TEL AVIV – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, normalisasi Israel dengan negara-negara Arab dan Muslim akan diumumkan lebih cepat. Pernyataan itu ia sampaikan di tengah spekulasi bahwa Indonesia dan Oman sedang dibujuk untuk normalisasi. 

“Kami akan melihat lebih banyak negara dan mungkin lebih cepat dari yang diharapkan orang,” kata Netanyahu, dilansir the Jerusalem Post, Jumat (25/12). Hal itu ia sampaikan selang sehari setelah delegasi Israel kembali dari Rabat, Maroko. 

“Anda dapat melihat negara-negara Arab. Beberapa telah maju dan yang lain akan maju,” kata Netanyahu kepada Duta Besar AS untuk PBB Kelly Craft dan Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan saat bertemu di Yerusalem.

Craft mengunjungi Israel pekan ini. Dia juga menyebut akan ada lebih banyak lagi kesepakatan yang akan muncul. 

Menteri Intelijen Israel, Eli Cohen, sebelumnya telah mengatakan tentang kemungkinan kesepakatan itu dengan Indonesia, Oman, Mauritania, Niger, dan Arab Saudi. Sumber diplomatik mengatakan kepada the Jerusalem Post, Indonesia dan Oman adalah negara yang paling mungkin menjalin hubungan dengan Israel. Dia mencatat pekerjaan atas nama normalisasi dengan kedua negara itu berada pada tahap yang lebih maju daripada dengan negara lain.

Presiden Joko Widodo menyambut Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk mengadakan pertemuan bilateral Indonesia-Palestina di sela KTT Luar Biasa OKI di Balai Sidang Jakarta, Ahad (6/3). - (Republika/Wihdan Hidayat)

Wakil Presiden Kamar Dagang Israel-Indonesia, Emanuel Shahaf, juga meyakini setidaknya ada 50 persen kemungkinan normalisasi dengan Indonesia dapat terjadi. Dia telah lama percaya pada potensi ekonomi dari hubungan dengan negara tersebut dan organisasinya membantu orang Israel yang ingin berbisnis di sana.

“Jika Arab Saudi menormalisasi hubungan dengan Israel, akan lebih mudah bagi Indonesia untuk melakukannya,” kata Shahaf. 

Sejumlah negara Muslim diketahui telah melakukan normalisasi diplomatik dengan Israel. Mereka, antara lain, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko. Semua proses normalisasi diperantarai oleh AS dengan janji-janji keuntungan bagi negara-negara tersebut.

Palestina menentang normalisasi dengan alasan menyalahi kesepakatan Liga Arab. Sebelumnya disepakati bahwa normalisasi hanya bisa dilakukan setelah Palestina merdeka dengan batas negara sebelum perang 1967 dan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Beluma ada di antara kondisi tersebut yang tercapai saat ini.

Menteri Kerja Sama Regional Israel, Ofir Akunis, juga mengatakan, negaranya sedang bekerja untuk meresmikan hubungan diplomasi dengan negara Muslim kelima. Ia berharap hal itu dapat terealisasi sebelum masa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berakhir. 

Akunis menolak menyebutkan negara mana saja yang sedang dilobi oleh negaranya dan AS. Salah satu negara tersebut, kata dia, berada di kawasan Teluk, tapi bukan Arab Saudi. Kemudian negara lainnya berada lebih jauh ke timur. Menurut Akunis negara itu bukan negara Muslim yang kecil. Namun, dia menegaskan bukan Pakistan.

Baru-baru ini, CEO International Development Finance Corporation (DFC) Adam Boehler mengeklaim telah melakukan pembicaraan dengan Indonesia tentang penambahan investasi senilai miliaran dolar AS. Syaratnya, Indonesia bersedia membangun hubungan dengan Israel. DFC adalah lembaga investasi AS untuk luar negeri.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan, tidak ada pembicaraan dengan Amerika Serikat tentang penambahan investasi senilai miliaran dolar jika Indonesia mau membuka hubungan dengan Israel. Indonesia tetap berkomitmen pada perjuangan Palestina. 

“Ibu Menlu (Retno LP Marsudi) sudah sampaikan bahwa hingga saat ini tidak terdapat niatan Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Oleh karenanya, tidak relevan menanggapi artikel atau sinyalemen tersebut," kata Juru Bicara Kemenlu, Teuku Faizasyah, kepada Republika, Rabu (23/12). 

Menurut Teuku, Kemlu pun merasa tak pernah melalukan pembicaraan dengan Adam Boehler. Menlu Retno sebelumnya juga menyatakan, Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina berdasarkan solusi dua negara dan parameter internasional lainnya yang telah disepakati. 

Rekomendasi MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan rekomendasi akhir tahun yang salah satunya menolak normalisasi hubungan dengan Israel. MUI mengindikasikan, masih ada sejumlah pejabat negara yang mengupayakan hal itu.

“Oleh karena itu, Dewan Pimpinan MUI mendorong pemerintah agar tetap berpegang pada amanat konstitusi dan lebih tegas menyuarakan di dunia internasional tentang positioning bangsa Indonesia yang mendukung perjuangan bangsa Palestina dalam mendapatkan hak kemerdekaannya,” tertulis dalam rekomendasi tersebut.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendukung rekomendasi MUI ini. "Saya setuju bahwa kita tetap istiqamah untuk tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel karena kita dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Menurut pandangan kita orang-orang Indonesia bahwa Israel itu masih menjajah negara Palestina," kata Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad.  

Ia pun berharap Indonesia tidak terayu dengan iming-iming investasi triliunan dolar dari Amerika dengan syarat normalisasi hubungan dengan Israel. "Jangan sampai dikorbankan, berapa triliun sih kan tidak besar juga. Jangan sampai terimingi, ini menyangkut konstitusi," kata Prof Dadang.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga mendukung rekomendasi MUI terkait isu normalisasi hubungan dengan Israel. "NU memiliki berpandangan bahwa selama Israel belum mengakui kemerdekaan Palestina, maka Indonesia tidak perlu membuka hubungan diplomatik dengan Israel," kata Ketua PBNU, KH Robikin Emhas, kemarin.

Ia menegaskan, dukungan NU terhadap Palestina tidak berubah.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat