JAKARTA -- Partai Demokrat menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang disebut tak akan membalas surat dari Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sebab, pihak tertuding dalam usaha pengambilalihan Partai Demokrat adalah Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

"Kalau tidak ada hubungannya langsung dengan Presiden, tentu sebaiknya diklarifikasi bahwa itu adalah urusan pribadinya Pak Moeldoko," kata Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron dalam sebuah diskusi daring, Kamis (4/2).

Menurut dia, keliru jika istana beralasan itu merupakan masalah internal Demokrat. Sebab, dalam penyelidikan Demokrat, ada campur tangan pihak eksternal, yaitu Moeldoko. "Bagi kami justru ini menjadi hal yang sangat substansial, ini sangat penting. Karena, ada pihak eksternal di mana bagian dari lingkaran Istana," ujar Herman.

Ia berharap Jokowi dapat membalas surat yang dikirimkan AHY. Pihaknya ingin mendapatkan penjelasan terkait terlibatnya Moeldoko. "Kita sebetulnya itu saja, bagaimanapun menunggu proses klarifikasi dan konfirmasi terhadap keterlibatan lingkaran utamanya Presiden. Kemudian tetap bahwa secara konstitusi partai memproses terhadap kader-kader internal," ujar anggota Komisi VI DPR itu.

Pada Senin (1/2), AHY mengatakan, ada upaya dari sejumlah pihak yang ingin menggulingkan posisinya dari ketum partai. Gerakan politik itu disebut mendapat dukungan pejabat pemerintahan Presiden Jokowi. Karena itu, AHY melayangkan surat ke Jokowi.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, Presiden Jokowi telah menerima surat AHY. Namun, Pratikno memastikan Presiden Jokowi tidak akan membalas surat tersebut. 

Pratikno beralasan, apa yang terjadi di Partai Demokrat sudah diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai sehingga Presiden Jokowi tidak perlu membalas surat itu. "Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semua sudah diatur di AD/ART Partai Demokrat, itu saja," kata dia, kemarin.

Moeldoko pada Rabu (3/2) mengklarifikasi tudingan Partai Demokrat. Ia mengakui ada pertemuan di salah satu rumah eks kader Partai Demokrat. Ia mengeklaim, pertemuan tersebut hanya berisi perbincangan santai.

 "Beberapa kali di rumah saya, ya ada di hotel, di mana-mana tidak terlalu penting lah. Intinya kan aku datang diajak ketemuan, ya wong saya biasa," ujar Moeldoko di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2). Pengakuan Moeldoko ini sedikit berbeda dengan pernyataannya pada Senin (1/2) yang mengatakan pertemuan dilakukan di kediamannya. 

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko bersiap memberikan keterangan pers di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2).  - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Moeldoko tidak menjawab tegas pertanyaan kehadiran Muhammad Nazaruddin dan Jhonni Allen Marbun dalam pertemuan itu. Namun, ia mengakui pertemuan itu membahas internal Partai Demokrat. "Itu urusan internal partai lah, kan tidak etislah kalau saya bicara itu urusan partai," ujar Moeldoko.

Kepala Bakomstra Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menilai klarifikasi Moeldoko tersebut tidak transparan dan akuntabel. Pihaknya justru mendengar penyangkalan, pengecilan masalah, dan nada ancaman dari Moeldoko. Hal itu, kata dia, dilihat dari bahasa tubuh Moeldoko yang gelisah. 

"Isi pernyataan beliau yang kontradiktif. Apa yang beliau sampaikan juga bertentangan dengan keterangan saksi-saksi kami yang menghadiri pertemuan serta fakta pengakuan yang kami dapatkan," kata Herzaky lewat keterangan tertulisnya, Kamis (4/2).

Ia menjelaskan, Moeldoko mengundang sejumlah kader DPC Demokrat di sebuah pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, mereka dijanjikan dana tanggap bencana alam di daerahnya masing-masing. "Mereka datang dengan prasangka baik, untuk menghormati undangan, tetapi malah diajak bicara soal KLB dan pencapresan 2024," ujar Herzaky.

Dari informasi yang telah diverifikasi pihaknya, ada pula dana yang disiapkan untuk menggelar kongres luar biasa (KLB). Menurutnya, cara tersebut merupakan cara lama untuk mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa.

Isu kudeta oleh Moeldoko mendapat reaksi dari pimpinan partai itu di daerah. Sejumlah dewan pimpinan daerah dan cabang (DPD/DPC) Demokrat telah menyatakan setia bersama Ketua Umum AHY. 

PARTAI YANG PECAH DI ERA JOKOWI

- PPP 2014

- Golkar 2015

- Hanura 2018

- Berkarya 2020

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat