JAKARTA — Ombudsman Republik Indonesia mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menyalurkan alat pelindung diri (APD) kepada panitia pemilihan kecamatan (PPK) agar bisa diteruskan ke panitia pemungutan suara (PPS) Pilkada 2020. Berdasarkan hasil investigasi Ombudsman RI kepada 31 KPU kabupaten/kota pada 28-30 November, baru 28 persen KPU daerah yang telah menyalurkan APD. 

Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala menuturkan, baru sembilan KPU daerah yang sudah mendistribusikan APD pada 10 hari menjelang pencoblosan. Meskipun, distribusi APD juga belum 100 persen. "Investigasi ini dengan harapan menjadi alarm KPU daerah untuk mempercepat dalam waktu tersisa, semua barang itu sampai ke PPK hingga segera sampai ke PPS. Karena kalau ada barangnya, mau dilakukan simulasi," ujarnya, Rabu (2/21).

Sembilan KPUD yang sudah mulai mendistribusikan APD hasil investigasi Ombudsman RI, antara lain, KPU Depok 86 persen, KPU Tangerang Selatan 86 persen, KPU Indramayu 71 persen, Semarang 57 persen, KPU Surabaya 86 persen, KPU Samarinda 79 persen, KPU Ternate 79 persen, Kabupaten Padang Pariaman 57 persen, dan KPU Lombok Utara 57 persen. Adrianus menegaskan, penyaluran APD penting segera dilakukan untuk memastikan pilkada sesuai dengan protokol kesehatan.

Hal ini juga demi mencegah penyebaran virus Covid-19 saat pemungutan suara berlangsung dan tidak menjadi klaster baru. Ombudsman mencatat 22 KPU daerah yang belum mendistribusikan APD karena masih menunggu kelengkapan APD.

Adrianus menilai, berdasarkan time line, sepatutnya pendistribusian kelengkapan APD oleh KPU daerah dilakukan pada pekan keempat November. Tujuannya agar pekan pertama Desember fokus pada pendistribusian PPK kepada PPS hingga menjangkau sektor TPS.

"Maka diharapkan manajemen waktu dan risiko dalam pendistribusian APD bisa berjalan optimal dan tidak terkesan jadwal padat dan terburu-buru," katanya.

Sementara, KPU optimistis APD tersedia sehari sebelum Rabu (9/12) pekan depan. Komisioner KPU Pramono Ubaid Thantowi mengatakan, masih ada waktu satu pekan bagi KPU daerah mendistribusikan seluruh APD ke tempat pemungutan suara (TPS). Untuk Pilkada 2020 sendiri, akan didirikan sekitar 298.938 TPS di 270 wilayah yang menyelenggarakan pilkada. 

Pramono mengeklaim, sebagian besar APD telah siap di gudang KPU kabupaten/kota, tetapi terdapat kekurangan sarung tangan dan termometer bagi kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Ia mengaku sudah melakukan pengecekan sendiri di gudang logistik KPU kabupaten/kota di Banten maupun Lampung.

"Kami akan terus memonitor ketepatan waktu distribusi logistik pilkada di semua KPU kabupaten/kota. Jangan sampai ada yang terlambat," kata Pramono kepada Republika. 

Petugas Palang Merah Indonesia (PMI) Solo menunjukan sampel darah saksi tim pemenangan pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa usai dilakukan tes cepat (rapid test) di Pucang Sawit, Solo, Jawa Tengah, Rabu (2/12/2020). - (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)

SHARE    

Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU Eberta Kawima mengaku, penyaluran 13 item APD sekaligus dilakukan karena pertimbangan efisiensi. "Kalau misalnya pengirimannya nyicil, mungkin boros. Misal, APD ada 13 macam, tapi yang tersedia baru empat, lalu dikirim, ada lima dikirim, datang lagi dikirim. Itu boros, apalagi kalau daerah yang pengirimannya lewat transportasi udara," ujar Wima.

Meski demikian, Wima memastikan, kelengkapan APD itu akan sampai maksimal H-2 di tempat pemungutan suara (TPS). "Barang dikirim H-2, yang pasti prinsipnya barang yang dibutuhkan sudah ada di sana itu yang penting. Sekarang proses sedang berlangsung," ujarnya.

Perlengkapan APD tak hanya dibutuhkan jajaran KPU, tetapi juga bagi jajaran pengawas. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengatakan, APD dipastikan tersedia pada hari H pencoblosan. "Namanya perlengkapan hari H, ya nantilah bareng sama semuanya," kata Afif.

13 APD Pilkada:

Masker

Thermo gun 

Baju hazmat 

Sarung tangan lateks

Hand sanitizer

Sabun cair

Desinfektan

Face shield

Sprayer

Tempat air berkeran 

Sarung plastik pemilih 

Kantong plastik

Tisu

Sumber: KPU RI

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat