JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, Indonesia akan kedatangan dua jenis vaksin Covid-19 pada akhir tahun. Kedua vaksin tersebut adalah vaksin dari Sinovac sebanyak tiga juta dosis dan bahan baku vaksin dari Sinopharm sebanyak 15 juta dosis.

Airlangga memastikan, vaksin dari Sinovac akan terlebih dahulu dilakukan sertifikasi sebelum dapat digunakan ke masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah mengirimkan perwakilan ke pabrik Sinovac.

Indonesia juga akan kedatangan 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku. Menurut Airlangga, bahan baku ini akan diproduksi menjadi vaksin di laboratorium Biofarma dan disertifikasi oleh BPOM. "Ini yang akan ada dalam bentuk vaksin mandiri," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (22/10).

Vaksin mandiri yang dimaksud adalah vaksin tersebut dapat diakses masyarakat secara berbayar. Ketersediaan vaksin ini di luar dari yang sudah disiapkan pemerintah untuk diberikan kepada kelompok prioritas dengan skema subsidi atau bahkan gratis.

Rencananya, vaksin mandiri akan dikelola oleh Biofarma beserta mitra yang ditunjuk. Tapi, ia belum menyebutkan harga dan cara memperoleh vaksin tersebut. "Pemerintah akan memberikan informasi secara jelas saat program ini (vaksinasi) sudah siap dan pada saat vaksinnya sudah tersedia," ucap Airlangga yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) itu.

CEO perusahaan farmasi China SinoVac Yin Weidong memberikan paparan teriakit infeksi COVID-19 dan vaksinasi saat kunjungan pabrik vaksin di Beijing, Kamis (24/9). SinoVac, salah satu perusahaan farmasi China yang memproduksi kandidat vaksin COVID-19 - (AP Photo / Ng Han Guan)

SHARE    

Sementara itu, vaksin yang disubsidi pemerintah akan diprioritaskan ke beberapa kelompok masyarakat. Sesuai dengan studi dari World Health Organization (WHO), vaksin diprioritaskan untuk mereka yang bergerak di bidang kesehatan seperti perawat dan dokter, hingga aparat penegak hukum.

Periode vaksinasi berikutnya ditujukan untuk kelompok yang dianggap rentan. Menurutnya, pemerintah kini sedang menyiapkan rencana induk dan peta jalan vaksinasi, termasuk terkait kelompok rentan.

Vaksin untuk Covid-19 ditampilkan selama kunjungan ke pabrik vaksin SinoVac di Beijing, Kamis (24/9) - (AP)

SHARE    

Pemberian vaksinasi, terutama subsidi, akan diutamakan di daerah-daerah dengan penyebaran Covid-19 yang tinggi atau dikenal sebagai zona merah. Di antaranya, Sumatra Utara, Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur hingga Papua Barat.

Selain bekerja sama dengan mitra internasional, Indonesia juga mengembangkan vaksin sendiri, yaitu vaksin Merah Putih. Airlangga menyebutkan, perkembangan sejauh ini menunjukkan, vaksin merah putih sudah siap diproduksi pada kuartal kedua tahun depan, sehingga siap didistribusikan pada akhir 2021.

Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta program vaksinasi Covid-19 baru dilakukan setelah hasil uji klinik fase III keluar. IDI menganjurkan vaksin baru diberikan setelah efektivitasnya dan keamanannya terbukti.

Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih mengatakan, perlu persiapan yang baik dalam pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan serta persiapan terkait pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden agar program vaksinasi jangan dilakukan dengan tergesa-gesa.

"Kemudian dalam hal pemilihan jenis vaksin ada syarat mutlak yang harus dipenuhi, yaitu vaksin yang akan digunakan sudah terbukti efektivitasnya, imunogenitasnya serta keamanannya dengan dibuktikan adanya hasil yang baik melalui uji klinik fase III yang sudah dipublikasikan," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (21/10).

Ia pun merujuk pada uji coba vaksinasi Sinovac di Brasil yang sudah selesai dilaksanakan pada 9.000 relawan. Namun, kata dia, hasilnya baru akan dikeluarkan segera setelah selesai dilakukan vaksinasi pada 15.000 relawan. Artinya, dia menambahkan, ada unsur kehati-hatian juga dilakukan negara lain dengan tetap menunggu data lebih banyak lagi dari hasil uji klinis fase III.

Tim medis memeriksa tensi warga dengan komorbid dalam simulasi uji coba vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Abiansemal I, Badung, Bali, Selasa (6/10/2020). Simulasi uji coba vaksinasi Covid-19 yang diikuti puluhan warga tersebut untuk mengukur kesiapan dan kesigapan para tim medis di puskesmas itu yang rencananya dikunjungi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada awal tahun depan - (Nyoman Hendra Wibowo/ANTARA FOTO)

SHARE    

Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa program vaksinasi adalah sesuatu program penting, namun tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa. Dalam situasi pandemi, ia menyebutkan organisasi kesehatan dunia PBB (WHO) memperkenankan pembuatan dan penyediaan obat atau vaksin dapat dilakukan melalui proses izin penggunaan darurat (emergency use authorization/EUA) untuk vaksin Covid-19 oleh lembaga yang mempunyai otorisasi untuk itu.

"Di Indonesia, lembaga tersebut adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam melakukan atau menentukan hal ini, PB IDI amat meyakini bahwa BPOM tentu juga akan memperhatikan keamanan, efektivitas dan imunogenitas suatu vaksin, termasuk bila terpaksa menggunakan skema EUA," ujarnya. Pihaknya yakin bahwa BPOM akan menjaga kemandirian dan profesionalismenya.

Dia menambahkan, pemerintah perlu juga mempertimbangkan rekomendasi dari Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Strategic Advisory Group of Experts on Immunization of the World Health Organization (SAGE WHO). Pelaksanaan program vaskinasi memerlukan persiapan yang baik dan komprehensif, termasuk penyusunan pedoman-pedoman terkait vaksinasi oleh perhimpunan profesi, pelatihan petugas vaksin, sosialisasi bagi seluruh masyarakat dan membangun jejaring untuk penanganan efek simpang vaksinasi.

"Keamanan dan efektivitas adalah yang utama selain juga kita semua ingin agar program ini berjalan lancar. PB IDI berharap agar program vaksinasi ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat," katanya.

 

Keamanan dan efektivitas adalah yang utama selain juga kita semua ingin agar program ini berjalan lancar.

 

 

SHARE    

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengingatkan pemerintah agar proses pengadaan vaksin Covid-19 dilakukan secara transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. "Jangan sampai vaksin yang diberikan masih setengah jadi, ini akan membahayakan penduduk," kata Netty dalam siaran pres, kemarin.

Ia menambahkan, transparansi yang dimaksud adalah dengan mengungkapkan data uji klinis fase III di beberapa negara beserta izin penggunaan darurat ke pubik. Hal itu perlu dilakukan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat. "Karena saat ini di masyarakat isunya menjadi liar aman atau tidaknya vaksin ini?" ujarnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini juga mengingatkan agar pemerintah transparan terkait penggunaan anggaran dalam pengadaan vaksin Covid-19. Pemerintah juga berkewajiban untuk melaporkan secara reguler dan detail.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto sebelumya mengatakan, pemerintah telah mendapat komitmen sejumlah produsen vaksin untuk vaksinasi 9,1 juta masyarakat Indonesia pada rentang November-Desember 2020. Yurianto mengatakan, ketersediaan 9,1 juta vaksin tersebut berasal dari tiga farmasi vaksin asal China, yakni, Sinovac Biotech, Sinopharm, dan CanSino Biological.

Yurianto meminta masyarakat agar tidak menganggap vaksin Covid-19 sebagai penyelesaian akhir pandemi. Masyararakat tetap harus menerapkan protokol kesehatan.

Kekebalan massal

Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN) Bambang PS Brodjonegoro menekankan, vaksin Covid-19 dibutuhkan untuk mewujudkan kekebalan massal atau herd immunity. Covid-19 merupakan penyakit yang penanganannya harus menggunakan vaksin.

"Mengingat virus Covid-19 berbeda dengan virus lainnya yang dapat selesai dengan herd immunity tanpa vaksin, misalkan malaria. Tetapi karena Covid-19 ini penyebarannya sangat cepat dan berbahaya bagi orang yang mempunyai penyakit penyerta, maka satu-satunya cara harus ada vaksin supaya kekebalan massal itu terbentuk," kata Bambang, Rabu (21/10).

Ia menambahkan, vaksin yang nantinya mendapatkan izin dari BPOM adalah vaksin yang sudah memenuhi syarat aman dan manjur (safety & efficacy). Aman dalam artian tidak ada efek samping yang serius dan manjur dalam pengertian bahwa sesuai dan cocok untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap Covid-19.

"Masyarakat atau para pengguna vaksin tidak perlu khawatir, selama vaksinnya sah dan resmi sebagai vaksin Covid-19, siapa pun yang membuat dan apa pun platformnya maka keamanannya dijamin," kata dia.

Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy menegaskan, pemerintah akan secara cermat, tepat, dan hati-hati dalam proses persiapan vaksinasi. "Bapak Presiden telah berpesan betul untuk hati-hati. Harus cepat namun tidak boleh sembrono. Data harus by name by address siapa orangnya, kenapa diberikan itu harus jelas."

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat