultasi, memulihkan perpecahan melalui kerangka hukum dan konstitusi, serta mendorong proses tranformasi demokrasi.
Wang juga meminta semua pihak yang relevan untuk menahan diri.
Korban anak-anak
Organisasi perlindungan anak Save the Children melaporkan sejak kudeta 1 Februari 2021 lalu angkatan bersenjata Myanmar sudah membunuh 43 anak. Organisasi itu mengatakan korban tewas paling muda berusia 6 tahun.
Saat berita ini ditulis, lembaga advokasi Association for Political Prisoners (AAPP) menunjukkan jumlah total korban yang tewas di tangan junta militer Myanmar mencapai 543 orang. Militer menuding, orang-orang yang tewas itu menyulut kekerasan.
Sementara itu pemimpin sipil Aung San Suu Kyi menghadapi dakwaan baru dengan tuduhan melanggar undang-undang kerahasiaan negara. Pekan lalu Suu Kyi dan empat orang terdekatnya didakwa dengan pasal yang membuat mereka dapat dihukum 14 tahun penjara.
Sebelumnya, Suu Kyi didakwa memiliki walkie-talkie ilegal dan melanggar peraturan pembatasan sosial Covid-19 selama kampanye tahun lalu. Kini Suu Kyi dituduh mempublikasikan informasi yang mungkin dapat “memicu ketakutan atau peringatan”.
Militer Myanmar melakukan kudeta pada 1 Februari dengan alasan telah terjadi kecurangan dalam pemilihan umum pada 8 November lalu. Pemilu itu dimenangkan partai Suu Kyi, National League for Democracy (NLD).
Militer menahan Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint, dan sejumlah petinggi lain. Sejak saat itu, muncul aksi massa menentang kudeta militer.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.