JAKARTA -- Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah bertolak ke Amerika Serikat (AS) pada Rabu (14/10) untuk menghadiri undangan pejabat pertahanan negara tersebut. Ia diagendakan melakukan sejumlah pertemuan di Negeri Paman Sam mulai Kamis (15/10) hingga Senin (19/10).  

"Pak Prabowo mulai dari tanggal 15 sampai dengan 19 beraktivitas di AS," kata Juru Bicara Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak, lewat keterangan pers, Kamis (15/10). 

Prabowo telah dilarang masuk ke AS sejak 2000 karena tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di ujung kepemimpinan Presiden Soeharto. Karena itu, undangan Menteri Pertahanan AS Mark Esper itu menghebohkan. Sejumlah pegiat HAM di AS maupun Indonesia mengkritisi pelunakan sikap AS ini.

Dahnil menerangkan, di Amerika mantan komandan jenderal (danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu akan bertemu dengan banyak pihak. Mereka akan membicarakan kerja sama pertahanan AS dan Indonesia serta melanjutkan berbagai kerja sama yang sudah dilakukan. 

Menurut Dahnil, Prabowo menghormati segala kritikan, penolakan, dan sebagainya terkait langkah tersebut. Ia kembali menegaskan, Prabowo ke sana untuk memenuhi undangan resmi guna memperkuat kerja sama pertahanan kedua negara.

"Pak Prabowo sudah mengalami penolakan dan tuduhan macam-macam selama beliau bertugas sebagai abdi negara, juga bertugas sebagai politisi," kata Dahnil.

Menhan Prabowo Subianto bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9).  - (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

SHARE    

Kemarin, pemerintahan Presiden Donald Trump menyatakan telah bersiap menyambut Prabowo di Pentagon pada Jumat (16/10). Prabowo disebut sebagai menhan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

"Dia adalah rekan kami, dari kemitraan yang sangat penting, dan penting bagi kami untuk terlibat dengannya dan memperlakukannya sebagai mitra," kata seorang pejabat senior pertahanan AS yang tak menyebutkan namanya. 

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Fatia Maulidiyanti, menyatakan, sejumlah pegiat HAM membuat surat terbuka kepada Menteri Luar Negeri AS Michael R Pompeo terkait keputusan AS mencabut larangan masuk terhadap Prabowo. Keputusan itu dinilai dapat melanggar hukum leahy di AS, yaitu pelarangan memberikan bantuan militer kepada unit pasukan asing yang melanggar HAM tanpa hukuman.

"Dengan membebaskan dia (Prabowo) bepergian ke AS untuk menemui pejabat senior AS, bisa melanggar hukum leahy dan akan menjadi bencana bagi HAM di Indonesia," ujar perwakilan dari para pegiat HAM tersebut dalam surat terbuka, kemarin. 

Dalam surat itu, para pegiat HAM menyampaikan kekhawatirannya terkait peran Prabowo dalam kejahatan terhadap HAM, termasuk penculikan aktivis prodemokrasi. Dia mengatakan, penyelidikan independen terhadap HAM pada 1998 menyimpulkan, Prabowo sadar dan bertanggung jawab atas penculikan aktivis prodemokrasi pada 1997-1998. 

Anggota Komisi I (Pertahanan) DPR Syaifullah Tamliha menyayangkan adanya penolakan lembaga pegiat HAM atas kunjungan Prabowo. Ia menilai, Prabowo diundang resmi oleh pihak AS. "Kehadiran Menhan ke AS sangat dibutuhkan oleh kedua negara, terutama untuk kerja sama di bidang alutsista," kata politisi PPP itu melalui pesan singkat, kemarin. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat