JAYAPURA -- Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Polisi Paulus Waterpauw mengatakan, ada lima daerah rawan menjelang HUT Organisasi Papua Merdeka pada 1 Desember. Lima daerah yang masuk kategori rawan tersebut adalah Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mimika, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Puncak.

"Memang dari laporan yang diterima, lima kabupaten itulah yang terindikasi rawan. Namun, hingga kini situasi relatif kondusif," kata Waterpauw, Senin (30/11).

Menurut dia, hingga saat ini belum ada permintaan penambahan personel. Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, warga dan khususnya pendatang diminta tidak beraktivitas berlebihan, misalnya ke luar kota. "Namun, bila ada keperluan penting untuk bepergian ke luar kota lewat darat, diharapkan melaporkannya terlebih dahulu ke pos polisi agar dikawal bila daerah itu masuk kategori rawan," kata Waterpauw.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada peringatan HUT OPM, apalagi dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora. Ia memastikan, aparat akan menindak tegas. Dari laporan yang diterima, kata dia, ada kebaktian di gereja-gereja pada 1 Desember karena umat Kristen sebentar lagi akan merayakan Natal.

Ia berharap kebaktian itu terlaksana secara baik. "Aparat keamanan akan menindak tegas bila ada kelompok yang melakukannya (HUT OPM—Red)," kata Waterpauw.

Sementara itu, Polres Kota Jayapura melakukan apel gelar pasukan pada Senin untuk mengantisipasi HUT OPM. Apel tidak hanya dilakukan polisi, tapi juga melibatkan TNI dan aparat Pemerintah Kota Jayapura. "Tidak perlu lagi ada tanggal-tanggal tertentu yang dijadikan momok," kata Gustav. 

Personel gabungan akan melakukan patroli rutin dan menjaga tempat-tempat vital. Selain itu, Wali Kota Jayapura Benhur Mano menegaskan, siapa pun yang mengganggu keutuhan NKRI pasti akan ditindak. 

Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Kolonel Czi IGN Suriastawa pada Jumat (28/11) mengatakan, kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) telah memulai aksinya sebelum HUT OPM. Pihaknya melakukan sejumlah upaya agar warga lokal tak terpengaruh oleh aksi-aksi itu. "Biasa tiap mendekati 1 Desember KKSB selalu membuat ulah biar menunjukkan eksis-nya dia," ujar dia.

Teranyar, KKSB menyerang pasukan tim gabungan TNI di Distrik Kenyam, Nduga, Papua, pada Kamis (27/11). Akibatnya, tiga orang anggota TNI dari Yonif R 700/WYC menderita luka tembak. 

Meski begitu, Suriastawa mengaku tidak akan meningkatkan pengamanan di wilayah Papua. Prajurit TNI hanya akan melaksanakan tugas seperti biasa, yakni melakukan pembinaan teritorial di wilayah posko masing-masing. "Hal itu (aksi KKSB—Red) sering terjadi. Normal saja, paling pengamanan terhadap masyarakat. Jangan sampai kegiatan masyarakat nanti terganggu," ujar dia. 

Massa berjalan melintasi asap yang mengepul saat unjuk rasa di Kota Sorong, Papua Barat, Jumat (27/11). Demonstrasi yang belum diketahui maksud dan tujuannnya tersebut dibubarkan kepolisian karena menyebabkan keramaian di tengah pandemi Covid-19 dan berlangsung ricuh sehingga mengakibatkan empat orang anggota polisi dan satu orang jurnalis terluka - (OLHA MULALINDA/ANTARA FOTO)

SHARE    

Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM), Sebby Sambom, mengungkapkan, baku tembak terjadi sekitar pukul 13.00-16.00 WIT. Dia menyatakan, baku tembak tersebut dilakukan dengan pasukan TNI-Polri yang baru mengirim 4.000 pasukan dari Jakarta.

"Komandan Operasi TPNPB Kodap Ndugama, Pemne Kogeya, membenarkan, korban sementara pihak TPNPB Ndugama tidak ada yang korban. Dan pihak TNI-Polri ada korban namun belum pastikan," kata Sebby lewat pesan singkat kepada Republika, Kamis (26/11) petang.

Berdasarkan informasi yang ia dapatkan, sekitar pukul 16.00 WIT terdapat helikopter yang masuk dari arah Timika, Papua, dan kemudian kembali ke arah Timika. Dia telah mengonfirmasi, ada tiga anggota TNI yang terkena timah panas dari TPNPB.

Perhatian serius

Sementara, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas mengatakan, situasi di Papua saat ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Karena, menurut dia, sebagian warga Papua telah menyatakan dirinya ingin keluar dari NKRI dan membentuk negara Papua sendiri.

“Untuk itu Muhammadiyah mengimbau pemerintah untuk fokus dalam menghadapi gerakan separatis tersebut dengan melakukan berbagai pendekatan mulai dari pendekatan yang bersifat soft berupa dialog sampai kepada pendekatan militer,” ujar Anwar dalam keterangna tertulis yang diterima Republika.co.id, Senin (30/11).

Karena, lanjut dia, kalau pemerintah tidak bersungguh-sungguh dalam menghadapi masalah ini, tidak mustahil Papua dan Papua Barat akan bisa  bernasib seperti Timor Timur. “Apalagi melihat sebagian dari negara-negara dunia Internasional baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam telah memberikan dukungan bagi berdirinya negara Papua yang terpisah dari Indonesia,” ucapnya.

Anwar menjelaskan, sebagai negara yang berdaulat Indonesia tentu tidak mau kedaulatannya diganggu. Oleh karena itu, menurut Anwar, pemerintah perlu memperkokoh persatuan dan kesatuan di Indonesia. “Supaya kekuatan kita untuk menghadapinya maksimal, maka persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa harus kuat,” kata Anwar.

Selain itu, tambah dia, hal-hal yang tidak begitu penting harus dikesampingkan dulu agar energi dan tenaga bangsa ini tidak terkuras. “Karena, kalau hal itu terjadi maka kelompok separatis akan menang dan tertawa karena mereka sudah bisa lepas dan terbebas dari NKRI, serta  membentuk negara sendiri dan kita jelas tidak mau itu terjadi,” jelas Wakil Ketua Umum MUI ini.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat