Nasional
65 Prajurit TNI Tersangka Kasus Ciracas
Prada MI memiliki dua motif saat memberikan kabar bohong terkait kasus perusakan Polsek Ciracas,
JAKARTA – Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menetapkan 65 oknum prajurit sebagai tersangka kasus penyerangan Polsek Ciracas pada 29 Agustus lalu. Sebanyak 57 di antaranya merupakan prajurit dari TNI Angkatan Darat (AD), tujuh lainnya dari Angkatan Laut (AL), serta satu prajurit TNI Angkatan Udara (AU).
Komandan Puspom TNI Mayjen TNI Eddy Rate Muis mengatakan, pendalaman dan pengembangan kasus terus dilakukan. Sejauh ini, secara keseluruhan, ada 119 prajurit TNI lintas matra yang telah diperiksa. Prajurit TNI AD sudah diperiksa 90 orang dan ditetapkan menjadi tersangka 57 orang.
“TNI AL sudah diperiksa 10 orang, tersangka tujuh orang. TNI AU 19 orang diperiksa, tersangka satu orang,” kata Eddy dalam konferensi pers di Mapuspom TNI AD, Jakarta Pusat, Rabu (16/9).
Dalam pemeriksaan tersangka, terungkap, salah satu motif penyerangan Polsek Ciracas adalah tindakan pembalasan terhadap pengeroyokan yang dilakukan kepada Prada MI. Belakangan diketahui, Prada MI berbohong. Prada MI disebut tidak menyangka efek dari apa yang ia perbuat akan menjadi besar.
Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Puspomad), Letjen TNI Dodik Widjanarko, menyampaikan, para oknum TNI yang sudah dijadikan tersangka merasakan dampak buruk dari perbuatan mereka. Itu, kata dia, membuat mereka kemungkinan sudah menyesal melakukannya.
Menurut Dodik, Prada MI memiliki dua motif saat memberikan kabar bohong itu. Pertama, ada perasaan takut kepada satuannya jika diketahui sebelum kecelakaan tunggal yang bersangkutan minum miras jenis anggur merah.
Motif berikutnya, Prada MI merasa malu kepada pimpinannya jika diketahui sebelum kecelakan tunggal dirinya meminum minuman keras jenis anggur merah. Prada MI juga takut dan merasa bersalah karena akibat kejadian tersebut sepeda motor yang ia pinjam dari pimpinannya berpangkat kolonel mengalami rusak.
“Takut diproses hukum karena pada saat mengendarai sepeda motor tersebut tidak memiliki SIM C dan tidak membawa STNK,” ujar dia.
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, mengatakan, pembinaan mental para tamtama TNI dinilai menjadi salah satu masalah. Pembinaan yang lebih intens disebut perlu dilakukan terhadap tamtama baru yang kedisiplinannya kurang.
Pensiunan jenderal TNI itu mengatakan, koordinasi di tingkat para jenderal sampai dengan kapten, bahkan hingga ke komandan kompi batalion sudah baik. Hanya di tingkat tamtama itu yang masih perlu diperbaiki lagi ke depannya.
“Mari kita sekarang fokuskan di dalam membina, melatih, dan mendidik mereka para tamtama ini supaya tidak terulang kembali, termasuk perketat seleksinya,” kata dia.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.