Kabar Utama
Perbaikan Ekosistem Mendesak
Kementerian terkait dan pemerintah daerah segera merancang perbaikan ekosistem hulu sungai.
JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menyatakan telah meminta kementerian terkait dan pemerintah daerah segera membuat perencanaan matang untuk perbaikan ekosistem hulu sungai. Hal itu ia sampaikan sebagai respons Wapres terhadap peristiwa banjir yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.
“Perbaikan ekosistem di hulu mendesak dilakukan agar peristiwa banjir bisa berkurang intensitasnya,” kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengutip pesan Wapres dalam keterangannya, Senin (22/2).
Selama ini, menurut dia, laporan yang masuk ke Wapres mengenai sebab banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah terjadi akibat tindakan alih fungsi lahan yang terjadi di wilayah hulu.
"Artinya kalau hanya membangun infrastruktur penampung air saat hujan saja tidak cukup, apabila alih fungsi lahan hutan menjadi sawah atau perkebunan dan area pertambangan secara ilegal masih tetap terjadi,” ujarnya.
Karena itu, Wapres berharap perbaikan ekosistem hulu ke hilir segera dilakukan agar persoalan banjir dan tanah longsor tidak terulang.
Namun, ia menekankan perbaikan harus terintegrasi antara semua pihak. Apalagi, dengan dana infrastruktur yang terbatas di tengah pandemi Covid-19. “Jadi dengan dana yang terbatas, pendekatan yang digunakan harus terintegrasi antara hulu dan hilir. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri,” katanya.
Hujan deras yang mendera pada Sabtu (20/2) dini hari menyebabkan banjir di berbagai wilayah seperti DKI Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Bogor. Tujuh orang meninggal akibat banjir tersebut, lima di Jakarta dan dua di Bekasi. Ribuan warga juga masih mengungsi hingga Senin (22/2) meski banjir mulai surut.
Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah mengungkapkan, dalam dua tahun belakangan Tangerang langganan banjir skala besar. Sekitar 3.000 kepala keluarga terdampak tahun ini. Padahal, lima tahun sebelumnya wilayah tersebut relatif bebas dari banjir besar.
Terkait hal itu, ia menyatakan memerlukan bantuan penanganan banjir yang bersifat permanen dari pemerintah pusat. “Seperti normalisasi tiga sungai besar yakni Cisadane, Cirarab, dan Angke serta dua anak sungai Ledug dan Sabi,” ujar Arief dalam keterangan resmi, Senin (22/2).
Arief mengatakan, pihaknya telah mengupayakan berbagai hal terkait penanganan banjir. Di antaranya, pengosongan tandon, embung, situ, hingga pada danau dan pengoperasian enam pintu dari tujuh pintu air yang ada serta pembangunan turap di beberapa titik. “Tetap kita usahakan yang terbaik, tapi saya terus berkoordinasi dan berharap adanya campur tangan dari pemerintah pusat,” terangnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kondisi curah hujan yang terjadi di Ibu Kota di luar kendali Pemprov DKI. "Kapasitas (sistem drainase) kita sampai dengan 100 milimeter, kalau di bawah 100 milimeter tidak boleh ada genangan dan banjir," kata Anies di Rawa Buaya, Jakarta Barat, Senin (22/2).
"Tapi kalau di atas 100 mm, maka, kita akan harus secepatnya mengeringkan. Harus secepatnya memastikan surut," imbuhnya. Anies menuturkan, instruksi itu pun diikuti seluruh jajaran Pemprov DKI. "Sehingga hari Senin pagi semua sudah bisa beraktivitas seperti semula," ujarnya.
Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga menyatakan, banjir yang terjadi dua tahun belakangan sudah masuk kondisi darurat. Pasalnya, sebelum ini biasanya banjir besar jadi fenomena lima tahunan. Terlebih belakangan juga muncul korban jiwa akibat banjir.
Ia mendesak pemerintah daerah dan pusat mengesampingkan ego sektoral dan afiliasi politik serta populisme untuk menangani hal tersebut. “Kita tahu kan ini partainya lain semua, tapi sekarang yang lebih penting keselamatan warga,” ujar dia kepada Republika, kemarin.
Di Jakarta, paparnya, yang penting dilakukan adalah pembenahan 13 sungai besar yang terhenti proyeknya sejak 2017 lalu. Sedangkan di wilayah penyangga, revitalisasi waduk alias situ yang kian menipis jumlahnya jadi tindakan mendesak. Selain bertanggung jawab atas sebagian proyek tersebut, pemerintah pusat juga mestinya menjadi koordinator agar penanganan banjir lebih terpadu.
Jika pembenahan tak dilakukan segera, dampak ke depan dikhawatirkan lebih besar. "Curah hujan setiap tahun cenderung naik di atas rata-rata hujan tertinggi (hujan ekstrem), sehingga bisa menenggelamkan suatu wilayah dalam waktu lama. Artinya tidak cepat surut. Ini Pemprov DKI, pemerintah daerah dan Kementerian PUPR harus cepat bertindak," kata dia.
Warga Mengungsi di Kontainer
Jebolnya tanggul Sungai Citarum menyebabkan beberapa wilayah di Kabupaten Bekasi terendam air bah. Salah satunya, di Desa Bojongsari, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi.
Kondisi ini semakin miris tatkala warga yang terdampak banjir belum tersentuh bantuan sama sekali. Berdasarkan pantauan Republika di lokasi, beberapa keluarga di Desa Bojongsari bahkan mengungsi sementara di truk-truk kontainer milik perusahaan logistik.
Salah satu pengungsi, Titin Hayati, mengatakan, desanya kebanjiran sejak Jumat (19/2). Semula, ia dan beberapa warga mendirikan tenda di jalan utama desa. Akan tetapi, air sungai semakin naik hingga setinggi atap mobil bak.
"Tadinya kita di sini (nunjuk jalan) terus airnya naik lagi. Setinggi mobil, akhirnya pakai kontainer ini. Habis mau lari ke mana di situ air, di sana air," kata Titin saat ditemui di Desa Bojongsari, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Senin (22/2).
Mobil kontainer milik Lookman Logistik yang dioperasikan sebanyak delapan buah. Titin sudah tiga malam mengungsi di dalam kontainer. Hingga Senin (22/2) siang, rumahnya masih terendam sekitar 150 cm.
Selama tiga hari berturut-turut, ia makan hanya dengan mengandalkan kiriman dari saudara. Bantuan pun belum ada yang masuk ke desa. "Dari pertama sudah dibuka. Makanan nggak ada suplai karena akses jalan utama kemarin susah masuk," kata dia.
Para pengungsi juga menggunakan saluran irigasi untuk buang air kecil dan besar. Mereka juga menggunakan air dari saluran irigasi untuk mencuci pakaian dan perabotan rumah.
Adapun, akses utama jalur pantura Bekasi-Karawang tepatnya Jalan Rengas Bandung sudah surut dari banjir, meski belum dapat dilalui secara maksimal. Di samping itu, ada ruas jalan yang amblas akibat luapan air sungai. Hal ini membuat beberapa truk tak dapat lewat.
Kementerian Sosial sejauh ini telah menyalurkan bantuan logistik untuk korban banjir di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Bantuan diserahkan langsung Menteri Sosial Tri Rismaharini kepada Camat Pebayuran Nabrih Binin Saend, Ahad (21/2) malam.
Bantuan senilai lebih dari Rp 200 juta tersebut diangkut dengan dua truk langsung dari gudang Kemensos di Bekasi Timur. Isinya berupa makanan siap saji, makanan anak, selimut, kasur, pakaian anak-anak, dan tenda gulung.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan layanan tes rapid antigen bagi warga yang terdampak banjir. Dinas Kesehatan DKI Jakarta pun telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet untuk menjadi lokasi rujukan perawatan korban banjir yang positif Covid-19 usai tes rapid antigen.
"Kalaupun ada yang positif, segera kita koordinasikan dengan Wisma Atlet tanpa menunggu hasil swab (PCR) dengan hasil rapid antigen positif sudah bisa dilakukan rujukan ke Wisma Atlet," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti, Senin (22/2).
Jatim-Sulsel waspada
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan, potensi banjir bandang sebagai dampak dari hujan lebat di 25 wilayah kabupaten atau kota di Jawa Timur. Kasi data dan Informasi BMKG, Juanda Teguh Tri Susanto, di Sidoarjo, menjelaskan, di antara wilayah itu ada Malang, Pasuruan, Probolinggo, Sidoarjo, Kota Pasuruan, Mojokerto, Kota Batu, Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo; yang berstatus siaga.
Kemudian Lumajang, Kota Malang, Gresik, Kota Surabaya, Lamongan, Kota Mojokerto, Jombang, Bojonegoro, Nganjuk, Kediri, Kota Kediri, Blitar, Tulungagung, Kota Blitar; statusnya waspada.
"Kami juga terus berkoordinasi dengan lintas sektoral untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat supaya lebih siap, terutama terkait potensi bencana hidrometeorologi," ujarnya.
BMKG Wilayah IV Makassar juga menyatakan, sebanyak 17 daerah dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang siaga banjir akibat potensi hujan lebat awal pekan ini. Menurut prakirawan BMKG Wilayah IV Nur Asia, potensi dampak hujan lebat yang dapat menimbulkan banjir di Sulsel berlaku sejak pukul 07.00 WITA hingga Selasa (23/2) pada waktu yang sama.
Adapun 17 daerah yang dinyatakan siaga untuk antisipasi banjir, di antaranya seluruh wilayah Luwu dan Kota Palopo, Tana Toraja. Toraja Utara, Barru, Soppeng, Sidenreng, Wajo, Jeneponto, Gowa, Maros dan dua kota, yakni Kota Parepare dan Makassar. Sedangkan tujuh daerah lainnya dinyatakan dalam posisi waspada untuk terdampak banjir akibat hujan lebat.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.