KUDUS -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah, mengambil keputusan untuk menunda pembelajaran tatap muka yang dijadwalkan dimulai Januari 2021. Keputusan ini diambil menyusul meninggalnya lima guru SMP 3 Jekulo akibat terpapar Covid-19.

“Kami sudah menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga untuk membuat surat edaran kepada sekolah bahwa pembelajaran tatap muka belum diperbolehkan,” kata Pelaksana Tugas Bupati Kudus, Hartopo, di Kudus, Selasa (8/12).

Surat edaran tersebut, dia melanjutkan, sudah diberikan kepada masing-masing sekolah di Kudus sejak Senin (7/12). Hartopo meminta semua sekolah tetap menggelar pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) demi menghindari penularan Covid-19 di lingkungan sekolah.

Terkait adanya beberapa sekolah yang masih melakukan pembelajaran tatap muka, Hartopo menyatakan, akan memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang tidak patuh. Pembelajaran tatap muka, menurut dia, belum bisa dilakukan karena Kudus masih zona oranye dan ditemukan adanya penularan di sekolah.

“Surat edaran tersebut berlaku untuk pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga SMA. Siswa tidak ada yang boleh masuk. Sampai ada yang memasukkan, akan diberikan sanksi,” ujar dia. 

Hartopo menegaskan, selama kondisi belum aman, ia tidak akan memberikan izin pembelajaran tatap muka di sekolah. Bahkan, SMK yang sebelumnya minta izin simulasi tatap muka saat ini sudah tidak melaksanakan lagi karena Provinsi Jateng juga memberhentikan sementara sampai ada kebijakan baru.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengizinkan pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan mulai Januari 2021 dengan syarat ketat. Syarat tersebut telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri terkait pembelajaran tatap muka pada masa pandemi.

Namun, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengingatkan kegiatan belajar tatap muka berisiko tinggi memperburuk penularan Covid-19. Kendati pembelajaran jarak jauh (PJJ) tidak gampang dengan sejumlah kendala yang menyertainya, IDAI memandang hal tersebut masih lebih baik.

Data menunjukkan, proporsi kematian anak akibat Covid-19 masih tinggi. Per 29 November 2020, tercatat sebesar 3,2 persen dari total kasus kematian di Indonesia tergolong berusia anak dan merupakan yang tertinggi di Asia Pasifik saat ini.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah (pemda) bersama pihak sekolah serta penyelenggara pendidikan membuat peta zona kerawanan Covid-19 secara detail. Pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada pemda untuk membuka sekolah mulai dari TK sampai SMA. “Pemetaan secara detail tersebut perlu untuk dilakukan,” kata Muhadjir.

Menurut dia, setiap daerah memiliki kondisi berbeda yang mungkin tak terdeteksi. Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini mencontohkan, kendati ada satu daerah ditetapkan sebagai zona merah, bisa jadi ada wilayah zona hijau di dalamnya. Begitu juga sebaliknya, apabila suatu wilayah ditetapkan sebagai zona hijau, bisa jadi ada di dalamnya wilayah zona merah.

“Sebetulnya kepala daerah dan pemerintah daerah harus berani mengambil langkah yang cermat dan mengambil keputusan, terutama dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar ini,” ujar Muhadjir.

Muhadjir mengatakan, makin lama anak-anak tidak bersekolah, moral dan perilaku anak bisa terus merosot. Karena itu, dia meminta agar pemda bersama pihak sekolah bisa mempersiapkan protokol kesehatan dengan baik. Mulai dari menyiapkan tempat cuci tangan, meminimalisasi agar murid-murid tidak berkerumun, hingga menyediakan masker untuk murid-murid.

Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di ruangan kelas SMP 3 Jekulo, Kudus, Jawa Tengah, Selasa (8/12/2020). Penyemprotan disinfektan tersebut dilakukan terkait adanya 19 guru terkonfirmasi positif Covid-19 dan lima diantaranya meninggal dunia dalam dua pekan terakhir di sekolah itu. - (YUSUF NUGROHO/ANTARA FOTO)

SHARE    

“Patuhi protokol sebaik mungkin. Kalau itu dilakukan, saya yakin sekolah-sekolah masih bisa jalan. Jika suatu saat ada kasus di sekolah segera ditangani dengan baik, terutama dengan melibatkan satgas Covid-19 setempat,” katanya.

Selain itu, Muhadjir meminta agar pemda bersama pihak sekolah menyediakan masker khusus yang sesuai dengan ukuran anak-anak. Hal itu agar di sekolah mereka tetap aman dan terselamatkan dari virus korona.

“Presiden juga mewanti-wanti dalam rapat kabinet terbatas untuk segera memproduksi masker untuk anak-anak. Mulai dari anak TK, SD, SMP, yang ukurannya jarang. Karena itu segera perlu diproduksi,” kata Muhadjir.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat