JAKARTA -- Bio Farma menggaransi kehalalan vaksin Covid-19 hasil kerja sama dengan pihak Sinovac. Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir memastikan, produk vaksin Covid-19 nantinya akan memenuhi kriteria keamanan, khasiat yang baik, dan halal. 

Honesti mengatakan, tim Indonesia terdiri atas perwakilan Kementerian Kesehatan, BUMN holding farmasi, BPOM, hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) sedang meninjau proses produksi vaksin Sinovac di Cina. Tim ini akan melihat langsung apakah proses produksi vaksin telah sesuai standar internasional.

“Masalah halal yang kita garansi ke masyarakat bahwa vaksin yang diberikan nantinya sudah memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan tidak mengandung bahan-bahan yang nonhalal dalam proses produksinya,” ujar Honesti dalam sebuah webinar, Selasa (20/10).

Menurut Honesti, Sinovac telah berkomitmen menyediakan 140 juta dosis bahan baku vaksin untuk Bio Farma pada 2021. Dia berharap, BPOM dapat menerbitkan emergency use authorization (EUA) untuk vaksin tersebut. “Harapan kami, akhir Januari 2021 akan diberikan program vaksinasi yang sifatnya massal,” ujar dia.

Honesti menerangkan, Indonesia bersama Chile, Brasil, Turki, Argentina, dan Bangladesh saat ini tengah melakukan uji klinis tahap III vaksin Sinovac. Nantinya negara-negara tersebut akan melakukan pertukaran data tentang hasil uji klinis tahap III. 

Honesti menyampaikan, untuk proses uji klinis tahap III di Bandung, Jawa Barat, sudah dilakukan suntikan pertama terhadap 1.620 relawan dan suntikan kedua terhadap 1.071 relawan. “Sampai saat ini semua proses belum mengalami kendala berarti, tidak ada indikasi serius. Kita berharap ini berjalan lancar,” kata Honesti.

Menurut Honesti, tantangan terbesar dari aspek distribusi saat vaksinasi berjalan juga harus mendapat perhatian. Honesti menilai, distribusi vaksin kepada masyarakat tidak sederhana, mengingat kualitas produk vaksin yang harus tetap terjaga sejak awal hingga tiba di masyarakat.

“Ada kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar secara mutu dari fabrikasi sampai lapangan memenuhi kriteria,” ujar Honesti.

 

Ada kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar secara mutu dari fabrikasi sampai lapangan memenuhi kriteria.

 

 

SHARE    

Pemerintah telah mendapat komitmen sejumlah produsen vaksin untuk vaksinasi 9,1 juta masyarakat Indonesia pada rentang November-Desember 2020. Ketersediaan 9,1 juta vaksin tersebut berasal dari tiga farmasi vaksin asal Cina, yakni Sinovac Biotech, Sinopharm, dan CanSino Biological.

Di sisi lain, pengembangan vaksin dalam negeri, yakni vaksin Merah Putih yang kini dikembangkan Eijkman tetap relevan, meski pada saat yang bersamaan pemerintah mengimpor ratusan juta vaksin Covid dari luar negeri. Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro menyebut, vaksin impor dari G42 asal Uni Emirat Arab maupun Sinovac dari Cina merupakan upaya jangka pendek pemerintah dalam mengatasi pandemi.

“Kemungkinan besar vaksin dari manapun tidak akan bertahan seumur hidup, misal divaksin 2021, ada kemungkinan 2022 dan 2023 divaksin lagi. Maka vaksin Merah Putih kami dikondisikan untuk jangka menengah panjang,” ujar Bambang.

Selain itu, kata Bambang, vaksin Merah Putih tetap diperlukan mengingat besarnya jumlah penduduk Indonesia. Kehadiran vaksin Merah Putih merupakan upaya pemerintah agar tidak terus-menerus bergantung pada vaksin impor untuk jangka panjang.

Vaksin anak

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, nantinya akan ada pengembangan vaksin Covid-19 untuk kelompok anak, komorbid, dan lanjut usia (lansia). Namun, untuk saat ini vaksin diprioritaskan bagi kelompok usia 18 sampai 59 tahun.

“Nanti kalau ada perkembangan dari uji klinis menunjukkan ada keamanan untuk usia kecil, komorbid, atau lansia, ya kita akan kerjakan,” ujar Terawan dalam diskusi yang digelar Partai Golkar, Selasa (20/10).

Ia mengatakan, penggunaan vaksin Covid-19 di masa depan mengikuti prosedur uji klinis yang saat ini masih dilakukan pengembangannya. Di mana, uji klinis vaksin saat ini dilakukan pada rentang usia 18 hingga 59 dan tidak memiliki penyakit komorbid.

“Dalam memberikan sesuatu itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat. Jadi otomatis kita mengikuti, kalau sekarang yang ada itu 18-59 tahun dengan komorbid atau tanpa komorbid kita ikuti aturannya,” ujar Terawan.

Hal ini dilakukan bukan semata-mata pemerintah mengabaikan kelompok anak, komorbid, dan lansia. Menurutnya, perlu ada pengembangan vaksin Covid-19 lanjutan untuk tiga kelompok tersebut.

“Tidak boleh vaksinasi itu sekadar ritual, vaksinasi itu punya tujuan, akhirnya nanti untuk herd immunity untuk juga membangkitkan imunitas di tubuh pasiennya atau yang divaksin itu menjadi tujuannya. Bukan vaksinasi, tapi tidak sesuai dengan kaidah,” ujar Terawan.

 

Tidak boleh vaksinasi itu sekadar ritual, vaksinasi itu punya tujuan, akhirnya nanti untuk herd immunity.

 

 

SHARE    

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menyebut bahwa vaksin Covid-19 juga akan diprioritaskan kepada tenaga kesehatan karena mereka yang sangat berisiko tertular virus Covid-19. Tenaga kesehatan ini termasuk yang ada di rumah sakit rujukan melayani pasien Covid-19, kemudian petugas kesehatan yang ada di laboratorium rujukan tempat pemeriksaan spesimen Covid-19 karena berhadapan langsung dengan virus kemudian tenaga kesehatan yang melaksanakan contact tracing kasus baru.

Kemudian, kelompok public services termasuk yang melaksanakan tugas penegakan operasi yustisi kepatuhan protokol kesehatan di antaranya Satpol PP, Polri, TNI yang menjadi kelompok kedua mendapatkan vaksin ini. Sebab, tugas mereka dinilai menimbulkan risiko yang besar.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat