JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mendorong pengembang mulai menggali potensi bisnis properti dengan pembiayaan syariah. Wapres mengatakan, dengan berkembangnya ekonomi dan keuangan syariah di dunia termasuk Indonesia, industri properti syariah juga berpeluang tumbuh. Apalagi, ia meyakini potensi properti syariah di Indonesia sangat besar dengan jumlah penduduk muslim di Indonesia.

"Besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia tentunya diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan bisnis properti syariah," kata Kiai Ma’ruf di Acara Musyawarah Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia ke-VI, Selasa (9/2).

Ia mengatakan, hingga akhir 2020 aset industri jasa keuangan syariah telah mencapai Rp 1.802,86 triliun. Ia optimistis angka industri syariah yang sangat besar ini bisa memacu perkembangan bisnis properti syariah. Ma'ruf berharap pengembang properti yang tergabung dalam APERSI dapat mendukung kemajuan industri ekonomi syariah.

"APERSI beserta pengembang perumahan lainnya dapat menggali dan mengembangkan potensi pengembangan properti dengan pembiayaan syariah dalam rangka mewujudkan pemenuhan perumahan bagi masyarakat di Indonesia," ungkapnya.

Ma’ruf menyampaikan, Program Satu Juta rumah tidak mencapai target pada 2020 karena pandemi Covid-19. Dia menyampaikan, program tersebut merealisasikan pembangunan rumah sebanyak 965.217 unit.

"Pada 2020 dikarenakan pandemi Covid-19, capaian Program Satu Juta Rumah tidak mencapai target satu juta unit, yaitu sebesar 965.217 unit, di mana kurang lebih 80 persennya disalurkan untuk MBR (Masyarakat Berpendapatan Rendah)," kata Wapres.

Meski demikian, Wapres menilai capaian tersebut cukup baik di tengah kondisi perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19. Sejak awal dicanangkan, program tersebut merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap perumahan. Pada 2018 dan 2019, capaian program telah berhasil mencapai angka di atas satu juta unit, dengan rata-rata penyaluran kurang lebih 70 persen untuk MBR. 

Meski demikian, Ma'ruf berharap kerja sama pihak swasta dalam hal ini pengembang untuk memenuhi kebutuhan perumahan. Sebab, angka backlog atau kebutuhan perumahan dibandingkan ketersediaan di Indonesia masih cukup tinggi. Saat ini diperkirakan kebutuhan rumah berdasarkan kepemilikan sebesar 11,4 juta unit. 

"Perbandingan antara kebutuhan perumahan dengan ketersediaannya atau backlog angkanya terus bertambah setiap tahunnya. Ini merupakan tantangan bagi kita semua untuk segera mengatasinya," katanya.

Pemerintah menargetkan penurunan angka backlog atau defisit rumah di Indonesia menjadi 5 juta pada 2024. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 780 triliun yang bersumber dari APBN dan swasta.

Wapres mengakui pemerintah tidak bisa menjalankannya sendiri dan membutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan di sektor perumahan.

"Terlebih mayoritas anggota APERSI saat ini merupakan pelaku utama dalam penyediaan perumahan sederhana, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan perumahan nasional," ungkapnya.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mengingatkan bank-bank pelaksana atau penyalur dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk menjaga kualitas rumah subsidi di tengah upaya keras mengejar target penyaluran tahun ini.

Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin menyatakan tingginya target penyaluran dana FLPP 2021 mengharuskan bank pelaksana FLPP ekstra lebih keras dalam mengoptimalkan penyaluran.

“Namun harus diingat, yang dikejar oleh bank pelaksana tidak hanya target yang ada, tetapi juga kualitas dari rumah yang diakadkan. Semua bank pelaksana dan pengembang harus peduli rumah berkualitas,” ujar Arief.

Pada 2021, PPDPP ditargetkan menyalurkan dana FLPP sebanyak 157.500 unit atau senilai Rp 19,1 triliun yang terdiri dari 16,6 triliun dari DIPA dan sisanya dari pengembalian pokok. PPDPP sebagai lembaga yang mengelola dan menyalurkan dana FLPP terus menggenjot bank pelaksana untuk mulai menyalurkan dana tersebut pada tahun ini.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat