JAKARTA -- Sebanyak 3 juta dosis vaksin Covid-19 Sinovac yang telah tiba di Indonesia mulai didistribusikan ke seluruh daerah. Pendistribusian vaksin melibatkan semua pihak, mulai dari PT Bio Farma sebagai distributor, pemerintah provinsi, hingga puskesmas untuk menyiapkan sistem rantai dingin atau cold chain vaksin.

“Mulai hari ini (kemarin—Red) vaksin akan distribusikan ke 34 provinsi. Semua rantai dingin di 2-8 derajat, insya Allah kita sudah siap,” kata juru bicara vaksinasi Covid-19 dari PT Bio Farma, Bambang Heriyanto, saat konferensi pers secara daring, Ahad (3/1).

Bambang mengatakan, pendistribusian vaksin Covid-19 dengan kondisi geografis Indonesia tidak sesulit yang dibayangkan banyak orang. Indonesia telah berpengalaman mendistribusikan vaksin melalui program vaksinasi yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Vaksinasi Covid-19, kata dia, bukan yang pertama.

Namun, Bambang melanjutkan, penggunaan vaksin Sinovac ini masih menanti izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Meski sudah mulai didistribusikan, vaksin Covid-19 hanya akan digunakan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan darurat dari BPOM.

Di sisi lain, vaksin Sinovac juga masih menunggu hasil proses kajian aspek kehalalan dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) guna mendapatkan fatwa halal dari ulama Indonesia dan sertifikat dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Dalam kesempatan yang sama, juru bicara vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan, pelaksanaan vaksinasi tahap pertama akan dilakukan pada pekan kedua atau ketiga Januari 2021. Pemerintah optimistis vaksinasi dapat dilaksanakan sesuai jadwal karena hasil uji klinis yang cukup baik di Brasil dan Turki serta hasil uji tahap ketiga dari tim Universitas Padjadjaran dan Bio Farma.

Dia melanjutkan, program vaksinasi terhadap 181,5 juta masyarakat di Indonesia akan dilakukan dalam dua tahap selama 15 bulan. Tahap pertama dilaksanakan pada Januari hingga April 2021 kepada 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas publik di seluruh daerah di Indonesia.

Kemudian, vaksinasi tahap kedua akan digelar pada April 2021 hingga Maret 2022 kepada masyarakat lainnya.

Nadia sekaligus mengklarifikasi pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang sebelumnya menyatakan pelaksanaan vaksinasi membutuhkan waktu hingga 3,5 tahun. Waktu 3,5 tahun yang dimaksud Menkes, menurut Nadia, merupakan proyeksi penyelesaian program vaksinasi untuk seluruh dunia.

“Di Indonesia, kita akan menyelesaikan vaksinasi dalam kurun waktu 15 bulan mulai Januari 2021 sampai Maret 2022. Jadi, rentang waktu 3,5 tahun untuk dunia,” kata dia.

Jika program ini memenuhi seluruh target capaian sasaran penerima vaksinasi, kekebalan kerumunan atau herd immunity akan tercipta. “Dengan adanya kekebalan kelompok ini, kita akan dapat melindungi populasi-populasi lain yang pada saat ini belum bisa vaksinasi,” ujar Nadia.

Di Indonesia, dia melanjutkan, tercatat ada 13 ribu puskesmas, sekitar 12.500 rumah sakit, dan kantor kesehatan pelabuhan yang akan menjadi fasilitas layanan kesehatan untuk memberikan vaksinasi kepada seluruh masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan 30 ribu vaksinator yang siap memberikan vaksin kepada seluruh masyarakat.

“Jadi, menurut kami, kita cukup yakin untuk bisa menyelesaikan vaksinasi ini dan didukung tentunya dengan SDM serta sarana-prasarana yang saat ini sudah siap,” ujar Nadia.

Selama vaksinasi belum selesai dilaksanakan, kata Nadia, masyarakat harus terus patuh menjalankan protokol kesehatan 3M dengan ketat. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak wajib terus dilakukan dengan disiplin. Langkah itu merupakan salah satu cara yang efektif untuk menekan penyebaran virus.

Epidemiolog dari Universitas Andalas, Padang, Sumatra Barat, Defriman Djafri, mengatakan, ketersediaan vaksin merupakan harapan yang sangat besar dan ditunggu semua orang pada masa pandemi Covid-19. Defriman berharap vaksin mampu menjadi solusi mengakhiri pandemi. Meski begitu, Defriman mengingatkan, kehadiran vaksin tidak berarti melonggarkan protokol kesehatan.

“Ketersediaan vaksin ke depan bukan berarti kita mengabaikan protokol kesehatan yang sudah dijalankan saat ini. Proses vaksinasi yang akan dilakukan ke depan tentunya juga menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaannya. Proses vaksinasi membutuhkan waktu untuk persiapan menjangkau semua khalayak,” kata Defriman.

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unand itu mengatakan, efektivitas vaksin idealnya diharapkan di atas 70 persen dan aman diberikan kepada masyarakat.

Adapun yang terpenting dari semua itu, menurut Defriman, vaksin harus dapat membangun kepercayaan terhadap pelaksanaan vaksinasi ini bisa diterima oleh masyarakat ke depan. Untuk itu, pemerintah harus memberikan informasi yang lengkap, utuh, serta mudah diakses masyarakat 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat