JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyampaikan, adanya tanggapan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait anggaran janggal di DPRD DKI Jakarta senilai Rp 5.112.555.027, hingga kini masih dalam proses evaluasi.

Riza menjelaskan, Kemendagri masih melakukan pemeriksaan anggaran untuk 2021, termasuk alokasi DPRD DKI yang dianggap janggal. "Memang sekarang sedang proses evaluasi di Kemendagri, tidak hanya di Jakarta, tapi di seluruh provinsi dan kabupaten. Tunggu hasil evaluasi Kemendagri, nanti kita koordinasikan," kata Riza di Jakarta, Rabu (23/12).

Dengan adanya evaluasi dari Kemendagri, Riza berharap, APBD DKI 2021 yang sudah disahkan dengan nominal Rp 82,5 triliun, dapat sesuai dengan kebutuhan dan prinsip penggunaan keuangan. Jika masih ditemukan adanya hal yang tidak sesuai, sambung dia, nantinya dikoordinasikan oleh Kemendagri kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Ini memang rutin tiap tahun dibantu oleh Kemendagri dalam rangka pengecekan, anggaran itu tidak hanya sesuai dengan prinsip- prinsip keuangan, tapi juga harus tepat guna, tepat sasaran," kata Riza.

Kemendagri menemukan sejumlah kejanggalan dalam Rancangan APBD DKI Jakarta 2021. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, Bahri, menjelaskan, kejanggalan itu ditemukan dalam rancangan kerja tahunan (RKT) anggota dewan. Sejumlah kejanggalan yang ditemukan, di antaranya pengadaan pakaian sipil lengkap, belanja modal peralatan audio, belanja modal personal computer, dan modal belanja peralatan komputer lainnya di sekretariat DPRD.

"Di dalamnya ada isi pembelanjaan model komputer itu yang masih ngaco-ngaco dan kita sudah suruh benahin," kata Bahri di gedung DPRD DKI, Selasa (22/12).

Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik menganggap, anggaran janggal senilai Rp 580 miliar yang disampaikan Kemendagri itu merupakan alokasi untuk sekretariat dewan (sekwan). Menurut dia, permasalahan itu tidak terkait dengan DPRD DKI secara kelembagaan.

"Ada kegiatan DPRD ada kegiatan kesekwanan. Jangan DPRD saja. Itu bukan urusan kita yang kemarin disebut-sebut itu enggak ada tuh hubungannya dengan anggota DPRD," jelas Taufik.

Dia mengatakan, pimpinan DPRD DKI berencana mengundang Kemendagri untuk bertemu lagi membahas hal itu. Taufik juga menyayangkan Kemendagri yang telanjur menyampaikan temuan itu ke masyarakat sebelum berkoordinasi dengan DPRD DKI, sehingga menimbulkan persepektif negatif. Pasalnya, anggaran itu urusan sekwan, tapi terkesan DPRD DKI secara keseluruhan.

"Sekarang bukan kegiatan kita, DPRD itu ada dua, ada kedewanan ada kesekwanan," kata Taufik.

Taufik menambahkan, usai APBD DKI diketok di sidang paripurna pada awal bulan ini, draf itu diserahkan ke Kemendagri untuk dievaluasi. Sehingga, tidak tepat Kemendagri berbicara ke publik jika anggaran dewan ada masalah.

"Posisi APBD 2021 sampai sekarang masih di tangan Kemendagri dalam posisi evaluasi diundang dong kita," ucap Taufik.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat