JAKARTA – Masyarakat diminta untuk terus menjalankan protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak meski sudah ada vaksin Covid-19. Sebab, menurut juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, adanya vaksin tidak menjamin pandemi akan selesai di Tanah Air.

“Vaksin bukan satu-satunya jaminan penuntasan pandemi Covid-19 di Indonesia,” kata Wiku dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (8/10).

Wiku mengatakan, vaksin adalah salah satu bentuk intervensi medis untuk memperkuat imunitas masyarakat di tengah pandemi. Dia menekankan, program vaksinasi harus diikuti kesadaran dan kedisiplinan publik atas protokol kesehatan.

“Tanpa kedisiplinan atas protokol kesehatan, maka upaya penuntasan pandemi akan sulit dilakukan,” ujar Wiku.

Pada Senin (5/10), Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Sejumlah isi perpres vaksin tersebut antara lain adalah penegasan dilakukannya percepatan pengadaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi.

Presiden memberikan kewenangan kepada Kementerian Kesehatan terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Kemenkes juga diberi kewenangan untuk menentukan besaran harga pembelian vaksin Covid-19.

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir menegaskan komitmen pemerintah menyediakan vaksin bagi rakyat Indonesia. Erick menyebut, pemerintah sudah merencanakan untuk melakukan vaksinasi terhadap masyarakat Indonesia.

“Semua sudah direncanakan dan diharapkan bisa tepat waktu,” ujar Erick saat berbincang virtual dengan mantan menteri kelautan dan perikanan, Susi Pudjiastuti, pada Rabu (7/10).

Untuk jangka pendek, kata Erick, pemerintah bekerja sama dengan perusahaan asal Cina, Sinovac, dan perusahaan UEA, G42, terkait penyediaan vaksin. G42 sudah berkomitmen menyediakan 10 juta dosis vaksin pada akhir tahun ini dan 50 juta dosis vaksin pada 2021. 

Sementara Sinovac, kata Erick, mampu memenuhi permintaan Indonesia sebanyak 20 juta dosis vaksin pada akhir 2020 dan 230 juta dosis vaksin untuk tahun depan. Total vaksin Covid pada 2021 mencapai 310 juta dosis vaksin. Erick menyebut, proses vaksinasi awal sebanyak 30 juta dosis vaksin bisa dilakukan pada awal 2021.

Menteri BUMN ini menambahkan, pemerintah juga sedang berupaya menyelesaikan vaksin Vaksin Merah Putih yang akan menjalani uji klinis tahap I sampai uji klinis tahap III pada 2021. “2022 bisa produksi sendiri ini yang bisa menjadi fondasi kita,” kata Erick.

Tak ada efek samping

Sementara, uji klinis vaksin virus corona SARS-CoV2 (Covid-19) Sinovac di Bandung, Jawa Barat, masih terus berjalan. Hingga saat ini, sebanyak 1.620 sukarelawan telah menjalani uji klinis vaksin ini dan hingga saat ini belum ada laporan efek samping.

"Sebanyak 1.089 diantaranya telah mendapatkan injeksi pertama dan lebih 450 orang telah menjalani injeksi kedua. Sejauh ini, belum ada laporan adanya efek samping di uji klinis vaksin ini," ujar Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat mengisi konferensi virtual BNPB, Rabu (7/10).

Kendati demikian, dia menambahkan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terus memonitor perkembangan uji klinis vaksin yang dilakukan BUMN penghasil vaksin Bio Farma dan Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran tersebut.

Ia mengeklaim, pemerintah memang aktif mencari vaksin Covid-19, tapi tetap selektif dalam memilihnya. Vaksin yang memasuki Indonesia harus terbukti aman berdasarkan hasil data atau riset. 

"Pemerintah berusaha memastikan ketersediaan vaksin untuk penduduk Indonesia dan bisa mencapai herd immunity karena vaksinasi," katanya. Menurutnya, Bio Farma memprediksi bahwa kapasitas produksi vaksin bisa mencapai 250 juta ampul atau dosis di akhir 2021.

Untuk mendukung target kapasitas produksi vaksin di Tanah Air, pemerintah Indonesia juga mendorong pengembangan vaksin buatan dalam negeri, yaitu vaksin Merah Putih oleh konsorsium Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman dan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek)/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). "Upaya ini bertujuan untuk memastikan supaya seluruh warga negara Indonesia bisa mengakses lebih dari satu vaksinasi," katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat