JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengapresiasi dukungan pemerintah pusat bagi Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan dan pengendalian Covid-19 di Ibu Kota. Dukungan itu, kata dia, di antaranya penyediaan fasilitas hotel sebagai tempat isolasi mandiri pasien positif Covid-19dan akomodasi bagi para tenaga kesehatan.

Ariza mengatakan, saat ini sudah ada 17 hotel di Jakarta yang digunakan untuk penanganan Covid-19. Dia menjelaskan, berdasarkan jumlah itu, 12 hotel digunakan untuk akomodasi para tenaga kesehatan, dan lima hotel lainnya difungsikan sebagai lokasi isolasi mandiri bagi orang tanpa gejala (OTG) maupun dengan gejala ringan.

Adapun pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menyediakan fasilitas isolasi terkendali hingga pembiayaannya. "Sejak 2020, ada 17 hotel yang digunakan, 12 hotel sebagai tempat akomodasi para tenaga kesehatan yang memang belum diperkenankan pulang ke rumah. Kemudian lima hotel menjadi tempat isolasi mandiri bagi para OTG," kata Ariza, Kamis (28/1).

Ariza pun berharap pihaknya terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan dalam mengatasi pandemi Covid-19 di Ibu Kota. Salah satunya melalui peningkatan penyediaan fasilitas hotel sebagai tempat isolasi mandiri terkendali di Jakarta.

Menurut Ariza, hal ini merupakan upaya antisipasi pertambahan kasus virus korona. Dia menambahkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar bisa membantu meningkatkan fasilitas isolasi.

"Tentu kami sangat berterima kasih atas dukungan Pak Menteri (Parekraf) dan pemerintah pusat. Semoga ke depan bisa ditambah kembali hotel sebagai tempat isolasi mandiri, karena ada peningkatan penyebaran Covid di Jakarta dan sekitarnya," ujar dia.

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, pada tahun ini, pembiayaan dalam pemanfaatan hotel sebagai lokasi isolasi dikelola oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, ke depan, Sandiaga menyebut, Kemenparekraf dan Kementerian Kesehatan akan menanggung biaya pengelolaan tersebut.

Maka itu, ia pun meminta Pemprov DKI Jakarta dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyiapkan data hotel yang diproyeksikan menjadi lokasi isolasi mandiri. "Agar kami di Kemenparekraf mulai menghitung dan kami akan pastikan dapat memberikan dukungan akomodasi untuk nakes dan isolasi mandiri," kata Sandiaga.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariadi Sukamdani juga turut mengapresiasi kerja sama dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 di Jakarta. Menurut Hariadi, pihaknya akan terus mendukung, khususnya terkait penyediaan akomodasi atau fasilitas hotel sebagai tempat isolasi terkendali.

PHRI siap menyuplai hotel dengan fasilitas yang layak dan protokol kesehatan yang baik. Sehingga dapat digunakan untuk isolasi terkendali bagi para tenaga kesehatan dan warga Jakarta yang terkonfirmasi positif Covid-19 dengan gejala ringan atau tanpa gejala.

"Di 2021 ini karena melihat angka yang OTG naiknya sangat luar biasa, kami dari hotel sudah siap, berapa pun yang dibutuhkan sebetulnya kami siap," kata Hariadi.

Adapun lima hotel di Jakarta yang digunakan sebagai tempat isolasi mandiri pasien positif Covid-19, yakni Hotel Grand Asia Penjaringan, Jakarta Utara; Hotel IBIS Senen, Jakarta Pusat; Hotel IBIS Style Mangga Dua; Hotel Twin Plaza, Slipi, Jakarta Barat; dan Hotel U-Stay Mangga Besar, Jakarta Pusat.

Batal Divaksinasi

Sementara, pencanangan vaksinasi Covid-19 Kabupaten Bogor dilaksanakan pada Kamis (28/1) di Puskemas Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Dalam pelaksanaannya, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan batal menjadi orang pertama di Kabupaten Bogor yang menerima vaksin.

Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin menjelaskan, batalnya Iwan dalam program vaksinasi Covid-19 perdana di Kabupaten Bogor disebabkan kondisi kesehatan yang belum memungkinkan. "Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan, Pak Wabup dalam kondisi yang tidak fit atau karena adanya gejala tertentu," kata Ade Yasin yang juga Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor.

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja juga batal divaksin pada Kamis. Hal itu terjadi lantaran saat dilakukan skrining ia masuk ke dalam kriteria yang harus ditunda. Kendati begitu, Politisi Partai Golkar itu tetap akan menunggu apabila kondisi kesehatannya sudah stabil.

"Berdasarkan skrining atau pemeriksaan dokter penanggung jawab vaksin, saya termasuk kriteria yang ditunda,” kata Eka.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dr Sri Enny Mainarti mengatakan, Bupati Eka memiliki riwayat batuk dalam tujuh hari terakhir. Sehingga, dokter penanggung jawab merekomendasikan bupati untuk menunda pelaksanaan vaksinasi.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat