JAKARTA -- Pemerintah menargetkan dapat melakukan vaksinasi Covid-19 sebanyak tiga juta dosis pada tahap pertama. Vaksinasi tahap pertama diprioritaskan untuk tenaga kesehatan (nakes) di Pulau Jawa dan Bali.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, Indonesia telah mengamankan 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 yang tiba pada Ahad (6/12). Tahap selanjutnya, kata Terawan, Indonesia akan kembali mendapat pengiriman vaksin dalam bentuk jadi sebanyak 1,8 juta dosis.

Terawan tak menjelaskan kapan vaksin tahap selanjutnya didatangkan. Namun, ia berharap bisa melakukan penyuntikan vaksin sebanyak tiga juta dosis secara serentak. "Tentunya, vaksinasi tahap pertama baru bisa dilakukan setelah ada emergency use authorization (EUA) dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)," kata Terawan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (10/12).

Terawan menjelaskan, nakes di Jawa-Bali jadi sasaran vaksinasi tahap pertama karena mempertimbangkan besarnya populasi penduduk serta jumlah kasus Covid-19 yang tinggi. Jika ketersediaan vaksin bertambah, sasaran selanjutnya adalah nakes di luar Pulau Jawa-Bali.

Secara keseluruhan, kata Terawan, vaksinasi Covid-19 menyasar 107 juta penduduk. Jumlah itu mencapai 67 persen dari total jumlah penduduk Indonesia yang berusia 18-59 tahun.

Vaksinasi dilakukan melalui dua skema, yakni skema program (gratis) dan mandiri (berbayar). Target penerima vaksin program sebanyak 32 juta orang, sedangkan vaksin mandiri sebanyak 75 juta orang.

Vaksin skema program dijalankan Kementerian Kesehatan. Mekanismenya, vaksin didistribusikan melalui dinas kesehatan provinsi, pemerintah kabupaten/kota, puskesmas, dan fasilitas kesehatan pemerintah lainnya. Adapun vaksin mandiri menjadi tanggung jawab Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kementerian BUMN bekerja sama dengan industri, distributor, dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta.

Rapat dengan Komisi IX terkait vaksin menghasilkan sejumlah kesimpulan. Komisi IX yang membidangi kesehatan sempat meminta agar pemerintah mengubah proporsi skema vaksinasi, yaitu 70 persen untuk vaksin gratis dan 30 persen untuk vaksin berbayar. Perubahan itu dinilai sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat pada masa pandemi Covid-19.

Kendati demikian, Terawan kurang sependapat. Menurut Terawan, skema tersebut akan membuat ketidakleluasaan dan merepotkan dalam sejumlah hal, salah satunya soal anggaran.

Terawan kemudian mengusulkan perubahan kalimat kesimpulan agar vaksin gratis diusahakan lebih dari 30 persen. "Kalau seperti ini (diusahakan lebih dari 30 persen), kan ending-nya bisa berapa saja. Kami mohon untuk direlaksasi. Kalau bisa, 'mendesak untuk lebih dari 30 persen' itu menurut saya mungkin lebih bijak," ujar Terawan.

Komisi IX pun mengakomodasi usulan Terawan tersebut. Komisi IX akhirnya sepakat meminta pemerintah untuk meningkatkan proporsi skema vaksin gratis. Kesimpulan rapat dibacakan Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PKB Nihayatul Wafiroh.

Nafiroh mengatakan, Komisi IX juga mendesak Kemenkes memperluas target populasi yang akan divaksinasi. "Terutama, kelompok umur di bawah 18 tahun dan di atas 59 tahun," katanya.

Rekomendasi lainnya adalah mendorong para pihak terkait melakukan percepatan pengembangan vaksin Merah Putih.

Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi PKS Ansory Siregar saat rapat mengusulkan para pejabat, seperti presiden, wakil presiden, menteri, anggota DPR dan MPR menjadi pihak lebih dahulu mendapatkan vaksinasi. Ansory menilai, hal ini menjadi upaya dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi.

"Biar tidak ada pertanyaan di tengah-tengah masyarakat, bagaimana kalau kita pejabat-pejabat ini yang mulai dulu," ujar Ansory.

Sementara itu, Tim Penelitian Uji Klinis Vaksin Covid-19 Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Padjadjaran (Unpad) menyebut hasil vaksinasi Covid-19 terhadap relawan setelah satu bulan disuntik menunjukkan reaksi yang positif. Para relawan tidak menunjukkan gejala atau dampak negatif dari proses penyuntikan yang telah dilakukan.

 

"Baru satu bulan yang ada (hasilnya), bagus, aman (relawan)," ujar Ketua Tim Penelitian Uji Klinis Vaksin Covid-19, Kusnandi Rusmil, Kamis (10/12).

Ia mengatakan, vaksinasi tahap pertama sudah dilakukan kepada 1.620 relawan. Namun, vaksinasi tahap kedua hanya dilakukan kepada 1.610 relawan karena sebanyak 10 orang relawan berhalangan hadir. Menurut dia, tim terus memantau kondisi para relawan pascadisuntik, yaitu pada 30 menit awal, satu bulan, tiga bulan, dan enam bulan.

115 Juta Dosis Vaksin

Kementerian BUMN memperkirakan kebutuhan 246 juta dosis vaksin bisa terealisasi pada Januari 2022. Hingga saat ini, Indonesia telah mengamankan komitmen pengadaan vaksin sebanyak 115 juta dosis.

Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, sebanyak 115 juta dosis vaksin telah berstatus firm order atau telah dipesan pemerintah dari total kebutuhan sebanyak 246 juta dosis vaksin. Menurut dia, Indonesia sedang menjalin negosiasi dengan berbagai pihak untuk menambah pengadaan vaksin sebanyak 116 juta dosis.

"Dengan demikian, jumlah vaksin yang dipesan ditambah dengan potensi vaksin yang kita dapat sebanyak 271 juta dosis vaksin. Potensi yang dimaksud karena kita masih dalam tahap negosiasi," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (10/12).

Budi menjelaskan, pemenuhan vaksin ini berasal dari sejumlah merek, mulai dari Sinovac, Novavax, Pfizer, AstraZeneca, dan Covax atau Gavi. Sebanyak 155 juta dosis vaksin yang telah dipesan Indonesia berasal dari Sinovac yang datang secara bertahap, yakni 1,2 juta dosis vaksin yang telah tiba pada bulan ini dan 1,8 juta dosis vaksin pada Januari 2021.

Setelah itu, pemerintah akan mendatangkan sebanyak 122,5 juta dosis vaksin sepanjang 2021 hingga Januari 2022.  Kemudian, ada Novavax sebanyak 30 juta dosis vaksin pada kuartal III hingga kuartal IV 2021.

Sementara itu, potensi 116 juta dosis vaksin berasal dari Pfizer dan AstraZeneca masing-masing sebanyak 50 juta dosis vaksin, dan Covax atau Gavi sebanyak 16 juta dosis vaksin. Budi menyebut Pfizer sudah mendapat izin edar dari BPOM London dan tengah mengajukan izin edar terhadap BPOM Amerika Serikat. Indonesia, lanjut Budi, juga sedang menghubungi Moderna yang tengah dalam pengajuan izin edar di Amerika Serikat. 

"Jadwal pengiriman vaksin masih bergerak terus dan masih bisa berubah. Kami masih membutuhkan sampai Januari 2022 untuk bisa memenuhi pengadaan vaksin," ucapnya.

Terkait vaksinasi, Kementerian BUMN bertanggung jawab dalam program vaksinasi mandiri sebanyak 75 juta orang. Jumlah vaksin yang dibutuhkan sebanyak 150 juta dosi. Satu orang akan mendapat dua kali suntikan vaksin.

Budi mengatakan, tim BUMN sedang melakukan asesmen awal terhadap 10.914 RS dan klinik tersebut untuk melihat kesiapan dalam melakukan vaksinasi mandiri. Dia mengungkapkan, data awal menyebutkan, baru 600 RS dan Klinik yang telah siap menjalankan vaksinasi mandiri.

"Kita asumsikan kalau RS bisa vaksin 300 orang per hari, kalau klinik bisa 100 orang per hari. Hitungan awal, kami bisa vaksin 16 juta orang per bulan, maka untuk target vaksin mandiri 75 juta bisa tercapai dalam lima hingga enam bulan," katanya.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, dalam kesempatan terpisah meminta masyarakat tidak ragu menjalani vaksinasi. Wiku mengatakan, sebanyak mungkin masyarakat perlu divaksin agar tercipta herd immunity atau kekebalan komunitas.

Kekebalan komunitas inilah, menurut dia, yang bisa melindungi orang-orang yang tak bisa mendapat vaksin dengan alasan kesehatan tertentu.

Karena itu, Wiku melanjutkan, prinsip gotong royong memang perlu diterapkan dalam vaksinasi nanti. Masyarakat yang sehat dan punya akses terhadap vaksin, sebisa mungkin menjalani vaksinasi. Dengan begitu, ruang gerak virus untuk menginfeksi manusia akan semakin sempit.

"Kekebalan komunitas dapat dicapai apabila masyarakat yang sehat dan memenuhi kriteria melakukan vaksinasi. Sehingga dalam jumlah yang memadai, akan tercipta herd immunity sekaligus melindungi kelompok yang tidak dapat divaksinasi," kata Wiku. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat