BOGOR -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyetujui rencana strategis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terkait pembangunan jalan khusus tambang di Kecamatan Parung Panjang. Saat ini, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor memiliki empat alternatif untuk membangun jalan khusus yang dilewati truk pengangkut galian tersebut.

Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor Suryanto Putra menjelaskan, tiga alternatif jalan dapat dibangun oleh Dinas Bina Marga Jabar. Namun, jika hal tersebut dilakukan, diperlukan penurunan status jalan provinsi. Hal itu karena jalan di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berbatasan dengan Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten.

“Secara regulasi tidak boleh ada jalan provinsi yang menghubungkan dua simpul yang sama,” ujar Suryanto di Kabupaten Bogor, Senin (1/2).

Dia menjelaskan, jalur alternatif satu sampai tiga berstatus lintas provinsi. Sehingga, rencana tersebut sulit dikembangkan untuk dikaji bahkan direalisasikan. Hal itu karena secara regulasi, Dinas Bina Marga Jabar tidak dapat membangun jalan di provinsi lain.

Untuk itu, Suryanto menawarkan alternatif keempat yang memiliki regulasi paling memungkinkan untuk dibangun. Namun, pilihan terakhir itu memerlukan kerja sama dengan perusahaan tambang. Pasalnya, nanti jalan yang dibangun bakal memakan area perusahaan tambang yang tersambung menuju jalan tol.

“Apabila dibangun oleh provinsi, status jalan alternatif dapat diajukan menjadi jalan provinsi. Namun, apabila alternatif empat ini dibangun oleh konsorsium tambang, alternatif empat ini dapat menjadi jalan khusus,” ujarnya.

Suryanto mengungkapkan, Pemkab Bogor sudah mengundang beberapa perusahaan tambang untuk membahas opsi tersebut. Hal itu karena selama ini, truk besar milik perusahaan tambang ikut melintasi jalan Parung Panjang.

Pihaknya mencatat, ada sekitar 100 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bogor. Armada pengangkut bahan galian itu setiap hari memanfaatkan jalan eksisting. Karena itu, Suryanto mengajak pemilik perusahaan untuk bersedia merelakan sebagian bagian lahan dijadikan jalur baru. “Provinsi (juga) udah ngundang (audiensi). Pasti ada peran dari lahan daerah kawasan tambang,” ujarnya.

Meski begitu, Suryanto melanjutkan, pendekatan terhadap perusahaan tambang dilakukan setelah alternatif pembangunan jalan khusus tambang sudah ditentukan. Karena, jika memang alternatif satu sampai tiga memungkinkan, tidak perlu mengambil lahan area perusahaan. “Semua nanti setelah fix pilihan baru nanti kita lakukan pendekatan lagi,” tutur Suryanto.

Jalan Parung Panjang yang merupakan salah satu akses jalan provinsi selama ini dikeluhkan warga sekitar. Mereka setiap harinya harus berpapasan dengan ratusan truk pengangkut galian yang hilir mudik hingga membuat jalan menjadi rusak. Kondisi itu terus berlangsung hingga menyebabkan warga sekitar menjadi sesak napas akibat debu beterbangan. Belum lagi, ada beberapa kasus pengendara tertabrak truk karena akses satu-satunya ke kawasan tambang hanya lewat jalan di Parung Panjang.

Menurut Suryanto, jalan khusus tambang masih belum memiliki detail engineering design (DED) yang pasti. Termasuk trase-nya yang terintegrasi dengan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 3 juga belum ditetapkan. "Tapi, sudah ada rencana (pembangunan) 2022. Hanya saja, kondisi Covid-19 yang membuat pembiayaan agak berat karena semua fokus ke penanganan Covid-19,” ucapnya.

Pemkab Bogor membuat kebijakan jangka pendek guna mengatasi keluhan masyarakat dan sopir truk yang melintasi jalan di Parung Panjang. Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin mengatakan, saat ini operasional angkutan tambang diatur hanya boleh beroperasi pukul 20.00 WIB hingga 04.00 WIB.

Adapun solusi jangka panjang, yaitu pembangunan jalur khusus sepanjang 20,47 kilometer (km) yang berada di wilayah Kabupaten Bogor dan Tangerang. "Saat ini, angkutan yang menuju wilayah tambang menggunakan jalan existing Kabupaten Bogor yang kondisinya sudah rusak akibat menjadi jalur lintas angkutan tambang," katanya.

Ade menyebut, total truk tambang yang beroperasi sekitar 3.000 unit per hari. Karena sudah kelebihan kapasitas, sambung dia, dari total panjang jalan 25 km, sekitar 9,1 km berstatus rusak berat. "Kerugian dari jalan yang dilintasi angkutan pertambangan mengganggu aktivitas warga sekitar dan kesehatan," kata Ade.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, proyek tersebut sebenarnya sudah digagas sejak era Gubernur Ahmad Heryawan. Namun, eksekusi di lapangan tidak mudah. “Karena kompleks dan rumit,” ujar Emil, panggilan akrabnya, belum lama ini.

Emil menargetkan proyek yang memisahkan antara jalan angkutan tambang dan jalan umum yang dilintasi masyarakat itu bisa terwujud pada 2022. Karena itu, pihaknya menginginkan pengusaha untuk ikut bertanggung jawab menyukseskan pembangunan jalan baru. “Semoga prosesnya dilancarkan dan semua pihak mau berpartisipasi,” katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat