YANGON -- Mantan polisi Myanmar yang membelot dari pemerintah militer mengaku, 27 Februari lalu, diperintahkan membubarkan pengunjuk rasa dengan senjata mesin. Tha Peng yang terakhir berpangkat kopral tersebut menolak perintah tersebut.

"Keesokan harinya, seorang perwira kembali meminta saya untuk menembak," kata pria berusia 27 tahun itu seperti dikutip Aljazirah, Kamis (11/3).

Tha Peng mengaku ia kembali menolak perintah tersebut dan memilih mengundurkan diri dari kesatuan. Ia mengatakan, pada 1 Maret, ia meninggalkan istri dan kedua anaknya di Khampat dan berjalan selama tiga hari untuk menghindari penangkapan sebelum berhasil menyeberang ke Negara Bagian Mizoram, India.

"Saya tidak punya pilihan lain," kata Tha Peng kepada kantor berita Reuters, Selasa (9/3).

Tha Peng hanya memberikan sebagian namanya untuk menutupi identitasnya. Reuters melihat kartu identitas dan tanda pengenal polisinya. Tha Peng mengatakan, pada 27 Februari lalu, ia dan enam rekannya tidak mengikuti perintah atasan yang tidak mereka sebutkan namanya.

Reuters tidak dapat memverifikasi kisahnya secara independen. Namun, pernyataan Tha Peng serupa dengan kisah seorang mantan polisi Myanmar lainnya yang membelot ke India. Polisi Mizoram mencatat kisah tersebut dalam sebuah dokumen yang memerinci dengan detail empat orang polisi Myanmar yang menyeberang ke negara bagian itu.

Militer Myanmar tidak menjawab permintaan komentar. Militer mengatakan mereka menahan diri dalam menghadapi apa yang mereka sebut "pengunjuk rasa perusuh" yang menyerang polisi dan merusak stabilitas dan keamanan nasional.

Junta Myanmar mengambil alih kekuasaan sipil pada 1 Februari. Gerakan kudeta yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing juga menahan pemimpin terpilih sekaligus ketua Partai National League for Democracy (NLD), Aung San Suu Kyi. Kudeta ini memicu protes harian di seluruh Myanmar yang terkadang menarik ratusan ribu orang turun ke jalan.

Lebih dari 60 orang tewas dalam unjuk rasa. Assistance Association for Political Prisoners mengatakan, hampir 2.000 orang telah ditahan sejak kudeta.

Dalam tuduhan terbaru, junta militer Myanmar menuduh Suu Kyi menerima uang secara ilegal senilai 600 ribu dolar AS dan sejumlah emas saat berada di pemerintahan. Juru bicara junta militer Brigjen Zaw Min Tun mengatakan, Presiden Win Myint dan beberapa menteri kabinet juga terlibat korupsi. 

Tuduhan terhadap Suu Kyi tersebut adalah yang terkuat sejak militer melakukan kudeta. Sebelumnya, Suu Kyi juga menghadapi empat dakwaan lain. Sementara itu, Amnesty International pada Kamis (11/3) mengatakan, militer Myanmar menggunakan senjata dan taktik perang dalam menghadapi pengunjuk rasa damai. 

Konvoi tentara dan polisi dipimpin buldoser menghancurkan barikade yang dibangun pengunjuk rasa di Mandalay, Selasa (9/3/2021). - (AP/STR)

SHARE    

Kelompok hak asasi manusia tersebut mengatakan, pihaknya telah memverifikasi lebih dari 50 video dari tindakan keras tentara. Amnesty mengatakan, senjata yang digunakan termasuk senapan sniper dan senapan mesin ringan, serta senapan serbu dan senapan submesin. 

Pada Rabu, pasukan keamanan lagi-lagi menembakkan gas air mata dan peluru karet dengan dalih membubarkan pendemo. Aparat menjebak pendemo anti-junta hingga larut malam di dua distrik di Yangon.

Beberapa pendemo yang berhasil lolos blokade aparat menceritakan sejumlah penangkapan. Menurut mereka, beberapa dari pendemo yang tertangkap telah dipukuli.

Televisi pemerintah MRTV mengumumkan surat perintah penangkapan terhadap beberapa pemimpin protes pemuda yang menonjol dan menunjukkan gambar 29 pengunjuk rasa yang dicari. Para pengunjuk rasa telah menyerukan perlindungan dan tindakan internasional terhadap junta.

Pada Rabu, polisi juga menyerbu sebuah kompleks di perumahan staf kereta api Yangon dan mengepung ratusan pengunjuk rasa di distrik Okkalapa Utara, di bagian lain kota. Lebih dari 100 orang ditangkap di dua lokasi tersebut.

Foto dari 6 Maret 2021 menunjukkan polisi menangkap pengunjuk rasa di Yangon.  - (AP/STR)

SHARE    

Anak petinggi militer

Pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada dua anak Jenderal Min Aung Hlaing, Rabu (10/3) waktu setempat. Dalam pernyataan para Rabu, Departemen Keuangan AS menyatakan telah memberikan sanksi kepada dua anak dewasa sang jenderal yaitu Aung Pyae Sone dan Khin Thiri Thet Mon, serta enam perusahaan yang mereka kendalikan.

"Para pemimpin kudeta, dan anggota keluarga dewasa mereka, seharusnya tidak dapat terus mendapatkan keuntungan dari rezim karena menggunakan kekerasan dan memperketat cengkeramannya pada demokrasi," ujar Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam sebuah pernyataan, dikutip laman Aljazirah, Kamis.

"Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut terhadap mereka yang memicu kekerasan dan menekan keinginan masyarakat," ujarnya.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Rabu (10/3) juga mengecam kekerasan junta dan aparat kepolisian terhadap pengunjuk rasa damai penentang kudeta Myanmar. DK PBB meminta junta untuk menahan diri dari bertindak berdasarkan kewenangannya.

 

Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut terhadap mereka yang memicu kekerasan dan menekan keinginan masyarakat.

 

 

SHARE    

Dalam sebuah pernyataan, DK PBB mengatakan, bahwa pihaknya mengutuk keras kekerasan aparat polisi pada pengunjuk rasa termasuk wanita, pemuda, dan anak-anak. Dewan meminta militer untuk menahan diri sepenuhnya dan menekankan bahwa pihaknya mengikuti situasi dengan cermat.

Namun demikian, bahasa yang mengutuk kudeta dan mengancam kemungkinan tindakan lebih lanjut telah dihapus dari teks rancangan Inggris, karena ditentang oleh Cina, Rusia, India dan Vietnam. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, dia berharap pernyataan DK PBB akan mendorong militer untuk menyadari betapa sangat penting bahwa semua tahanan politik yang ditahan junta harus dibebaskan dan bahwa hasil pemilihan November juga harus dihormati.

Junta telah membenarkan kudeta dengan tudingan pemilihan umum November diselimuti penipuan. Hal itu tetap dijadikan pembenaran oleh junta untuk melakukan kudeta yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing meski komisi pemilihan membantah tudingan tersebut. Junta pun memberlakukan keadaan darurat dan menjanjikan pemilu baru, tapi belum mengatakan kapan.

Guterres mengakui bahwa Myanmar bukanlah demokrasi yang sempurna sebelum kudeta. "Masih sangat di bawah kendali militer dalam banyak aspek, yang membuat kudeta ini semakin sulit dipahami, terutama tuduhan kecurangan pemilu oleh mereka yang sebagian besar menguasai negara," katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat