JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan kepastian diperbolehkannya mudik Idul Fitri 2021 masih perlu dikoordinasikan terlebih dahulu. Budi menuturkan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan hal tersebut pada masa pandemi Covid-19.

"Saya tegaskan, boleh tidaknya mudik, bukan kewenangan Kemenhub tapi kami berdiskusi dengan kementerian dan lembaga terkait karena Satgas Covid-19 juga akan memberikan arahan," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Selasa (16/3).

Dia menuturkan, pada prinsipnya Kemenhub tidak melarang namun keputusannya berada  di tangan Satgas Covid-19. Budi memastikan, mekanisme mudik tahun ini akan dikoordinasikan bersama dengan pengetatan.

Jika mudik pada tahun ini diperbolehkan, Budi memprediksi akan terjadi lonjakan orang-orang yang pulang kampung. Terlebih, dengan adanya program vaksinasi membuat banyak masyarakat untuk bepergian.

Pengunjung berjalan di Terminal 1 A, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (17/2/2021). PT Angkasa Pura II (Persero) siap mengoperasikan kembali Terminal 1 dengan protokol kesehatan yang ketat untuk angkutan Lebaran tahun 2021, jika pemerintah mengizinkan arus mudik dengan pesawat udara di masa pandemi Covid-19. - (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

SHARE    

Belum lagi dengan adanya relaksasi PPnBM nol persen, menurutnya akan membuat kepemilikan kendaraan pribadi bertambah. Selain itu, Budi menuturkan dengan penggunaan Genose juga akan membuat masyarakat lebih percaya diri melakukan perjalanan karena biaya pemeriksaan yang murah. "Oleh karenanya kita melakukan upaya penekanan dengan menerapkan protokol kesehatan," ujar Budi. 

PP Muhammadiyah sebelumnya telah menetapkan bahwa 1 Ramadhan jatuh pada Selasa, 13 April 2021. Sementara Lebaran diperkirakan jatuh pada 12 atau 13 Mei. Atinya, musim mudik awal Ramadhan kurang dari sebulan lagi.

Libur panjang di Tanah Air yang disertai maraknya perjalanan masyarakat sudah terbukti membuat lonjakan kasus sejak pandemi melanda. Selepas libur Idul Fitri pada Mei tahun lalu, terjadi lonjakan sebesar 69 hingga 93 persen kasus terkonfirmasi.

Sedangkan selepas libur panjang Hari Kemerdekaan, tercatat lonjakan 58 sampai 188 persen pada September 2020. Lalu selepas liburan Maulid Nabi Muhammad SAW pada akhir Oktober 2020, tercatat lonjakan sebesar 17 hingga 22 persen.

Sementara libur panjang akhir tahun 2020 memicu lonjakan 45 hingga 50 persen kasus terkonfirmasi pada Januari 2021. Momentum kenaikan pada awal tahun itu sempat bertahan hingga akhir Januari dengan rekor kasus harian mencapai 14.500 kasus pada 30 Januari. 

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito juga mengungkapkan, sampai saat ini kebijakan mudik Lebaran 2021 masih dibahas di level kementerian dan lembaga yang berkaitan. Kendati kebijakan mudik belum diputuskan, Wiku meminta masyarakat tetap menyadari bahwa pandemi belum usai dan perjalanan jauh berpotensi meningkatkan penularan. 

"Prinsipnya, dilarang atau tidaknya mudik saya mengharapkan sikap bijak dari masyarakat untuk dapat mengambil keputusan yang terbaik khususnya melakukan perjalanan jauh yang berpotensi meningkatkan penularan," kata Wiku dalam keterangan pers, Selasa (16/3). 

Sebelumnya, Komandan Lapangan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet Letkol Laut M Arifin mengatakan bahwa dinamika keterisian di rumah sakit tersebut memang terkait dengan mobilitas warga. Ia menyontohkan BOR usai libur panjang natal dan tahun baru beberwpa waktu lalu sempat menyentuh angka hampir 90 persen.

Penuhnya pasien di RSD Wisma Atlet waktu itu membuat pihaknya menyiapkan tower 8 dan 9 Wisma Pademangan, Jakarta Utara, untuk menerima pasien tanpa gejala dan gejala ringan. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah pasien tercatat terus turun.

Kini, dia melanjutkan, tower 8 dan 9 kembali diperuntukkan bagi repatriasi warga negara Indoneasia (WNI) dan warga negara asing (WNA). Sedangkan, pasien yang terkonfirmasi positif, baik yang bergejala ringan maupun tanpa gejala bisa masuk di RSD Covid-19 Wisma Atlet yang ada di Kemayoran di tower 4,5, 6, dan 7. Keterisian tempat tidur (BOR) di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet saat ini tinggal 47,58 persen hingga Senin (15/3) sore.

Warga mengendarai sepeda motor melintasi ruas jalan Tol Serang-Rangkasbitung di Kabupaten Serang, Banten, Senin (22/2/2021). Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mencatat progres pembangunan jalan Tol Seksi 1 Serang-Rangkasbitung sepanjang 26,50 km telah mencapai 88,34 persen dan siap dioperasikan untuk mendukung arus mudik Lebaran 2021. - (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas)

SHARE    

"Dua pekan terakhir memang terjadi penurunan yang lumayan drastis. Dimulai dari libur natal dan tahun baru yang sempat membuat keterisian pasien hampir 90 persen kemudian Februari hingga hari ini terhitung tanggal 15 Maret 2021, BOR terhitung 47,58 persen," ujar Arifin.

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo juga menyebut bahwa sempat tingginya angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia disebabkan libur panjang. Saat libur panjang, terjadi kasus aktif cukup tinggi yang menyebabkan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit mencapai hampir 100 persen di sejumlah provinsi yang ada di Pulau Jawa dan Bali pada Desember-Januari lalu.

"Ketika terjadi kasus aktif tinggi pada Januari dan Februari kemudian kita memperhatikan angka BOR rumah sakit yang mencapai hampir 100 persen di sejumlah provinsi yang ada di Pulau Jawa dan Bali maka angka kematian dokter meningkat," ujarnya.   

Selain vaksinasi, adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro juga berdampak signifikan terhadap turunnya angka kematian dokter dan tenaga kesehatan. Doni menilai banyaknya kasus aktif yang terjadi selama libur panjang, menjadi pembelajaran pemerintah untuk melakukan pembatasan. 

"Dengan strategi yang terakhir yaitu melarang para pegawai pemerintah yaitu ASN, BUMN dan juga TNI untuk tidak bepergian ke luar kota, ini ternyata sangat efektif," tutur Doni.

Ia meminta agar kamar dagang dan industri (Kadin) Indonesia bersama Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) mengimbau karyawan swasta untuk tidak juga melakukan bepergian ke luar kota. Cara tersebut dinilai efektif dalam menekan angka penularan covid-19.  "Ke depan strategi ini harus jadi pelajaran kita semua untuk bisa menekan kasus covid, maka yang kita lakukan adalah pembatasan," ucapnya.

Harus belajar

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zubairi Djoerban mengakui, kasus positif Covid-19 harian di Indonesia sekarang pelan-pelan turun. Jika kasus harian pada 30 Januari 2021 pernah menyentuh 14 ribuan dan beberapa hari ini di bawah 6.000. 

"Jadi, memang betul kasus harian turun, tetapi pertanyaannya, apakah boleh mudik? Menurut saya sih tidak disarankan untuk mudik," ujarnya saat dihubungi Republika, Selasa (16/3). Ia meminta masyarakat jangan mudik karena berkerumun bisa kembali meningkatkan kasus Covid-19. 

Ia mencontohkan, ruang ICU di Paris, Prancis; dan Athena, Yunani; serta Italia hampir penuh karena kasus Covid-19 kembali naik. Oleh karena itu, ia mengimbau pemerintah supaya belajar dari negara lain, yang kasusnya meningkat. 

Tak hanya luar negeri, dia menambahkan, kasus Covid-19 di Indonesia juga naik usai libur panjang. Apalagi, dia melanjutkan, Presiden Joko Widodo sudah meminta implementasi kebijakan harus yang baik dan benar. "Sedangkan sekarang kebijakannya belum baik dan benar, harus ada penegakan hukum law enforcement dan pendisiplinan," katanya.

Ia menyatakan, jangankan menengok jauh perihal kebijakan mudik, saat ini saja commuter line (KRL) di Jabodetabek terisi penuh pada saat jam sibuk. "Itu dulu diperbaiki deh," ujarnya.

Ia mengiyakan, calon penumpang memang diperiksa sebelum masuk stasiun dan mereka memang wajib memakai masker wajah. Tetapi saat jam sibuk, dia melanjutkan, ketika penumpang berdekat-dekatan maka juga bisa terjadi penularan virus. 

Jadi, ia meminta pemerintah benahi dulu yang ada di depan mata karena upaya menata KRL belum maksimal. Kemudian, menurut dia, baru memikirkan mengenai larangan mudik Lebaran. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat