JAKARTA -- Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto diagendakan berangkat ke Amerika Serikat (AS) pada Oktober ini. Rencana keberangkatan Prabowo menjadi spesial karena selama ini Negeri Paman Sam menutup pintu terhadap mantan komandan jenderal (danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu terkait isu hak asasi manusia (HAM). Setelah 19 tahun, larangan itu akhirnya dicabut. 

Juru Bicara Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan, Prabowo Subianto akan ke AS pada 15-19 Oktober mendatang. Prabowo ke AS atas undangan yang diberikan oleh Pemerintah AS. "Menhan RI, Prabowo Subianto, diundang oleh Pemerintah AS melalui Menhan AS, Mark Esper, untuk berkunjung ke AS pada 15-19 Oktober 2020," jelas Dahnil dalam keterangan tertulis, Kamis (8/10).

Dahnil menerangkan, Prabowo diundang untuk melanjutkan pembicaraan detail terkait kerja sama bilateral di bidang pertahanan. Selama ini, menurut dia, Prabowo aktif melakukan diplomasi pertahanan dengan berbagai negara, termasuk AS. 

Diplomasi dilakukan sesuai prinsip politik bebas aktif dan tidak terlibat aliansi militer dengan negara mana pun dan menjaga kedekatan yang sama dengan semua negara.

"Sebab itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan memenuhi undangan resmi Pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper tersebut," jelas dia.

Menhan Prabowo Subianto bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9). Raker itu membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2021. - (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

SHARE    

Menurut Dahnil, sebagai Menhan, Prabowo berkomitmen terus memaksimalkan diplomasi pertahanan dengan banyak negara. Bukan saja dengan AS dan Cina yang saat ini tengah memanas karena isu perdagangan dan Laut Cina Selatan, melainkan juga terhadap Rusia, negara-negara Eropa, maupun negara di kawasan.

Prabowo telah lama masuk daftar hitam AS karena dugaan perannya sebagai Danjen Kopassus periode 1997-1998 yang diduga terlibat penculikan aktivis menjelang periode kejatuhan Presiden Suharto pada Mei 1998. Kepada Reuters pada 2012, Prabowo mengaku masih ditolak masuk AS.

Penolakan itu bukan yang pertama kali. Pada 2000, Prabowo juga tak bisa menghadiri wisuda anaknya, Didit Hediprasetyo, yang kuliah di salah satu kampus di Boston, AS.

Bukan saja Prabowo, sejumlah jenderal TNI Angkatan Darat juga bernasib sama, masuk dalam daftar hitam AS. Di antaranya, almarhum Jenderal Pramono Edhi Wibowo, Jenderal Wiranto, Jenderal Gatot Nurmantyo, Letjen Sjafrie Sjamsoeddin, dan Mayjen Zacky Anwar Makarim. 

Kabar melunaknya AS terhadap Prabowo muncul mulai awal pekan ini. Dilaporkan jurnalis Nahal Toosi dari media ternama AS, Politico, pada Selasa (6/10) waktu setempat Prabowo diperkirakan akan berkunjung ke AS pada akhir Oktober ini. Seorang pejabat di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang mengetahui kebijakan tersebut mengatakan, departemennya telah memutuskan memberikan visa kepada Prabowo. 

Pejabat di Kemenhan yang dikonfirmasi Republika menjelaskan, undangan dikirim oleh US Under Secretary of Defense for Policy James H Anderson yang datang menemui Prabowo di kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, pada Kamis (18/9) lalu. Namun, ia tidak menjelaskan detail dan tidak ingin namanya disebut.

Sementara, Kementerian Luar Negeri RI menolak memberikan komentar terkait melunaknya AS terhadap Menhan Prabowo, termasuk undangan tersebut. Juru bicara Kemenlu Teuku Faizasyah yang dimintai penjelasn perihal visa Prabowo ke AS malah meminta Republika menanyakan ke juru bicara Kemenhan. "Porsinya jubir Kemhan," kata Faizasyah.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat