YOGYAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendorong Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk memfokuskan penyaluran pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keberpihakan terhadap UMKM dinilai penting untuk mendorong pemerataan kesejahteraan. 

Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agung Danarto mengatakan, BSI sesuai wataknya sebagai bank syariah sangat tepat bila mendeklarasikan diri sebagai bank yang berfokus pada UMKM. "Ini untuk percepatan perwujudan keadilan sosial-ekonomi secara lebih progresif di negeri ini," kata Agung membacakan pernyataan pers Muhammadiyah Nomor 31/PER/I.0/A/2020 tentang Bank Syariah Indonesia untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat.

Pernyataan pers tersebut ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, kemarin. 

Bank Syariah Indonesia merupakan nama dari tiga bank anak usaha bank BUMN yang sedang dalam proses merger. Ketiga bank itu adalah Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah. 

Agung mengatakan, PP Muhammadiyah berharap fasilitas pendanaan BSI ke depan jangan hanya menguntungkan korporasi besar dan segelintir pihak. BSI yang berlabelkan syariah secara khusus, kata dia, perlu menaruh perhatian, keberpihakan, dan kebijakan imperatif pada program penguatan dan pemberdayaan ekonomi umat Islam yang sampai saat ini masih lemah secara ekonomi.

BSI dan bank Indonesia lainnya, kata Agung, harus memmiliki kebijakan khusus bersifat imperatif yang lebih besar. "Minimal 60 persen pembiayaan ke UMKM untuk akselerasi pemberdayaan, penguatan, dan pemihakan tersistem ke UMKM dan kepentingan mayoritas rakyat kecil," katanya. 

Kinerja dan keberhasilan BSI juga hendaknya tidak dinilai dari laba, tetapi sejauh mana bisa membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Kebijakan itu diyakini dapat mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi. 

Agung mengingatkan, salah satu masalah bangsa Indonesia adalah masalah kesenjangan sosial-ekonomi dengan mayoritas rakyat belum memperoleh taraf hidup yang sejahtera secara merata. Sementara itu, sekelompok kecil masyarakat menikmati kemakmuran yang sebesar-besarnya.

Dengan kata lain, lanjut dia, sistem ekonomi Indonesia belum mampu mewujudkan keadilan sosial yang merata dan terciptanya kemakmuran bagi sebesar-besarnya hajat hidup rakyat sebagaimana cita-cita dari sila kelima Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945.

Oleh karena itu, ujar dia, Muhammadiyah mengajak seluruh komponen bangsa, khususnya yang memiliki kekuatan dan akses ekonomi-politik untuk berbagi dan bersatu langkah dalam penguatan UMKM. Selain itu, Muhammadiyah menyeru untuk bersatu melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil demi terwujudnya keadilan sosial di Indonesia.

Agung menegaskan, PP Muhamadiyah memiliki konsep dan langkah nyata untuk mengembangkan program UMKM dan ekonomi kerakyatan. Apalagi, Muhammadiyah memiliki amal usaha dan jaringan organisasi yang luas serta didukung pengalaman manajemen profesional dan sumber daya berspirit Alquran, terutama al-Maun.

"Hal itu sejalan kebijakan Presiden Joko Widodo mewujudkan new economic policy yang berbasis kebijakan ekonomi berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Agung.

Terkait dengan kehadiran Bank Syariah Indonesia, PP Muhammadiyah menyatakan, rencana penggabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah merupakan kebijakan dan kewenangan penuh pemerintah yang berdasarkan pengkajian komprehensif dan mendalam. Namun, BSI sebagai bank syariah maupun lembaga perbankan milik negara diharapkan menjadi bank yang dikelola secara good governance, profesional, dan terpercaya untuk sebesar-besarnya hajat hidup dan peningkatan taraf hidup rakyat.

"Jadi, pengelolaan dan pengelolanya harus benar-benar dikontrol secara saksama, transparan, dan akuntabel, sehingga sejalan dengan perundangan dan peraturan, tidak disalahgunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan asas, fungsi, dan tujuannya," kata Agung. 

Selain soal keberpihakan terhadap UMKM dan pengelolaan perusahaan BSI, pernyataan pers Muhammadiyah juga menyinggung soal dana yang ditempatkan di ketiga bank syariah yang sedang dimerger. Dalam pernyataannya, Muhammadiyah bakal menerbitkan petunjuk teknis mengenai dana yang disimpan di tiga bank syariah tersebut dan penempatannya setelah BSI mulai beroperasi.

"Pandangan terkait BSI tidak ada kaitan dengan signifikansi dana pihak mana pun yang disimpan di bank syariah itu, tapi menyangkut tuntutan akuntabilitas publik terhadap BSI sebagai Badan Usaha Milik Negara," ujar Agung. 

Kesamaan misi 

Sekretaris Perusahaan BRI Syariah Mulyatno Rachmanto menilai ada kesamaan misi antara Bank Syariah Indonesia dan PP Muhammadiyah. Kesamaan misi itu adalah untuk menguatkan dan memajukan ekonomi umat serta menghadirkan keadilan sosial di Indonesia. 

Ia menegaskan, Bank Syariah Indonesia akan terus memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM. Dukungan itu antara lain diberikan melalui kredit usaha rakyat (KUR) serta produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan UMKM.

Mulyatno mengatakan, komitmen Bank Syariah Indonesia untuk pelaku UMKM tidak akan kendur. "Bahkan, dengan bersatunya tiga bank, Bank Syariah Indonesia akan mampu memperkuat dukungan kami untuk lebih banyak ke pelaku UMKM di Indonesia," katanya. 

Pegawai Mandiri Syariah (kanan) berbincang dengan nasabah UMKM Suroso (tengah) saat melakukan monitoring produksi mie ayam miliknya di kawasan Depok, Jawa Barat, Selasa (22/12/2020). Mandiri Syariah berkomitmen memberikan dukungan pembiayaan dan pengembangan kepada UMKM baik dalam program langsung maupun melalui kolaborasi dengan program Pemerintah - (Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO)

SHARE    

Komitmen dukungan kepada UMKM bahkan tercantum dalam rancangan merger yang telah dipublikasikan. Mulyatno mengatakan, Bank Syariah Indonesia juga sangat siap untuk berkolaborasi dengan PP Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk memajukan pelaku UMKM. "Ini karena sektor UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional," katanya. 

Ia tidak menyebutkan rencana perubahan porsi pembiayaan pada sektor UMKM. Namun, setelah digabungkan, porsi pembiayaan UMKM akan mencapai 23 persen. Hingga akhir 2021, nilai total penyaluran ke sektor UMKM dari tiga bank yang bergabung diproyeksikan sekitar Rp 53,83 triliun. 

Infografis komitmen Bank Syariah Indonesia pada pelaku UMKM. - (BSI)

SHARE    

Adapun per September 2020, nilai total pembiayaan UMKM yang dimiliki ketiga bank syariah anak usaha Himbara tersebut mencapai Rp 36,36 triliun. Jumlah itu terdiri atas pembiayaan UMKM milik BRI Syariah sebesar Rp 18,7 triliun, Bank Syariah Mandiri Rp 11,67 triliun, dan Bank BNI Syariah Rp 5,99 triliun.

Sebelumnya, Direktur Bisnis Ritel dan Jaringan BNI Syariah Iwan Abdi mengatakan, perusahaan telah banyak menjalin kerja sama untuk membantu para pelaku usaha kecil dan mikro. Hal itu dipastikan akan tetap berlanjut saat BNI Syariah resmi bergabung dengan BRI Syariah dan Mandiri Syariah. 

Sementara itu,SEVP Individual and SME Banking Bank Syariah Mandiri Wawan Setiawan mengatakan, tren kenaikan persentasi pembiayaan UMKM hingga September lalu terus meningkat. Penyaluran pembiayaan Mandiri Syariah bagi UMKM mencapai 14 persen dari total plafon. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat