SEMARANG -- Pemerintah pusat sejauh ini belum memutuskan mekanisme mudik Lebaran 2021 di tengah pandemi yang mesih mendera. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyatakan tetap menginginkan ada pembatasan dan protokol yang ketat.

Ganjar Pranowo menegaskan, sehubungan waktu yang kian dekat, persoalan mudik Lebaran harus benar-benar dipertimbangkan. “Berkaitan dengan orang boleh mudik, semua harus diperhatikan,” jelasnya.

Misalnya, jelas gubernur, terkait dengan transportasi harus ditata.  Berikutnya terkait persyaratan-persyaratan prosedur protokol kesehatan harus benar-benar ketat dan lainnya yang berkaitan dengan prosedur pencegahan.

Mereka yang mau mudik menggunakan angkutan umum juga wajib melakukan rapid test antigen, seperti halnya ketentuan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang mewajibkan penumpang kereta api dan pesawat harus melalui pemindaian menggunakan GeNose C-19.

Jika prosedur itu tak bisa disiapkan, Ganjar menilai sebaiknya mudik dilarang. “Kalau itu tidak dilakukan menurut saya tidak boleh dan masyarakat yang akan mudik juga betul- betul harus mempersiapkan itu dengan baik,” tegasnya.

Terkait dengan sarana prasarana transportasi umum, Ganjar menginginkan Pemerintah bisa mulai menyiapkannya lebih awal. “Artinya, mereka yang akan mudik mesti dilakukan testing sejak awal dan harus benar-benar ketat sebagai langkah untuk meminimalkan risiko,” katanya.

Tak hanya itu, gubernur juga meminta pemerintah menjaga seluruh pintu-pintu masuk ke daerah untuk mengantisipasi pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi. Hal ini penting untuk melakukan penyaringan para pemudik dengan kendaraan pribadi.

Pengecekan dengan alat uji Genose bisa menjadi alternatif yang praktis karena bisa mendeteksi dalam waktu singkat. Pemerintah juga harus menyiapkan langkah yang perlu dilakukan jika ada pemudik yang tidak lolos skrining tersebut.

Kalau itu bisa dilakukan, maka potensi melakukan mudik secara ketat dan terbatas itu bisa berjalan dilakukan. “Kalau tidak, ya tentu kita tidak boleh mengambil risiko yang lebih besar,” ujar Ganjar. 

Jawa Tengah merupakan tujuan utama pemudik dari Jabodetabek. Bahkan dengan pembatasan tahun lalu, sebanyak 665 ribu pemudik berhasil tiba di kampung halaman masing-masing. 

Sedangkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan setuju tak ada pelarangan mudik dengan syarat tertentu. "Pada dasarnya sekarang apa pun boleh tinggal terapkan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan)," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (17/3). 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) menyampaikan sambutan saat pelantikan dan pengukuhan DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Jawa Barat 2020-2025, di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (17/3). - (Edi Yusuf/Republika)

SHARE    

Emil mengatakan, tahun ini telah tersedia teknologi antigen untuk memeriksa Covid-19 yang berlimpah dan bisa digunakan memeriksa pemudik. Selain itu, ada juga vaksinasi yang telah dijalani jutaan warga. "Maka saya mendukung silaturahim ini, asal pas ketemu di kampung dan perjalanan hindari potensi (penularan Covid-19) dengan 3M," kata dia.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya memahami keputusan pemerintah yang belum melarang mudik libur Idul Fitri 2021. “Alhamdullilah, karena sudah turun (angka penularan), kemudian sudah vaksin, kemudian tahun lalu saudara kita tidak bisa mudik, libur 3-4 kali juga tidak diperkenankan mudik, ke luar kota, maka pemerintah mengambil kebijakan di tahun ini diberikan keleluasan," kata Ariza di Balai Kota Jakarta, Rabu (17/3). 

Ariza menuturkan, jika masyarakat tetap hendak melakukan mudik, maka harus memperhatikan prosedur protokol kesehatan secara ketat.  Diantaranya melaksanakan tes PCR maupun tes antigen sebelum melakukan perjalanan ke luar kota. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, tengah. - (GALIH PRADIPTA/ANTARA FOTO)

SHARE    

“Jangan sampai mudik tahun lalu kita bisa mencegah, orang tua kita, kakek-nenek kita selamat. Jangan sampai kali ini, karena kangen mudik, kemudian datang ke kampung, kita membawa virus ke kampung, sehingga orang tua, kakek-nenek kita jadi terpapar virus, jangan sampai seperti itu," ujarnya. "Jadi, sekalipun pemerintah memberikan keleluasaan, tetapi tolong tetap diperhatikan protokol kesehatan dan dipastikan kalau bisa di Jakarta, tetap di Jakarta," kata Ariza menambahkan. 

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, pada prinsipnya Kemenhub tidak melarang mudik, namun keputusannya berada di tangan Satgas Covid-19. Budi memastikan, mekanisme mudik tahun ini akan dikoordinasikan bersama dengan pengetatan.

"Saya tegaskan, boleh tidaknya mudik, bukan kewenangan Kemenhub tapi kami berdiskusi dengan kementerian dan lembaga terkait karena Satgas Covid-19 juga akan memberikan arahan," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Selasa (16/3).

Jika mudik pada tahun ini diperbolehkan, Budi memprediksi akan terjadi lonjakan pelaku perjalanan. Terlebih, dengan adanya program vaksinasi membuat banyak masyarakat untuk bepergian. Belum lagi dengan adanya relaksasi PPnBM nol persen yang  menurutnya akan membuat kepemilikan kendaraan pribadi bertambah. 

Selain itu, Budi menuturkan dengan penggunaan GeNose juga akan membuat masyarakat lebih percaya diri melakukan perjalanan karena biaya pemeriksaan yang murah. "Oleh karenanya kita melakukan upaya penekanan dengan menerapkan protokol kesehatan," ujar Budi.

Sementara, Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin meminta Budi Karya Sumadi melakukan kajian dan evaluasi terkait kebijakan tak melarang masyarakat untuk melaksanakan mudik lebaran pada tahun 2021 di tengah situasi pandemi varian baru covid 19. 

"Saya harap masyarakat dapat menahan diri untuk melakukan mudik ke kampung halaman pada saat Hari Raya Idul Fitri 2021, agar penyebaran covid 19 dapat dicegah dalam lingkungan keluarga dan kampung halaman" Kata Azis dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/3).

Menurutnya tradisi saling memaafkan masih bisa dilakukan masyarakat dari jauh melalui sambungan video telepon sebagaimana yang biasa dilakukan para pekerja saat bekerja dari rumah. Ia berharap agar masyarakat memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini. "Silaturahim dan Silaturahmi saat ini semakin mudah dengan kemajuan teknologi, bisa pakai smartphone, jadi masih dapat bertatap muka" ujarnya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat