JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mempersilakan pihak-pihak yang ber sangkutan menggugat revisi Undang-Un dang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang disahkan DPR pada Selasa (17/9). Menurut MK, uji materi undang-undang tersebut merupakan cara sangat baik untuk mengoreksi beleid yang disesal kan banyak pihak tersebut.

"Ya, langkah itu langkah hukum yang tepat, bermartabat, dan konstitusional.Ketika ada komponen masyarakat menggunakan saluran dan mekanisme yang telah dise diakan oleh konstitusi, itu hal biasa saja, walaupun langkah itu layak diapresiasi," ujar Juru Bicara MK Fajar Laksono saat dihubungi Republika, Selasa (18/9).

Fajar menegaskan, MK nantinya akan menyikapi dan memperlakukan secara proporsional sesuai dengan ketentuan hukum acara terhadap uji materi revisi UU KPK ter sebut. Dia pun meminta publik ikut memantau dan mengawasi proses di MK jika ada pihak melakukan uji materi revisi UU KPK."Kita tunggu saja permohonannya di serahkan ke MK, sekiranya rencana itu benar. Kita ikuti prosesnya, publik silakan turut memantau dan memonitor," lanjutnya.

Dia menyarankan, permohonan uji materi ke MK sebaiknya dilaksanakan setelah revisi UU KPK sudah diundangkan. Menurut dia, hal tersebut penting agar objek uji materinya ada dan jelas. "Harus diingat, UU tersebut belum diundangkan, belum ada nomor, sehingga secara de jurepengajuan permohonan tersebut belum adapun putusan MK nantinya atas uji materiil revisi UU KPK. "Yang pasti, harus dipahami sejak awal, ketika sudah bertekad mengajukan permohonan uji materiil, maka sudah barang tentu pemohon terutama, dan publik pada umumnya berkewajiban untuk menerima, menghormati, dan melaksanakan apa pun yang kelak menjadi putusan MK," kata Fajar.

Siapkan gugatan
Sebelumnya, peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Univer sitas Andalas, Charles Simabura, mengatakan, pihaknya bersama masyarakat sipil berencana mengajukan uji materi atas revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ke MK. Charles menyebut uji secara materiil dan formil bisa diajukan atas aturan ini.

Namun, Charles menegaskan, uji materi akan dilakukan jika UU yang telah direvisi itu sudah diundangkan dan mendapatkan nomor secara resmi. "Kami tunggu nomornya dulu. Kalau saat ini kannomornya belum ada. Tapi, kami lagi siapkan.Nanti positif kami akan ajukan, baik itu uji materiil maupun uji formil kepada MK," ujar Charles di Kantor Kode Inisiatif, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu.

Dua jenis uji materi itu, menurut dia, perlu ditempuh sebagai upaya tetap menguatkan pemberantasan korupsi. Jika uji formil dikabulkan, kata Charles, bisa membatalkan seluruh aturan tersebut.

Sementara itu, jika uji materi yang dikabulkan, maka bisa meng ubah beberapa pasal yang di anggap bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi.

Menurut Charles, pihaknya kini sedang berdiskusi dengan masyarakat sipil untuk mempersiapkan uji materi terhadap revisi UU KPK. Charles menegaskan, baik masyarakat sipil maupun KPK sendiri punya legal standinguntuk mengajukan uji materi ke MK. Nanti kami pilah-pilah mana yang bisa kami uji materi dan mana yang ranahnya KPK untuk ajukan uji materi. Pemohonnya kan bisa dari lembaga negara," ujarnya.

DPR secara kilat mengusulkan dan kemudian mengesahkan revisi UU KPK dalam jangka waktu tak sampai dua pekan sejak 5 September hingga 17 September. Dalam rapat paripurna pengesahan RUU tersebut, jumlah anggota dewan yang hadir diketahui tak memenuhi kuota forum.

Dalam revisi itu, dimasukkan sejumlah klausul baru. Di antaranya menyangkut kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang berada pada rumpun kekuasaan eksekutif; pemben tukan dewan pengawas yang berwenang mengizinkan atau menolak penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan; serta meka nisme penghentian penyi dikan dan atau penuntutan terhadap perkara tindak pidana korup si yang ditangani oleh KPK.

Selanjutnya, koordinasi kelem bagaan KPK dengan lembaga penegak hukum yang ada sesuai dengan hukum acara pidana, kepolisian, kejaksaan, dan kemente rian atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidik an, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi; mekanisme penggeledahan dan penyitaan; dan sistem kepegawaian KPK.

Sebelumnya, Wakil Ketua Ko misi III DPR Desmond Mahesa mempersilakan masyarakat mengajukan peninjauan kembali revisi UU KPK ke MK dengan ala san tak terpenuhinya kuorum."Ya, gugat saja ke judicial review bahwa ini ilegal. Gitu saja. Gerin dra mendukung," kata Desmond seusai rapat.

Istana Kepresidenan juga tak mempermasalahkan keinginan sejumlah pihak mengajukan uji materi. Kepala Staf Presiden Moeldoko menyebutkan, pengajuan uji materi merupakan hak publik dan pemerintah tidak berwenang membatasi. "Tapi, yang paling penting, proses politik harus dilihat secara jernih supaya masyarakat tidak salah dalam melihat," kata Moeldoko.

Indonesia Corruption Watch (ICW) juga berencana mengajukan hak uji materi (judicial review) terkait hasil revisi UU KPK ke Mahkamah Konstitusi."Judicial review pasti, kita akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhan di Jakarta, Rabu (18/9).

Kurnia mengatakan, dalil- dalil yang disampaikan ke MK nantinya mengenai sejumlah poin yang dinilai melemahkan KPK dan bertentangan hukum.Misalnya, keberadaan dewan pengawas, izin penyadapan, serta wewenang menerbitkan surat perintah penghentian perkara (SP3).

Kurnia menjelaskan tentang sejumlah poin tersebut, salah satunya mengenai keberadaan dewan pengawas. Menurut dia, KPK selama ini telah memiliki sistem pengawasan baik dari internal maupun eksternal.

Ia mengatakan, pengawasan dari internal dilakukan oleh deputi pengawas internal dan peng aduan masyarakat, yang merupakan salah satu deputi yang ada di KPK. (ed: fitriyan zamzami)

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat