PARIS -- Rusia dan Prancis meningkatkan seruan gencatan senjata kepada Azerbaijan dan pasukan etnis Armenia, Kamis (1/10). Memasuki hari keempat, aksi saling serang Azerbaijan dan Armenia di sekitar Nagorno-Karabakh masih belum menunjukkan tanda akan berakhir. 

Istana Kremlin di Rusia mengatakan, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Prancis Emmanuel Macron membahas kembali langkah Group Minsk yang selama ini memediasi konflik Nagorno-Karabakh. Group mediasi bentukan Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama Eropa (OSCE) itu diharapkan kembali berperan menghentikan pertempuran kedua pihak. 

"Presiden Macron dan Putin sepakat mengenai pentingnya upaya bersama untuk mencapai gencatan senjata dalam kerangka kerja Minsk," demikian pernyataan kantor Macron usai pembicaraan Macron dan Putin Rabu malam. 

Rusia dan Prancis juga mencemaskan laporan adanya tentara bayaran yang dikirim Turki ke Nagorno-Karabakh. Para tentara itu disebut-sebut berasal dari Suriah atau Libya. Namun, tudingan ini ditampik Turki. 

Pejabat di Nagorno-Karabakh menyebutkan korban tewas sekitar 100 orang. Kantor Kejaksaan Azerbaijan menuding Armenia menyerang kota Terter di dalam Azerbaijan pada Kamis pagi. 

Saling tuntut

Presiden Azerbaijan Ilkham Aliyev menyatakan, satu-satunya syarat yang dituntutnya adalah penarikan mundur pasukan Armenia dari Nagorno-Karabakh. Ini harus dilakukan untuk mengakhiri baku serang di wilayah separatis tersebut.

Saat bertemu prajuritnya yang cedera. Aliyev mengatakan, Armenia harus "tanpa syarat, sepenuhnya dan segera angkat kaki" dari Nagorno Karabakh. 

"Jika Pemerintah Armenia memenuhinya, maka pertempuran akan berhenti, darah tak akan tertumpah, dan akan ada damai," katanya dikutip kantor berita Rusia, Tass. "Azerbaijan hanya ingin memulihkan integritas teritorialnya, dan kami memiliki hak untuk itu."

Tuntutan itu bentrok dengan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan. Ia juga menuntut agresi terhadap Nagorno-Karabakh dan Armenia diakhiri jika ingin mencapai kompromi.

Pada Rabu, Pashinyan bahkan mengancam akan mengakui kemerdekaan separatis Nagorno-Karabakh. Jika ini terjadi, maka konflik akan kian memanas.

Wilayah Nagorno Karabakh adalah wilayah kantong seluas 4.400 kilometer persegi di dalam Azerbaijan. Berdasarkan kesepakatan 1994 yang diakui dunia internasional, wilayah ini milik Azerbaijan. Wilayah tersebut menjadi koridor pipa yang mengalirkan pasokan minyak dan gas ke pasar dunia. 

Namun, Nagorno-Karabakh didiami dan dikuasai mayoritas etnis Armenia. Mereka menolak Pemerintah Azerbaijan. Tentara lokal di wilayah ini mendapat dukungan dari Armenia.

Pemerintah Indonesia turut menyoroti dan prihatin atas eskalasi bersenjata antara Armenia dan Azerbaijan di wilayah Nagorno-Karabakh. Indonesia menyerukan kedua negara melakukan gencatan senjata.  

"Indonesia prihatin atas eskalasi konflik bersenjata antara Azerbaijan dan Armenia di wilayah Nagorno Karabakh," kata Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam pernyataan yang dirilis pada Kamis (1/10).  

Indonesia menyerukan agar kedua pihak dapat menahan diri, melakukan gencatan senjata, mengedepankan dialog, dan menyelesaikan konflik secara damai sesuai dengan hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB yanb ada. 

"Indonesia juga menyerukan agar kedua pihak kembali ke meja perundingan Minsk Process yang difasilitasi oleh OCSE (Organization for Security and Co-operation in Europe)," kata Kemlu. 

Kemlu mengimbau warga negara Indonesia (WNI) di Azerbaijan dan Armenia untuk selalu mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Saat ini terdapat 130 WNI di Azerbaijan dan  dua WNI di Armenia. Kondisi WNI seluruhnya dalam keadaan aman. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat