JAKARTA — Partai Demokrat segera mengganti kader yang dipecat dari keanggotaan DPR RI. Dari tujuh nama kader yang dipecat, terdapat satu nama anggota DPR, Jhoni Allen Marbun. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan, menuturkan, pihaknya tengah memproses penggantian Jhoni Allen.

“Sedang diproses. Saya pikir harus ada surat resmi dari partai ditujukan kepada DPR. DPR mengajukan ke KPU, KPU selesai, masuk ke presiden. Presiden turut langsung dilantik,” tutur Syarief di Jakarta, Sabtu (27/2).

Ia menambahkan, proses pergantian anggota legislatif sudah memiliki aturan, yakni anggota yang menjalani pergantian antarwaktu digantikan calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara.

“KPU tinggal lihat daftar berikutnya, Demokrat tinggal lihat daftarnya. Siapa suara terbanyak kedua itulah yang berhak untuk menggantikan,” ungkapnya.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Jhoni Allen belum pernah bisa dimintai keterangan. Bahkan, sejak namanya muncul dalam pernyataan AHY beberapa waktu lalu, anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatra Utara II itu belum bisa dikonfirmasi. Padahal, Jhoni Allen sudah menjabat sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat selama tiga periode.

Terkait dengan desakan Kongres Luar Biasa (KLB), mantan menteri koperasi dan UMKM ini menegaskan, mantan kader yang menamakan diri forum pendiri Partai Demokrat perlu segera sadar diri. Menurut dia, mereka sudah tidak lagi menyandang predikat kader partai berlambang bintang mercy. Syarief menilai orang-orang tersebut hanyalah segelintir orang yang melakukan klaim.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengingatkan, hanya ada dua cara mengusulkan KLB di Partai Demokrat. Pertama, diusulkan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut dia, syarat pertama sudah gugur karena SBY sudah menegaskan tidak mendukung KLB.

Cara kedua, diusulkan sekurang-kurangnya minimal dua pertiga dari total DPD dan minimal setengah dari 514 DPC, lalu disetujui ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. "Jadi, jelas kalau tiba-tiba ada KLB, sudah jelas inkonstitusional," tuturnya.

Sementara itu, para pihak yang mengatasnamakan Forum Pendiri Partai Demokrat menilai sah upaya mencalonkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk memimpin partai. Salah satu anggota FPPD, Hengky Luntungan, mengatakan, KLB harus digelar karena sejumlah alasan. Hal paling utama, kata dia, adalah keterpilihan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Menurut Hengky, kepemimpinan AHY yang belum genap setahun tersebut memicu kisruh internal yang terjadi saat ini. “Kami sebagai pendiri Partai Demokrat melihat bahwa kekisruhan internal ini terjadi karena ketidakmampuan seorang pemimpin partai. Dalam hal ini Saudara AHY,” kata Hengky, Sabtu.

Di tempat yang sama, Ilal Farhat, yang juga mengaku juga sebagai salah satu pendiri, menyebut “penunjukan” AHY sebagai ketua umum telah membuat faksi-faksi dan perpecahan di internal partai. Kondisi tersebut dia katakan terjadi karena keputusan politik SBY yang memaksakan kehendak agar Partai Demokrat menjadi kelompok politik milik “Keluarga Cikeas”.

“Jadi, pilihannya ada dua. Satu, Partai Demokrat ini harus dibubarkan, atau (kedua) diselamatkan,” kata Ilal.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat