Internasional
JK Diminta Memediasi Pemerintah Afghanistan-Taliban
Presiden Afghanistan meminta JK memimpin mediasi dengan Taliban.
KABUL -- Presiden Republik Islam Afghanistan Ashraf Ghani, Kamis (24/12) malam, meminta Jusuf Kalla (JK) menjadi mediator perundingan Pemerintah Afghanistan dan Taliban. Ghani mengatakan, ia optimistis bahwa konflik berkepanjangan di negaranya akan segera berakhir.
Hal itu disampaikan Ashraf Ghani saat menjamu Jusuf Kalla di Gulkhana Palace Kompleks Istana Kepresidenan Afghanistan di Kabul. Ashraf Ghani secara tegas meminta Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, M Jusuf Kalla, memimpin jalannya perundingan damai itu.
“Kami membutuhkan pelajaran berharga dari Anda bangsa Indonesia bagaimana menciptakan perdamaian, prosesnya setelah itu kami lebih butuh lagi secara detail bagaimana mengimplementasikan butir-butir yang diperjanjikan dalam perdamaian itu," kata Ashraf.
"Kami minta tolong pada pak JK agar bicara dengan mereka dan tengahi kami. Saya juga mengusulkan dan menginginkan ada satu putaran perundingan berlangsung di Indonesia dan dipimpin oleh pak JK,” ujar Ashraf.
JK mengatakan, salah satu opsinya adalah menggelar pertemuan di Indoensia. Dalam upaya perdamaian itu, JK akan melibatkan Majelis Ulama Indonesia, untuk meminta Taliban agar bersedia berdialog dengan Pemerintah Afghanistan. "Tentunya untuk perdamaian kita selalu bersedia untuk membantu," ujar JK dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.
"Rencananya, kita akan mengundang pihak yang berkonfik untuk berdialog di Jakarta itu salah satu opsi. Kita akan mengundang Taliban melalui Majelis Ulama Indonesia, saya juga akan segera melaporkan ke wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk berkoordinasi. Bagaimana pun program perdamaian ini adalah gagasan dari Pemerintah RI," katanya menambahkan.
Pertemuan Ashraf Ghani dan JK beserta rombongan digelar di Gulkhana Palace, yang berada dalam kompleks Istana Kepresidenan Afghanistan, Kabul. Menurut Ashraf, pengalaman JK dalam mendamaikan sejumlah konflik di Indonesia dapat juga diterapkan di Afghanistan. Apalagi, kata Ghani, posisi JK saat ini sebagai ketua umum DMI yang tentunya memiliki posisi dan pengaruh di mata ulama.
Sebelumnya, permintaan mediasi juga diungkap Menteri Urusan Haji dan Agama Afghanistan Muhammad Qasim Halimi kepada JK. Hal senada juga disampaikan CEO High National Reconsiliation Council (HCNR) Afghanistan, Abdullah Abdullah.
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri PMI Pusat, Hamid Awaludin, akan berperan sebagai juru runding dari pihak JK. Hamid mengungkapkan kesepahaman antarfaksi di Afghanistan akan mudah tercapai karena tidak ada pembicaraan mengenai perubahan konstitusi Afghanistan.
Semua faksi menyepakati pemerintahan Islam. Namun, model pelaksanaannya saja yang berbeda karena terkait pemahaman terhadap hukum Islam itu sendiri.
Selain meminta Indonesia menjadi tuan rumah perundingan damai, Ashraf juga ingin mengadopsi tata kelola masjid di Indonesia untuk diterapkan di Afghanistan. Mengingat masjid di Indonesia tidak hanya menjadi tempat ibadah juga menjadi tempat pemberdayaan masyarakat serta pusat pendidikan.
“Masjid di Indonesia itu adalah pusat ibadah sekaligus pusat aktivitas soaial. Itu yang saya bayangkan kita bisa adopsi di Afghanistan. Selalu saya membayangkan masjid itu adalah episentrum dari kehidupan sehari-hari,” kata Ashraf.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.