JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tetap berjalan pada bulan Ramadhan. Menurut dia, hal ini penting untuk mengejar peningkatan jumlah dan kecepatan vaksinasi.

"Nggak apa-apa karena (vaksin) itu bukan masuk dari lubang. Kalau dari lubang hidung, dari mulut, kalau ini kan nggak," ujar Ma'ruf saat ditemui di Balai Karya Pangudi Luhur, Bekasi, Kamis (18/2).

Wapres mengatakan, ada dua hal yang ditekankan dalam program vaksinasi nasional saat ini, yakni peningkatan jumlah dan kecepatannya. Menurutnya, jumlah dan kecepatan ini harus seimbang pelaksanaannya.

Hal ini demi mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity, yakni 70 persen dari populasi atau 182 juta penduduk Indonesia. "Jangan sampai yang ini sudah harus kembali divaksin lagi, jadi kita harapkan kecepatannya ini bisa terkejar, supaya jangan ini sudah harus divaksin lagi, yang ini belum tercapai," ungkap Wapres.

Karena itu, ia mewajibkan masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengikuti vaksinasi. "Kalau pandangan agama itu, itu wajib, fardhu kifayah. Itu dosanya belum hilang sampai dengan 182 juta itu baru gugur (kewajibannya). Kepada umat saya ajak untuk memenuhi kewajibannya itu, termasuk yang sudah sepuh, yang sudah memulai yang tua, orang yang sebangsa dengan saya," katanya.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan vaksinasi tetap berjalan pada bulan Ramadhan. "Untuk wilayah yang banyak penduduk Muslim, vaksinasi kita jalankan malam hari," ujar Jokowi dalam pertemuan dengan para pimpinan media di Jakarta, Rabu (17/2).

Sementara itu, vaksinasi untuk warga non-Muslim akan berjalan siang hari seperti biasa. Program vaksinasi ini, menurut Jokowi, harus terus diakselerasi sehingga kekebalan masyarakat terhadap virus Covid-19 cepat terbentuk. Untuk terus mempercepat program vaksinasi, pihaknya terus berupaya mendapatkan vaksin sesuai jumlah dosis yang diperlukan.

Pemerintah telah memulai vaksinasi Covid-19 tahap kedua untuk petugas pelayanan publik dan lanjut usia (lansia) per Rabu (17/2). "Vaksinasi tahap kedua tidak langsung dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia karena mengingat ketersediaan vaksin. Artinya, pelaksanaan vaksin untuk petugas pelayanan publik dan lansia dilakukan bertahap," kata Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, Kamis (18/2).

Ia menambahkan, pemerintah kini fokus melakukan imunisasi tahap kedua di Jawa-Bali yang proporsinya 70 persen. Kemudian setelah itu baru 30 persen di luar dua pulau ini. Ia menambahkan, pemerintah juga masih dalam proses mendistribusikan 7 juta dosis vaksin untuk total sasaran lansia dan petugas pelayanan publik. 

PT Bio Farma sejauh ini masih memproses 25 juta vaksin dalam bentuk setengah jadi yang diperkirakan siap digunakan pada Maret. Kemudian, dia melanjutkan, pemerintah kembali siap mendistribusikan vaksin 12 juta dosis pada pertengahan Maret.

"Kemudian setelah April, kami baru bisa melakukan vaksin lebih banyak untuk menutupi kekurangannya di luar Jawa-Bali dan sisa yang belum (disuntik) di Jawa-Bali," ujarnya. Diharapkan vaksinasi yang tersedia bisa menyuntik total kelompok sasaran 17,4 juta petugas pelayanan publik dan 21,5 juta lansia.  

Nadia menyebutkan, petugas pelayanan publik ini terdiri atas tenaga pendidik guru dan dosen, pedagang pasar, tokoh agama, wakil rakyat, pejabat pemerintah, aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, Satpol PP, pelayan publik seperti perangkat desa, BUMN, BUMD, pemadam kebakaran, transportasi publik, atlet, wartawan, dan pelaku pada sektor pariwisata, seperti staf hotel, restoran, dan tempat wisata. 

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau vaksinasi Covid-19 massal bagi pedagang di Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta, Rabu (17/2). - (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

SHARE    

Sejak 13 Januari 2021 lalu, dari target 1,47 juta tenaga kesehatan pada tahap awal, yang tervaksinasi dosis pertama sebanyak 1,12 juta jiwa pada Selasa (16/2). Dari jumlah itu, yang telah menerima dosis kedua sekira 537 ribu. Sementara, vaksinasi tahap kedua yang dimulai pada Rabu (17/2) di Pasar Tanah Abang, Jakarta, telah mencakup 1.500 pedagang untuk dosis pertama. 

Laju vaksinasi tahap pertama menunjukkan rerata sekira 50 ribu hingga 60 ribu vaksinasi per hari. Rerata itu jauh dari target sejuta penyuntikan per hari guna mencapai target 181 juta tervaksin dalam waktu setahun.

Kondisi tersebut membuat sebagian pihak mempertanyakan dorongan pemerintah dan sanksi bagi para penolak vaksinasi. "Saat ini jumlah vaksinnya saja masih terbatas, jangankan yang mau dan tidak mau, wong vaksinnya saja terbatas," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Polda Metro Jaya, Kamis (18/2).  

1.400 Pedagang Divaksin

Vaksinasi Covid-19 tahap kedua bagi para pedagang mulai dilakukan di Pasar Tanah Abang, Rabu (17/2). Anies menuturkan, sebanyak 1.400 lebih pedagang di pasar tersebut telah disuntik vaksin dari total sekitar 10 ribu pedagang yang sudah terdaftar sebagai penerima vaksin. 

"Alhamdulillah, lebih dari 1.400 sampai 1.500 orang yang sudah mendapatkan vaksin di kompleks Tanah Abang," kata dia. Meski demikian, Anies tidak menjelaskan secara perinci mengenai berapa jumlah target pedagang pasar di Jakarta yang akan mendapatkan suntikan vaksin. Dia hanya menyebut, target itu sesuai arahan dari Kementerian Kesehatan.

"Jadi begini kan targetnya itu sesuai arahan dari Kemenkes, tapi kita tidak hanya fokus di pasar. Ini mulainya saja di pasar, akhirnya kan teman-teman media semuanya akan memerlukan vaksinasi, ini soal pentahapan," ujarnya.

Anies menambahkan, jangkauan vaksinasi bagi para pedagang ini juga akan diperluas. Namun, ia berharap agar dosis vaksin berikutnya dapat segera tiba dan digunakan.

"Insya Allah akan diteruskan, tapi jangkauannya diharapkan lebih luas lagi. Itu akan perlu waktu dan kita berharap vaksin segera tiba, sehingga tim vaksinasi bisa segera langsung memanfaatkan," tutur dia. 

Pedagang Tanah Abang Blok A penerima vaksin massal Covid-19 hingga hari kedua sejak disuntik menyatakan tak mengalami kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI). "Alhamdulillah, tidak ada KIPI berarti, setelah vaksin," ujar Koordinator Vaksinasi Pedagang Tanah Abang, Siti Halimah, yang juga salah satu direktur di Kemenkes, Kamis.

Selama dua hari pelaksanaan vaksinasi di Pasar Tanah Abang, Siti menyebutkan, belum ada pedagang yang mengeluh ataupun mengalami reaksi negatif setelah menerima vaksin. Meski demikian, Kemenkes telah menyiapkan ruang khusus unit perawatan intensif (ICU) mini di lokasi vaksinasi, yaitu di lantai 8 Pasar Tanah Abang Blok A untuk mengantisipasi jika ditemukan peserta yang mengalami KIPI vaksin Covid-19.

Alat-alat medis yang disiapkan di ICU mini itu setidaknya memiliki standar minimum pelayanan selayaknya di ICU rumah sakit pada umumnya. Selain menyiapkan ICU mini, ada juga petugas khusus yang disiagakan sehingga jika ditemukan ada pasien yang mengalami KIPI vaksin Covid-19, dapat tertangani dengan baik.

"Untuk penyediaan petugas di ICU mini itu, kami bekerja sama dengan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita," ujar Siti Halimah.

Sebelumnya, vaksinasi tahap dua untuk pelayan publik dimulai dengan penyuntikan kepada pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, khusus wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). "Kita nanti akan masuk ke semua pasar di Jakarta secara bertahap, di Jabodetabek ada 115 pasar kita akan lakukan secara bertahap," kata Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, di Pasar Tanah Abang, Rabu (17/2).

Menkes menjelaskan, model pusat vaksinasi massal bagi masyarakat di pasar ini nantinya akan jadi model dan ditiru provinsi lain dalam proses penyuntikan. Budi menerangkan, pihaknya telah menyiapkan empat tipe penyuntikan vaksin Covid-19 untuk memudahkan dan mempercepat program vaksinasi.

Tipe pertama, yaitu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksinasi. Model yang kedua, tim dari Kementerian Kesehatan akan datang langsung ke kantor-kantor atau tempat masyarakat bekerja untuk melakukan vaksinasi dengan metode jemput bola. 

Khusus TNI-Polri, Kementerian Kesehatan akan menyerahkan vaksin secara langsung karena kedua institusi tersebut memiliki sumber daya manusia, untuk melakukan vaksinasi terhadap anggotanya.

Model yang ketiga, tim Kementerian Kesehatan akan datang ke pusat-pusat keramaian untuk memberikan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat. Dan yang keempat, dengan membuat satu tempat yang dijadikan pusat vaksinasi massal dan masyarakat yang akan mendatangi pusat vaksinasi massal tersebut. "Keempat model penyuntikan ini kita atur bergantung jenis pekerjaannya," kata Menkes Budi.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat