Kabar Utama
Jokowi: Indonesia Mampu Atasi Covid-19
Jokowi menjelaskan, st.rategi pemerintah dalam menangani Covid-19 adalah mencari keseimbangan antara berbagai sektor
JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melansir unggahan video berisi klaim bahwa pemerintah telah mampu membawa Indonesia mengatasi tantangan Covid-19. Jokowi bahkan menyebut penanganan Covid-19 di Indonesia tidaklah buruk, bahkan cukup baik.
"Tujuh bulan ini Indonesia membuktikan mampu mengatasi masalah. Belum sempurna? Iya, tapi bisa kita perbaiki bersama-sama. Mengatasi pandemi ini memang sulit. Memerlukan kerja keras bersama dan saya yakin kita akan dapat melakukannya," ujar Presiden dalam tayangan video yang diunggah oleh pihak Istana Kepresidenan di kanal resmi Youtube, Sabtu (3/10) malam.
Jokowi juga memilih menampilkan data terbaru mengenai persentase kesembuhan nasional yang terus meningkat setiap bulannya. Dari Maret lalu dengan rata-rata kesembuhan hanya 3,84 persen, kemudian meningkat pada April dengan 9,79 persen, Mei 21,97 persen, Juni 37,19 persen, Juli 49,40 persen, Agustus 67,04 persen, hingga September 72,28 persen. Bahkan, pada update terbaru per 2 Oktober, persentase kesembuhan di Indonesia mencapai 74,9 persen. Angka ini sudah melampaui rata-rata dunia, yakni 74,43 persen.
"Maka, saya hanya bicara fakta. Dalam jumlah kasus dan jumlah kematian, Indonesia jauh lebih baik dibandingkan negara lain dengan jumlah penduduk yang besar," ujar Jokowi.
Berdasarkan data yang ditampilkan Jokowi, Indonesia berada di urutan ke-23 dalam peringkat angka kumulatif kasus positif Covid-19 dunia. Jumlah kasus kumulatif Covid-19 di Tanah Air per 2 Oktober sebanyak 259.499 orang, di bawah AS di peringkat pertama dengan 7,49 juta kasus positif atau India di peringkat kedua dengan 6,39 juta kasus.
Sementara untuk kasus kematian, Indonesia juga berada di peringkat ke-23 dunia dengan 10.972 orang meninggal dunia. Peringkat pertama ditempati AS dengan 212.665 kasus kematian, kemudian Brazil di peringkat kedua dengan 144.767 kasus kematian.
"Sebaiknya kalau membandingkan ya seperti itu. Kalau Indonesia dibandingkan dengan negara-negara kecil yang penduduknya sedikit, tentu perbandingan seperti itu tidak bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya," ujar Jokowi. "Yang penting dalam situasi seperti ini jangan ada yang berpolemik. Dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan," katanya melanjutkan.
Jokowi menjelaskan, strategi pemerintah dalam menangani Covid-19 adalah mencari keseimbangan antara berbagai sektor, termasuk kesehatan dan ekonomi. Jokowi berdalih, mengorbankan ekonomi sepenuhnya justru mengorbankan kehidupan puluhan juta orang.
"Saya dan seluruh jajaran pemerintah selalu berupaya mencari keseimbangan itu. Tidak perlu sok-sokan. Akan me-lockdown, me-lockdown kota, atau me-lockdown kabupaten. Karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Namun, kita tetap serius mencegah mencegah penyebaran wabah," ujar Jokowi.
Sebagai alternatif karantina skala besar, Jokowi memilih menggalakkan pembatasan sosial skala mikro. Menurut dia, cara ini lebih spesifik untuk mengatasi penularan Covid-19 di area yang lebih sempit sehingga tak perlu 'membunuh' ekonomi bagi masyarakat yang lebih luas.
Keesokan harinya setelah lansiran Istana Kepresidenan tersebut, pemerintah merilis terjadi penambahan kasus konfirmasi positif Covid-19 sebanyak 3.992 orang pada Ahad (4/10). Kondisi ini membawa Indonesia mencatatkan jumlah kumulatif kasus positif Covid-19 di Tanah Air menembus angka 303.498 orang, terhitung sejak kasus perdana dilaporkan pada awal Maret lalu.
Secara umum, tren penambahan kasus Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan penurunan. Sebaliknya, trennya masih terus meningkat. Sepanjang September lalu, hanya dua kali jumlah penambahan kasus harian di bawah 3.000 orang. Sisanya, selalu di atas 3.000 orang per hari. Bahkan, per hari ini sudah 12 kali penambahan kasus tembus angka 4.000 per hari.
Dari penambahan kasus positif hari ini, DKI Jakarta menyumbangkan angka tertinggi dengan 1.398 orang. Jawa Tengah menyusul di posisi kedua dengan 314 kasus baru dalam satu hari terakhir. Kemudian di posisi ketiga ada Sumatra Barat dengan 255 kasus, Jawa Timur dengan 249 kasus, dan Jawa Barat dengan 248 kasus baru.
Sejumlah daerah memang menggalakkan tes swab secara masif. DKI Jakarta, misalnya, mampu menjalankan 54.280 tes PCR dalam satu pekan terakhir. Angka ini jauh di atas rekomendasi WHO untuk Jakarta, yakni 10.645 tes dalam sepekan.
Sumatra Barat juga menggalakkan tes dengan cara menggratiskan biaya swab bagi penumpang pesawat yang baru saja mendarat di Bandara Internasional Minangkabau.
Sementara untuk kasus sembuh, kemarin tercatat ada penambahan sebanyak 3.401 orang. Jumlah pasien Covid-19 yang sudah dinyatakan sembuh sebanyak 228.453 orang. Sedangkan, pasien yang meninggal dunia dengan status konfirmasi positif Covid-19 bertambah 96 orang dalam satu hari terakhir sehingga jumlahnya menjadi 11.151 orang meninggal dunia.
Advisory Board Chairman, School of Government and Public Policy (SGPP) Indonesia, Gita Wirjawan, melihat kebijakan yang mengutamakan ekonomi dalam penanganan Covid-19 memang menggiurkan. Namun, ia menekankan, kesehatan tidak boleh diremehkan dan tetap harus menjadi prioritas dalam penanganan.
"Jika kesehatan tidak menjadi prioritas, kepastian untuk beraktivitas ekonomi berkelanjutan akan menjadi tantangan terbesar yang dihadapi negara," kata Gita dalam kuliah pembuka tahun akademik 2020/2021 Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia (UII) secara daring, akhir pekan lalu.
Mantan menteri perdagangan itu menuturkan, salah satu guncangan yang ditimbulkan pandemi muncul karena kebijakan berbagai tingkat pemerintah tidak selalu sinergis. Gita menyarankan, negara harus melakukan pendekatan ilmiah dan pemberdayaan sains untuk merumuskan kebijakan dalam menghadapi pandemi. Peningkatan angka testing Covid-19, dia menyebut, jadi wujud pendekatan ini sehingga tidak hanya didasari intuisi.
Sementara, Rektor UII Prof Fathul Wahid menyampaikan, dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang dibutuhkan tidak hanya kebijakan tepat. Ia berpendapat, konsistensi dari pengawalan kebijakan-kebijakan di lapangan secara istiqamah sangat penting. "Maka, penanganannya tidak mungkin efektif tanpa kerja sama antaraktor, lintas teritorial," kata Fathul.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.