JAKARTA -- Kondisi ekonomi di Ibu Kota diprediksi dapat pulih dengan cepat pada 2021. Meski pada 2020 mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan optimistis, ekonomi pada tahun depan bisa kembali normal.

"Kita mengalami kontraksi yang serius di 2020, tapi mungkin kita termasuk yang paling cepat untuk kembali di dalam perputaran perekonomian karena kesiapan dari kita semua," kata Anies dalam pembukaan Forum Musrenbang Perubahan RPJMD 2017-2022 yang disiarkan di akun Youtube Pemprov DKI Jakarta, Selasa (22/12).

Kesiapan yang dimaksud Anies, seperti tersedianya lapangan kerja di berbagai sektor yang dapat bergeliat saat kurva Covid-19 melandai. Anies mengakui, perekonomian Jakarta mengalami resesi akibat adanya kontraksi pada dua triwulan terakhir berturut-turut.

Dia pun menyebut, faktor terjadinya kontraksi pada perekonomian Jakarta tidak terlepas dari pandemi Covid-19, yang menyebabkan adanya pembatasan aktivitas masyarakat. Hal itu mengakibatkan kegiatan ekonomi di Jakarta bergerak lamban. Dia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua anjlok sebesar minus 8,23 persen. Kemudian, pada triwulan ketiga minus 3,82 persen year on year (yoy).

"Jadi, bukan karena salah perhitungan dalam kegiatan investasi pelaku-pelaku ekonomi di Jakarta, tapi karena supply dan demand mengalami penurunan yang amat serius akibat kita harus melakukan pencegahan terhadap penularan virus lewat pengurangan aktivitas (ekonomi)," ujar Anies.

Oleh karena itu, Anies meyakini, perekonomian Jakarta pada tahun depan, dapat pulih lebih cepat dibandingkan provinsi lainnya. Berdasarkan paparan Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan DKI Jakarta, pada 2021, pertumbuhan perekonomian Jakarta diproyeksikan dapat kembali bertumbuh lebih lima persen. Angka itu jelas mengalami lonjakan karena pada 2020, ekonomi Jakarta diperkirakan minus dua sampai 1,6 persen.

"Bank Indonesia memprediksikan tahun depan kita bisa 5-5,4 persen. Dan, diharapkan di tahun 2022 itu membaik di kisaran 5,8-6,2 persen," kata Anies.

Kreatif

Anies menuturkan, pembangunan di Jakarta ke depannya tidak hanya bersumber dan mengandalkan anggaran pengeluaran dan belanja daerah (APBD). Dia mengatakan, Pemprov DKI perlu pendanaan kreatif (creative financing) yang mengeksplor sumber lainnya. "Jadi, mekanismenya mekanisme kolaborasi melibatkan berbagai pihak," katanya.

Menurut Anies, pendanaan kreatif tersebut perlu dijelajahi agar seluruh rencana pembangunan dapat terlaksana. Terutama apabila terjadi kontraksi pada APBD, seperti yang terjadi sekarang ini.

Anies menyebut, salah satu pendanaan kreatif yang dilakukan oleh Pemprov DKI adalah membentuk Jakarta Development Collaboration Network (JDCN). Dia menyatakan, melalui program itu, diharapkan Pemprov DKI dapat menjangkau sumber dana baru untuk pembangunan Ibu Kota.

"Karena dengan creative financing yang harus kita explore, sehingga kita bisa tetap melakukan seluruh rencana pembangunan walaupun pendanaannya tidak selalu harus dari pemerintah karena adanya kontraksi di APBD kita," ujarnya.

Lima hal

Anies Baswedan meminta lima hal saat membahas perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar berguna dan sejalan dengan pembangunan di Ibu Kota."Pertama, perencanaan ruang berbasis 'neighborhood' (lingkungan) agar semua kebutuhan warga harus bisa terpenuhi tanpa perlu menempuh jarak jauh," ujar Anies.

Tujuannya agar jika terjadi krisis serupa seperti pandemi Covid-19 masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk memenuhi kebutuhannya karena semuanya sudah tersedia. Hal kedua yang harus diperhatikan dalam pembahasan RPJMD 2017-2022 DKI adalah penyediaan fasilitas dan layanan dasar kota yang berketahanan.

Menurut Anies, jika layanan dasar sudah diperhatikan meski pun terjadi krisis, masyarakat tidak akan kesulitan dan tetap terlayani dengan baik.Selanjutnya, poin ketiga adalah peningkatan infrastruktur digital sebagai tulang punggung dari tata kelola pemerintahan modern yang berbasis data. Pemprov DKI menyadari begitu semua harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, mendadak kebutuhan atas infrastruktur teknologi dan data itu menjadi sangat tinggi.

"Ini harus dikebut, termasuk program JakWifi. Lalu program Jakarta Smart City, kita membangun corona.jakarta.go.id. Di (situs) itu, semua data bisa dibilang sekarang paling lengkap yang ada menjadi rujukan," ujar Anies.

 

Ke depan kita harus secara serius melakukan peningkatan infrastruktur digital.

 

Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta

 

SHARE    

Poin keempat adalah integrasi data kependudukan sehingga Pemprov DKI Jakarta dapat lebih mudah melakukan pengambilan kebijakan baik dari segi kesehatan, sosial hingga ekonomi kepada warga yang memerlukan. "Ketika harus melakukan pertolongan baik pertolongan kesehatan, pertolongan sosial, pertolongan ekonomi kepada warga yang terdampak dari krisis apa pun. Di sana diperlukan data yang akurat dan berbasis lokasi yang benar. Itu sebabnya pengintegrasian menjadi mutlak," ujar Anies.

Terakhir, reformasi ekonomi, agar industri yang berbasis berpengalaman dan memiliki nilai tambah harus lebih diperbanyak dan didukung dalam perubahan RPJMD DKI untuk dijalankan dalam dua tahun mendatang.Dengan adanya RPJMD DKI yang diubah diharapkan nantinya setiap program yang dikeluarkan di masa pandemi dan setelah masa pandemi Covid-19 dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan optimal.

DPRD DKI Jakarta

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengaku setuju dengan pernyataan Gubernur Anies tentang ekonomi Jakarta bakal bangkit pada 2021. Namun demikian, ia mengingatkan, pulihnya ekonomi hanya bisa terjadi jika Anies berhasil menurunkan angka positif Covid-19 di Ibu Kota. "Iya sih. Justru kalau tidak yang paling cepat, menjadi tanda tanya besar," kata Gembong berupaya memberi pesan ke Anies.

Jakarta, kata dia, memang sewajarnya menjadi yang paling cepat bangkit dari resesi ekonomi yang dialami sekarang. Pasalnya, Jakarta merupakan pusat bisnis dan pemerintahan. Jika kasus positif Covid-19 menurun, otomatis kegiatan ekonomi bakal menggeliat.

Oleh karena itu, dia mengingatkan, kunci untuk membangkitkan ekonomi Jakarta adalah menurunkan kasus positif Covid-19 terlebih dahulu. "Cara menurunkannya bagaimana? Di sini peran Pemprov DKI dalam penegakan aturan PSBB secara tegas dan konsisten. (Ditambah) peran aktif seluruh elemen warga Ibu Kota," kata Gembong.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat