JAKARTA – Pemerintah meminta rumah sakit (RS) menyetop promosi atau iklan mengenai pre-order (PO) atau pemesanan awal vaksin Covid-19. Permintaan satgas ini merespons munculnya iklan yang ditawarkan rumah sakit swasta mengenai pemesanan vaksin Covid-19.

Dalam iklan tersebut disampaikan, masyarakat yang sudah memesan akan mendapat prioritas vaksinasi. “Jangan melakukan promosi atau kegiatan serupa terkait program vaksinasi sebelum ada keputusan resmi dari pemerintah untuk mencegah kesimpangsiuran informasi di masyarakat,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan pers di kantor presiden, Selasa (15/12).

Sebelumnya beredar iklan promosi jasa vaksinasi Covid-19 di sebuah rumah sakit swasta. Di iklan itu lengkap ditulis estimasi kedatangan vaksin dalam jangka waktu satu hingga dua bulan mendatang. Di iklan itu juga ditulis pasien yang perjanjian atau sudah booking vaksin Covid-19 akan mendapatkan prioritas.

Wiku mengatakan, munculnya iklan atau promosi mengenai vaksinasi yang disampaikan pihak rumah sakit dikhawatirkan malah menambah kesimpangsiuran di tengah masyarakat. Padahal, pemerintah masih mengkaji berbagai hal teknis mengenai program vaksinasi.

“Pada prinsipnya pemerintah ingin memastikan vaksin tersedia bagi seluruh masyarakat, baik skema subsidi atau mandiri,” katanya.

Menurutnya, seluruh informasi rinci mengenai pelaksanaan vaksinasi akan disampaikan setelah pembahasan rampung. Wiku kembali meminta pihak rumah sakit dan masyarakat menunggu keputusan resmi pemerintah mengenai program vaksinasi Covid-19.

Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah tidak memberi ruang bagi spekulasi jual beli vaksin Covid-19 jalur mandiri. Dia meminta Satgas Covid-19 dan PT Bio Farma harus meningkatkan intensitas sosialisasi informasi tentang rencana ketersediaan vaksin, jadwal vaksinasi, harga vaksin, dan tata cara pembelian vaksin corona jalur mandiri.

Dia menilai inisiatif pihak tertentu yang mulai membuka pemesanan atau pre order (pemesanan lebih dahulu) vaksin Covid-19 jalur mandiri pada saat sekarang ini merupakan hal yang terlalu terburu-buru. Pertama, kepastian waktu bagi ketersediaan vaksin untuk kebutuhan dalam negeri belum dapat ditetapkan dan harga vaksin belum ditetapkan pemerintah bahkan pola distribusi vaksin dan metode jual belinya juga masih dalam tahap rencana.

Juru bicara vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, berdasarkan rekomendasi penasihat imunisasi nasional atau ITAGI, vaksin Covid-19 akan diberikan pada rentang usia 18 hingga 59 tahun. Meskipun demikian, pemerintah masih menunggu kajian dan data-data yang lebih akurat terkait peruntukan serta penggunaan vaksin buatan perusahaan farmasi Sinovac, Cina. 

Kajian dari epidemiologi serta studi juga dilakukan apakah bisa orang di atas usia 59 tahun atau pengidap penyakit penyerta mendapatkan vaksin, termasuk pemberian vaksin pada anak-anak. Hingga kini belum ada rekomendasi pemberian vaksin pada kelompok usia tersebut. “Kita tidak mungkin memberikan vaksin tanpa ada dasar ilmiah,” katanya.

Maret 2021

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, selaku relawan vaksin yang kini diuji klinis di Bandung, telah diambil darah yang kedua di tiga bulan setelah penyuntikan pertama. Dia mengaku tubuhnya dalam keadaan fit dan tidak ada keluhan apapun selama ini.

Namun, menurut Emil, hanya ada perubahan dari BPOM ternyata relawan vaksin Covid-19 Bio Farma ini harus dicek tidak hanya tiga bulan seperti bulan ini, tapi juga di saat enam bulan. “Artinya kami harus diambil darah lagi di bulan Maret (2021), jadi yang tadinya kita sampaikan pengumuman berhasil atau tidaknya vaksin Covid-19 ini di bulan Desember (2020), kemungkinan akan diundur ke bulan Maret,” kata dia.

Karena, menurut dia, BPOM ingin memastikan kandungan dari antibodi relawan itu berlimpah di rentang waktu yang lebih panjang. “Jadi tentunya saya memberikan berita ini, sehingga kepada warga mari kita 3M karena vaksin tidak secepat yang kita harapkan,” ujar dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat