Kabar Utama
Giliran Pedagang Pasar Bakal Divaksin
Persiapan vaksinasi bagi golongan selanjutnya, termasuk pedagang pasar, mulai disiapkan.
JAKARTA -- Vaksinasi Covid-19 tahap pertama yang menyasar para tenaga kesehatan mendekati pungkas. Terkait hal itu, persiapan vaksinasi bagi golongan selanjutnya, termasuk pedagang pasar, mulai disiapkan.
Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta berencana melakukan vaksinasi Covid-19 tahap dua pekan mendatang. Jumlah penerima vaksin kali ini diproyeksikan sebanyak 3,4 juta orang, mulai dari pedagang pasar hingga pengemudi ojek daring (ojol). "Kurang lebih pekan depan ya," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Dwi Oktavia di Jakarta, Senin (15/2).
Dwi menjelaskan, saat ini masih berlangsung proses pendataan terhadap calon penerima vaksin. Pada tahap dua ini, penerimanya adalah pekerja pada sektor pelayanan publik. Mulai dari anggota TNI-Polri, tokoh agama, ASN, layanan publik, pedagang pasar, hingga pengemudi ojol.
"Kalau total sementara dari berbagai unsur, tidak hanya dari pedagang, mungkin berkisar 3,4 juta orang penerima vaksin. Itu angka yang sifatnya masih proyeksi," ujarnya.
Ia mengatakan, pedagang yang akan divaksin itu tak hanya pedagang di pasar yang berada di bawah naungan PD Pasar Jaya. "Sepertinya sih semua, baik yang di bawah PD Pasar Jaya maupun bukan," katanya.
Dwi menambahkan, proses pendataan ataupun pendaftaran calon penerima vaksin dilakukan di instansi masing-masing. Adapun untuk pedagang pasar melalui PDasosiasi yang menaunginya.
Sementara itu, Manajer Bidang Umum dan Humas Gatra Vaganza mengatakan, vaksinasi Covid-19 massal Pasar Jaya dijadwalkan dalam waktu dekat, salah satunya para pedagang di Pasar Tanah Abang. "Kemungkinan besar diselenggarakan pada Rabu (17/2)," ujar Gatra saat dihubungi, Senin (15/2).
Vaksinasi yang akhirnya menyasar kelompok lain setelah tenaga kesehatan, yaitu kelompok pedagang. Untuk tahap awal, vaksinasi dilakukan di Blok A dan Blok B Pasar Tanah Abang. "Nantinya kan menyeluruh itu untuk Pasar Tanah Abang di Blok A, B, F, dan G. Nah, tapi ini untuk tahap awal di Blok A dulu karena memang sudah disiapkan di situ untuk yang awal," kata Gatra.
Hingga Senin (15/2), Pasar Jaya mencatat sudah ada sekira 10 ribu orang akan menerima vaksin di Pasar Tanah Abang, Blok A. Tidak hanya pedagang, Gatra mengatakan petugas kebersihan hingga petugas keamanan juga ikut didaftarkan untuk mengikuti vaksinasi Covid-19 itu. Pendataan dilakukan dengan cara meminta data kartu tanda penduduk (KTP) dari setiap orang yang akan menjalani vaksinasi massal.
Sosialisasi terkait vaksinasi massal di Pasar Tanah Abang itu pun sudah dimulai sejak pekan lalu tepatnya pada Kamis (11/2). Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu yang ikut dalam sosialisasi itu menyebutkan persiapan vaksinasi massal yang dilakukan oleh pengelola Pasar Tanah Abang sudah baik.
"Pemberian vaksin ini direncanakan akan dilakukan minggu depan yang akan dicanangkan oleh Pak Presiden (Joko Widodo). Tadi kita juga sudah lihat tempatnya bagus sudah diatur," kata Maxi di Pasar Tanah Abang, Blok A, pekan lalu.
Nantinya, tidak hanya di Pasar Tanah Abang, kegiatan vaksinasi massal untuk pedagang pasar tradisional pun akan dilakukan secara bertahap di 152 pasar lainnya yang bernaung di bawah binaan PD Pasar Jaya.
Penolakan
Terlepas dari sosialisasi tersebut, sejumlah pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, mengatakan masih enggan divaksin. "Kalau saya tidak setuju divaksin. Saya takut. Masalahnya, vaksin ini belum teruji. Ini menurut saya, ya," kata Faisal Maulana (25 tahun), pedagang kebaya di Blok B Pasar Tanah Abang, kepada Republika, Senin (15/2).
Menurut Faisal, tak hanya dia seorang yang menolak divaksin. Sejumlah pedagang di sekitar tokonya juga enggan. “Teman-teman yang lain juga kebanyakan tidak setuju. Itu pedagang yang sekitaran toko saya," ujarnya.
Ia mengatakan, sudah didata oleh petugas sebagai penerima vaksin. "Tapi, saya enggak bakal datang saat vaksinasinya," ujar Faisal sembari tertawa kecil.
Segendang sepenarian, Desmawarni (57), yang juga pedagang di Pasar Tanah Abang, mengaku takut divaksin. "Masih takut. Banyak desas-desus soal efek sampingnya. Ada juga yang bilang tidak halal lah," kata Desmawarni kepada Republika.
Desmawarni menambahkan, ia tidak mau divaksin karena mendapat informasi bahwa orang dengan darah tinggi dan punya penyakit tertentu tidak bisa divaksin. "Waktu itu sudah ada yang mendata. Tapi, para pedagang nolak. 'Apaan si vaksin-vaksin'," kata perempuan yang berjualan pakaian di Blok G, Pasar Tanah Abang, itu.
Menurut Sekjen DPW Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Jawa Barat, Yudi Setia, saat ini masih ada anggapan negatif terkait pasar tradisional sebagai titik pusat penyebaran virus. Oleh karena itu, Yudi berharap pemerintah daerah terus melakukan sosialisasi terhadap pedagang pasar akan pentingnya protokol kesehatan serta menginformasikan rencana pemberian vaksin Covid-19 dalam waktu dekat.
"Kami di 27 DPD APPSI terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada para pedagang, tinggal bagaimana caranya pemerintah mau menggandeng kami, komunitas atau asosiasi," ujar Yudi.
Yudi mengatakan, pasar merupakan titik pertemuan banyak orang, antara pembeli dan penjual, sehingga layak menjadi prioritas program vaksinasi Covid-19. "Saya sendiri siap menjadi yang pertama divaksin bersama pada pengurus APPSI. Untuk memberikan contoh dan menangkal hoaks terkait vaksin sehingga pedagang pun mau divaksin," katanya.
Menurut Yudi, ada sekira 1,5 juta pedagang pasar tradisional yang ada di Jabar. Ia berharap sebelum pelaksanaan vaksinasi, edukasi pentingnya vaksinasi harus dilakukan terlebih dahulu. "Saya akui banyak hoaks yang membuat takut sehingga sebelum vaksinasi harus ada sosialisasi dan edukasi kepada para pedagang pasar. APPSI senang hati membantu," ujar dia.
Vaksinasi guru
Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat mengajukan 28 ribu vaksin untuk guru dan tenaga pendidikan. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Jabar Dedi Supandi, jumlah itu akan dibagi secara bertahap dengan prioritas kepada sekolah yang akan menggelar kegiatan belajar mengajar secara tatap muka.
"Guru yang akan divaksin itu banyak, bisa mencapai 28 ribu. Nanti kami buat tahapan sekolah mana dulu yang mau melakukan tatap muka. Yang kedua, usia guru," ujar Dedi, Senin (15/2). Vaksinasi, menurut dia, sangat diperlukan bagi tenaga pendidikan setelah program untuk tenaga kesehatan rampung.
Hal ini agar proses pembelajaran bisa berjalan lancar dan tidak terjadi kasus Covid-19 di lingkungan sekolah. Pengajuan vaksin ke Dinas Kesehatan pun disesuaikan dengan jumlah guru dan staf pengajar yang ada di Jabar. "Yang jelas, pekan depan kami sudah akan menyiapkan vaksin buat guru," katanya.
Dedi mengatakan, sedang mendata sekolah yang akan menggelar sekolah tatap muka. Saat ini, pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sudah ada sekitar 2.870 sekolah di berbagai wilayah, yang mengajukan sekolah tatap muka.
Namun, Dedi mengatakan, dari kajian yang sudah dilakukan, jumlah yang ideal untuk melakukan tatap muka hanya 626 sekolah. Ribuan lainnya bukan karena tidak siap dengan infrastruktur penunjang, melainkan karena pertimbangan lokasinya berada di wilayah yang tingkat kerawanannya tinggi.
Meski demikian, keputusan untuk menggelar sekolah tatap muka tetap berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten kota. Dedi mengatakan, pihaknya hanya berupaya menyediakan sarana, meskipun keputusan nantinya sekolah tatap muka atau tetap daring.
Sedikitnya 7.000 warga di Kota Cirebon juga sudah terdata untuk menjadi target sasaran vaksinasi tahap kedua. Mereka masuk kategori pemberi layanan publik.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Agus Mulyadi menyebutkan, mereka terdiri atas aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, dan lainnya. Namun, jumlah tersebut belum mencakup semuanya dan pendataan pun masih terus berjalan. ''(Kategori) pekerja yang memberikan pelayanan publik ini diperluas,'' kata Agus, Senin (15/2).
Dengan perluasan itu, wartawan, atlet, ojek daring (ojol), pekerja wisata, hingga guru dari berbagai tingkatan, juga akan mendapatkan vaksin Covid-19 tahap kedua.
Khusus untuk wartawan, Agus sudah meminta Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon agar mendata wartawan yang wilayah tugasnya di Kota Cirebon. Pendataan mencakup nama dan nomor induk kependudukan (NIK).
Meski pendataan sudah mulai dilakukan, Agus mengaku belum mengetahui kapan vaksin Covid-19 tahap kedua akan didistribusikan. Hal itu menunggu keputusan dari pemerintah pusat. ''Yang penting kita lakukan pendataan dulu,'' kata Agus.
Hal senada diungkapkan Kepala Dinas Kota Cirebon, Edy Sugiarto. Meski begitu, Edy mengakui, salah satu problem dalam vaksinasi Covid-19 adalah jumlah vaksin yang datang kurang dari kebutuhan. Hal itu berkaca pada vaksinasi tahap pertama. Kala itu, vaksin yang datang 4.600 dosis, sedangkan kebutuhannya untuk 5.200 orang.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.